Senin, 20 Jul 2026
light_mode

Tabagsel Harus Siap Ketika Moratorium Dicabut

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 22 Jun 2022
  • print Cetak

Ahmad Fauzan (kemeja putih)

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) harus menyiapkan diri tatkala moratorium pemekaran daerah dicabut pemerintah Indonesia.

Dari banyak sisi, Tabagsel memenuhi banyak syarat menjadi satu provinsi pemekaran dari Sumatera Utara.

Hingga kini posisi Tabagsel merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Sumatera Utara.

Namun, kucuran APBD Sumut justru tak sampai 10 persen diterima kabupaten/kota se Tabagsel.

Itu dikatakan anggota DPRD Sumut dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Fauzan Daulay pada pertemuan 9 legislator Sumut dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (21/6/2022) dalam kerangka kunjungan kerja.

Birokrat yang memimpin SKPD di jajaran Pemprovsu juga sangat bayak dari Tabagsel. Konfigurasi itu menggambarkan sisi sumber daya manusia (SDM) dari kawasan Tabagsel juga memenuhi syarat menjadi provinsi.

Dia berharap pemekaran daerah harus benar-benar mencapai esensinya, yakni untuk mempercepat pembangunan, mempermudah pelayanan publik, serta memotong birokrasi.

Oleh karenanya, perjuangan pembentukan provinsi Tabagsel harus mengedepankan esensi itu dan menjauhkan kesan kepentingan sempit.

Gerakan pembentukan provinsi Tabagsel jangan sampai lengah mensiasati momen pencabutan moratorium pemekaran daerah kelak.

Sebab, bisa saja pencabutan moratorium oleh pemerintah Indonesia hanya untuk kebutuhan pemekaran Papua. Begitu pemekaran Papua usai, moratorium kembali diterapkan.

Sekadar diketahui, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin melalui jurubicaranya, Masduki Baidlowi, Selasa (27/4/20201), di Jakarta meyinggung wacana pencabutan moratorium bagi pemekaran Papua.

Lawatan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut VII itu merupakan kunjungan kerja ke kawasan Tabagsel dalam kerangka LPJP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan) gubernur Sumut TA 2021.

Kunjungan kerja di kabupaten Mandailing Natal pada Selasa (21/6/2022) itu berjumlah 9 legislator, yakni Harun Musthafa Nasution dari Gerindra (kordinator tim);
Fahrizal Efendi Nasution dari Hanura (ketua tim); Abdul Rahim Siregar (PKS), Samsul Komar (Golkar), Syahrul Efendi Siregar (PDIP), Parsaulian Tambunan (Nasdem), Ahmad Fauzan Daulay (PAN), Yasir Rido (Golkar), Ahmad Raiyan Nasution (Gerindra).

Peliput: Dahlan Batubara

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Beasiswa, Pemkab Madina Diskriminatif

    Soal Beasiswa, Pemkab Madina Diskriminatif

    • calendar_month Jumat, 20 Nov 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA (Mandailing Online) – Kebijakan Pemkab Madina dinilai diskriminatif karena hanya memperuntukkan beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri. Kebijakan itu meng-anaktiri-kan para mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta. “Kebijakan ini tidak masuk akal karena mahasiswa negeri maupun swasta itu sama-sama dilahirkan di bumi Gordang Sambilan,” kata Ketua Ikatan Keluara Pelajar Mahasiswa […]

  • IPM Rendah, Pertumbuhan Ekonomi Madina Anjlok Sejak 2015

    IPM Rendah, Pertumbuhan Ekonomi Madina Anjlok Sejak 2015

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Madina terus menurun. Dari 6,21 persen (2015) anjlok menjadi 6,09 persen (2017). Lalu, terjun lagi menjadi hanya 5,30 persen (2019). Kondisi inilah yang membuat angka pengangguran di Madina meningkat tajam, dari 4,43 persen (2018) menjadi 6,37 persen (2019). Itu diungkap Prof. Dr. H. Eddy Suratman, SE.,MA.? Dia adalah salah […]

  • Ketua Komisi I: Pemegang Mandat Penanganan Keuangan Daerah Perlu Berbenah

    Ketua Komisi I: Pemegang Mandat Penanganan Keuangan Daerah Perlu Berbenah

    • calendar_month Senin, 30 Mei 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) Zubaidah Nasution mengatakan pemegang mandat dalam penanganan keuangan daerah atau anggaran perlu berbenah. Hal itu menanggapi opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diterima Pemkab Madina untuk pengelolaan keuangan tahun 2021. “Berdasarkan laporan keuangan daerah yang kita terima, yang memegang mandat dalam penanganan keuangan atau […]

  • 20 Provinsi Terindikasi Korupsi Bansos

    20 Provinsi Terindikasi Korupsi Bansos

    • calendar_month Senin, 20 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA- Dugaan korupsi kembali digulirkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). LSM itu menuding pemerintah daerah di 20 provinsi telah menyelewengkan dana Bantuan Sosial (Bansos) hingga Rp765,36 miliar sepanjang 2009. Sekretariat Nasional FITRA menilai ketidakjelasan prosedur dan peruntukan dana bantuan memicu penyimpangan. “Kecenderungannya, bantuan hanya dibagikan elit daerah kepada jaringan politik dan pengikutnya saja,” […]

  • PDAM Tirta Madina Tambah Jalur Pipa  Untuk Masyarakat Gunung Tua Julu

    PDAM Tirta Madina Tambah Jalur Pipa Untuk Masyarakat Gunung Tua Julu

    • calendar_month Kamis, 15 Sep 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga Lorong H. Zainuddin, Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan mengucapkan terimaksi kepada PDAM Tirta Madina karena telah menambah jalur baru pemipaan air bersih untuk kebutuhan air minum warga. “Kami sekarang sudah bisa mengambil air bersih untuk kebutuhan air minum keluarga,” kata Hannum seorang ibu rumah tangga kepada wartawan, Kamis (15/9). […]

  • Bupati Madina dan Mandailing Malaysia Akan Teken MoU Kerjasama

    Bupati Madina dan Mandailing Malaysia Akan Teken MoU Kerjasama

    • calendar_month Rabu, 21 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) dan pihak Mandailing Malaysia akan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) kerjasama pada 23 November mendandatang di Panyabungan. Kerjasama ini meliputi bidang kebudayaan, silaturrahim, ekonomi, tenaga kerja dan pemerintahan. Pihak Mandailing Malaysia diwakili Presiden Persatuan Halak Mandailing Malaysia (PHMM), Ramli Abdul Karim Hasibuan. “Penandatanganan MoU itu dilakukan ditengah […]

expand_less