Rabu, 15 Jul 2026
light_mode

Sudah Dinyatakan Lolos, Ribuan Honorer K1 Gagal Kantongi NIP

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2013
  • print Cetak

JAKARTA, – Sebanyak 49 ribu honorer kategori satu (K1) jangan gembira dulu. Pasalnya, meski sudah dinyatakan memenuhi kriteria (MK) oleh tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sudah mendapatkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bukan jaminan lantas bisa mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Terbukti hingga Selasa (10/9) sudah ribuan honorer K1 yang menerima formasi pada 19 Desember 2012, gagal mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Ini lantaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak menerbitkan NIP para honorer K1.

“Data BKN per Agustus 2013 ada 1.586 honorer K1 tidak mendapatkan NIP. Jumlah tersebut hari ini terus bertambah, namun angka pastinya saya belum tahu,” ungkap Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Rabu (11/9).

Penolakan BKN ini, lanjutnya, didasarkan pada ketidaktersediaan data mengenai sumber pembiayaan gaji honorernya. Padahal bukti pembayaran gaji tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk membedakan honorer K1 dan K2.

“Tanpa ada bukti transferan gaji yang sumbernya APBN/APBD itu, NIP tidak bisa kita keluarkan,” tegasnya.

Ditanya kenapa justru terganjalnya bukan dari awal dan sebelum diberikan formasi, Tumpak enggan berkomentar banyak. “Ya harusnya BKN tidak perlu lagi melihat bukti-bukti transferan gajinya ya. Kan sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga, tapi kenyataannya tetap ada kesalahan juga di datanya,” bebernya.

Penyaringan berlapis ini, tambahnya, sebagai bukti pemerintah sangat ketat dalam mengeluarkan NIP. Yang tidak berhak diangkat, jangan berharap bisa mendapatkan NIP meskipun sudah diberikan formasi. (esy/jpnn)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gaji SBY naik, daerah bangkrut

    Gaji SBY naik, daerah bangkrut

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rencana menaikkan gaji presiden dipandang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap anggaran keuangan daerah. Kenaikan gaji presiden yang akan diikuti dengan kenaikan sekitar 8000 pejabat negara lainnya hingga ke daerah akan menguras anggaran daerah. “Kalau presiden naik gaji, pejabat naik juga, akan bebani APBD karena kepala daerah juga akan ikut naik,” ujar Koordinator Investigasi […]

  • Madina Tuan Rumah Pospedasu 2016

    Madina Tuan Rumah Pospedasu 2016

    • calendar_month Selasa, 19 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kabupaten Mandailing Natal dipastikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pospedasu ke-7 tahun 2016. Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Daerah ini akan dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2016. “Diikuti oleh para pondok pesantren setiap Kabupaten/kota se sumatera Utara,” kata Kabid Keolahragaan, Disporbudpar Madina, Ali Himsar Nasution kepada […]

  • Siapkan SDM Berkualitas, Bupati Lantik Pokja Bunda PAUD Madina Tahun 2021

    Siapkan SDM Berkualitas, Bupati Lantik Pokja Bunda PAUD Madina Tahun 2021

    • calendar_month Kamis, 30 Sep 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dalam rangka menyiapkan generasi masa depan dengan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, Bupati Mandailing Natal H. M. Ja’far Sukhairi Nasution melantik kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun 2021 di aula Dinas Pendidikan Madina, Kamis (30/9). Acara yang dihadiri oleh Bunda PAUD Madina Hj. Eli Maharani M. Ja’far […]

  • Lembaga Keuangan Non Riba Saatnya Berdiri di Daerah

    Lembaga Keuangan Non Riba Saatnya Berdiri di Daerah

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Lembaga keuangan non riba atau pinjaman tanpa bunga menjadi solusi penting menyelamatkan keterpurukan usaha kecil menengah di daerah. Cara ini patut ditiru oleh Pemkab Mandailing Natal (Madina). Pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan sejumlah bank dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mendirikan lembaga keuangan non riba ini. Lembaga keuangan non riba ini menjadi solusi penting bagi […]

  • Penyakit Flu Burung Serang Desa Huraba II Siabu

    Penyakit Flu Burung Serang Desa Huraba II Siabu

    • calendar_month Sabtu, 28 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Pasca ditemukannya penyakit Ende ganas awal Mei lalu di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kini Dinas Pertanian dan Peternakan Pemkab Madina menemukan penyakit flu burung. Kasus flu burung ini ditemukan di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu pada Sabtu (20/05/2011) lalu. Data yang diperoleh wartawan, awalnya banyak ayam masyarakat mati mendadak sehingga masyarakat melapor […]

  • DCS Dapil 5 HANURA Madina

    DCS Dapil 5 HANURA Madina

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 5 dari HANURA Madina. Memperebutkan 9 kursi Meliputi Kecamatan Panyabungan Utara, Siabu, Bukit Malintang, Huta Bargot dan Naga Juang.

expand_less