Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode

bupati madina

Wakil Ketua DPRD Madina: Usulan Hak Interpelasi Memenuhi Syarat

Wakil Ketua DPRD Madina: Usulan Hak Interpelasi Memenuhi Syarat

  • calendar_month Kamis, 11 Des 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

  PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Terkait masuknya usulan hak interpelasi kepada bupati Madina dari 26 anggota DPRD Mandailing Natal (Madina), Rabu kemarin, pimpinan DPRD Madina menyatakan akan memproses pengagendaannya menuju paripurna. Wakil Ketua DPRD Madina, Arminsyah Batubara yang dihubungi, Kamis (11/12) menyatakan pihaknya sudah melanjutkan dokumen usulan hak interpelasi itu kepada sekretaris DPRD Madina untuk […]

Bupati Madina Cabut IUP PT Sorik Marapi Geothermal Power

Bupati Madina Cabut IUP PT Sorik Marapi Geothermal Power

  • calendar_month Rabu, 10 Des 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) — Bupati Mandailing Natal (Madina), Selasa malam (9/12), dikabarkan telah mencabut IUP (izin Usaha Pertambangan) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dalam eksplorasi bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pencabutan ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan investasi di Madina ke depan serta hilangnya peluang Sumatera Utara dalam mengatasi […]

Hak Interpelasi Bukan Menjatuhkan Bupati

Hak Interpelasi Bukan Menjatuhkan Bupati

  • calendar_month Rabu, 10 Des 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pengusulan hak interpelasi kepada bupati Madina bukan dalam rangka menjatuhkan sang kepala daerah, melainkan meminta penjelasan soal kondisi Madina dan pengelolaan pemerintahan yang dinilai banyak masalah dewasa ini. Dalam temu pers, Rabu (10/12) Ketua Fraksi Golkar Madina, As Imran Khaitamy Daulay menyatakan bahwa usul hak interplasi DPRD Madina bertujuan […]

Pimpinan DPRD Madina Harus Mengagendakan Hak Interpelasi

Pimpinan DPRD Madina Harus Mengagendakan Hak Interpelasi

  • calendar_month Rabu, 10 Des 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Menyusul telah secara resmi 26 anggpta DPRD Mandailing Natal (Madina) mengusulkan hak interpelasi kepada bupati, maka pimpinan DPRD Madina harus mengagendakannya menuju paripurna. Dalam temu pers, Rabu (10/12) Binsar Nasution, salah seorang yang menandatangani usul hak interplasi itu menyatakan bahwa jumlah tandatangan anggota dewan yang mengusulkan hak interpelasi itu […]

Nama-nama 26 Anggota DPRD Madina Yang Mengajukan Hak Interpelasi

Nama-nama 26 Anggota DPRD Madina Yang Mengajukan Hak Interpelasi

  • calendar_month Rabu, 10 Des 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dokumen usulan hak interpelasi kepada bupati Mandailing Natal (Madina) resmi diajukan oleh 26 anggota DPRD Madina kepada pimpinan DPRD Madina, Rabu (10/12) di gedung dewan. Dalam dokumen usulan hak interpelasi bernomor 170/837/DPRD/2014 tertanggal 10 Desember 2014 itu, nama-nama yang menandatangani adalah : 1. As Imran Khaitamy Daulay (Fraksi Golkar), […]

26 Angota DPRD Madina Usulkan Hak Interpelasi Kepada Bupati

26 Angota DPRD Madina Usulkan Hak Interpelasi Kepada Bupati

  • calendar_month Rabu, 10 Des 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sebanyak 26 anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) dari berbagai fraksi berbeda akhirnya secara resmi mengajukan usul hak interpelasi kepada Bupati Dahlan Hasan Nasution terkait kondisi Kabupaten Madina serta pengelolaan pemerintahan yang dinilai banyak masalah.   Dokumen usul hak interpelasi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Madina, Arminsyah Batubara […]

DPRD Madina Harus Konsisten Soal Hak Interplasi

DPRD Madina Harus Konsisten Soal Hak Interplasi

  • calendar_month Selasa, 9 Des 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wacana para anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) melakukan interplasi kepada bupati yang sempat dimulai pekan lalu, hingga kini belum terwujud alias belum sampai ke tingkat paripurna. Sejauh ini belum diketahui dimana mendegnya progress persiapan hak interplasi itu. Sebelumnya sudah sempat beredar tandatangan sekitar 24 dari total 40 orang anggota dewan yang […]

Pertemuan Segitiga Bupati Madina, DPRD Madina, PT.SMGP Berbuntut Panjang

Pertemuan Segitiga Bupati Madina, DPRD Madina, PT.SMGP Berbuntut Panjang

  • calendar_month Kamis, 27 Nov 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

  PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pertemuan segi tiga antara Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, Wakil Ketua DPRD Madina Ja’far Sukheri Nasution dengan Direktur PT.SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) Peter Hobart yang berlokasi di salah satu tempat di Madina pada 10 Oktober 2014 lalu berbuntut panjang. Pasalnya pimpinan DPRD Madina, kamis (27/11) mulai mempertanyakan legalitas kehadiran […]

PKB Madina Surati Bupati Terkait Pengisian Wakil Bupati Madina

PKB Madina Surati Bupati Terkait Pengisian Wakil Bupati Madina

  • calendar_month Senin, 24 Nov 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) Mandailing Natal (Madina) menyurati Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution terkait pengisian calon wakil Bupati Madina yang saat ini masih kosong. Surat PKB ini menekankan kepada bupati bahwa proses pengisian kursi wakil bupati adalah berdasarkan Undang – undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selama ini di […]

Ini Alasan Bupati Madina Membekukan Pengurus Badan Pemangku Adat

Ini Alasan Bupati Madina Membekukan Pengurus Badan Pemangku Adat

  • calendar_month Rabu, 19 Nov 2014
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

  PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Berdasar konsideran Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal (Madina) Nomor 224/614/K/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pembekuan Badan Pengurus Pemangku Adat (BPA) Madina periode 2012-2017 ditemukan beberapa alasan. Pertama: bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menubuhkan kebanggan nasional. Kedua: eksistensi dan keberadaan Badan Pemangku […]

expand_less