Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Sudah Dinyatakan Lolos, Ribuan Honorer K1 Gagal Kantongi NIP

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2013
  • print Cetak

JAKARTA, – Sebanyak 49 ribu honorer kategori satu (K1) jangan gembira dulu. Pasalnya, meski sudah dinyatakan memenuhi kriteria (MK) oleh tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sudah mendapatkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bukan jaminan lantas bisa mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Terbukti hingga Selasa (10/9) sudah ribuan honorer K1 yang menerima formasi pada 19 Desember 2012, gagal mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Ini lantaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak menerbitkan NIP para honorer K1.

“Data BKN per Agustus 2013 ada 1.586 honorer K1 tidak mendapatkan NIP. Jumlah tersebut hari ini terus bertambah, namun angka pastinya saya belum tahu,” ungkap Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Rabu (11/9).

Penolakan BKN ini, lanjutnya, didasarkan pada ketidaktersediaan data mengenai sumber pembiayaan gaji honorernya. Padahal bukti pembayaran gaji tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk membedakan honorer K1 dan K2.

“Tanpa ada bukti transferan gaji yang sumbernya APBN/APBD itu, NIP tidak bisa kita keluarkan,” tegasnya.

Ditanya kenapa justru terganjalnya bukan dari awal dan sebelum diberikan formasi, Tumpak enggan berkomentar banyak. “Ya harusnya BKN tidak perlu lagi melihat bukti-bukti transferan gajinya ya. Kan sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga, tapi kenyataannya tetap ada kesalahan juga di datanya,” bebernya.

Penyaringan berlapis ini, tambahnya, sebagai bukti pemerintah sangat ketat dalam mengeluarkan NIP. Yang tidak berhak diangkat, jangan berharap bisa mendapatkan NIP meskipun sudah diberikan formasi. (esy/jpnn)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Membasmi Malaria Harus Ditangani Lintas Sektor

    Membasmi Malaria Harus Ditangani Lintas Sektor

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (MandailingOnline) – Penaggulangan malaria di Mandailing Natal (Madina) membuthkan kerjasama secara lintas sektoral. Tak bisa hanya satu pihak saja. Pasalnya Madina termasuk kawasan epidemi malaria yang membutuhkan penanganan secara serius dan kerjasama antar semua pihak secara berkesinambungan. Seperti yang pernah dilansir Mandailing Online sebelumnya, kecuali Kecamatan Pakantan, seluruh kecamatan di Mandailing Natal adalah kawasan […]

  • Masyarakat 4 Kecamatan Minta Bupati Tapsel Jangan Hanya Pikirkan Sipirok

    Masyarakat 4 Kecamatan Minta Bupati Tapsel Jangan Hanya Pikirkan Sipirok

    • calendar_month Jumat, 8 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    P. Sidimpuan, Masyarakat empat kecamatan di Kabupaten Tapuli selatan masing-masing Batang Toru, Muara Batang Toru, Marancar, dan Batang Angkola meminta Bupati H. Syahrul M Pasaribu jangan hanya memikirkan kepentingan warga Kecamatan Sipirok. “Kami juga bagian dari Tapsel, namun kok Bupati sepertinya belakangan ini hanya sibuk memikirkan kritik yang timbul pasca penetapan lokasi perkantoran di Sipirok. […]

  • Dihadapan Banggar DPRD Madina, Sekda Akui Kualitas Air RSUD Panyabungan Memprihatinkan

    Dihadapan Banggar DPRD Madina, Sekda Akui Kualitas Air RSUD Panyabungan Memprihatinkan

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA-Mandailing Online : dihadapan pimpinan dan anggota badan anggaran( Banggar ) DPRD Madina, Plt Sekda Madina Sahnan Pasaribu akui kualitas air RSUD Panyabungan tidak begitu baik karena di ambil dari sungai batang gadis yang saat ini tercemar limbah tambang emas ilegal. “Kebutuhan air di RSUD Panyabungan masih langsung diambil dari sungai batang gadis” Ungkapnya dihadapan […]

  • Hanya 3 Lokal, Dipakai Untuk Ruang Kelas Merangkap Kantor Sekolah

    Hanya 3 Lokal, Dipakai Untuk Ruang Kelas Merangkap Kantor Sekolah

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      ULU PUNGKUT (Mandailing Online) – Di Kecamatan Ulu Pungkut ditemukan satu sekolah dasar kekurangan ruang belajar. Tepatnya SD Negeri 226, Desa Tolang Pasalnya, 3 sekolah ini hanya memiliki 3 ruang belajar untuk 172 jumlah murid plus untuk ruang kepala sekolah dan perkantoran. “Dengan siswa sebanyak 172 orang, ruang kelasnya hanya tiga lokal dan juga […]

  • LBH Al Amin Sekolahkan Anak Yatim di SMK Penerbangan

    LBH Al Amin Sekolahkan Anak Yatim di SMK Penerbangan

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – LBH Al Amin memberangkatkan 1 dari 10 anak yatim dari Mandailing Natal untuk disekolahkan di SMK Penerbangan Islamic Village, Jakarta. Nama yang diberangkatkan itu adalah Nia Rahmayanti, lulusan MTs MMl Panyabungan. Rahmayanti diberangkatkan Kamis malam (11/7/2019) dari kampungnya Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal. Rahmayanti merupakan anak yatim setelah ayahnya […]

  • Persoalan Perkebunan di Pantai Barat Madina, Pemerintah Dinilai Ugal Ugalan Keluarkan Izin. DPRD akan Lakukan Investigasi

    Persoalan Perkebunan di Pantai Barat Madina, Pemerintah Dinilai Ugal Ugalan Keluarkan Izin. DPRD akan Lakukan Investigasi

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA -Mandailing Online: Sejumlah tokoh masyarakat Pantai Barat di Kabupaten Mandailing Natal menuding Pemerintah terkesan ugal ugalan mengeluarkan izin perkebunan kepada perusahaan tanpa melibatkan masyarakat sehingga kerap menimbulkan masalah. Hal ini diungkapkan Husni Iskandar Dinata di depan Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dan anggota Komisi II saat menyampaikan aspirasi terkait hak plasma masyarakat dari PT […]

expand_less