pemekaran

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dr. Razman Arif, S.H, menilai pemerintahan Sukhairi-Atika perlu kritik yang konstruktif dan tajam sebagai bagian dari fungsi pers mengawal pemerintah. Hal itu disampaikan Razman saat menggelar konferensi pers dengan tajuk “Situasi Terkini Madina” di lopo Copinta Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sabtu (29/1) kemarin. “Saya bukan pendukung A atau […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemekaran 3 desa di Mandailing Natal (Madina) masuk dalam pembahasan tahap pertama rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2021. Ketiga desa itu adalah Aek Galoga, Sido Nauli, dan Tabuyung Juo. Pemekaran 3 desa tersebut merupakan inisiasi anggota DPRD. Selain pemekaran desa, anggota DPRD juga menginisiasi 6 poin ranperda lainnya. Pertama, izin pengelolaan […]

  JAKARTA – DPR akan kembali membahas nasib lima Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan daerah otonom baru dalam masa sidang dewan saat ini. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman meyakinkan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi pemekaran. Hanya saja, Rambe tidak berani memastikan seluruh RUU pemekaran yang sudah ada bisa disahkan menjadi UU dalam waktu dekat. Alasannya, […]

JAKARTA – Komisi II DPR belum berani memastikan kapan lima Rancangan Undang-undang (RUU) pemekaran di wilayah Sumut akan dibahas lagi. Lima RUU itu, empat masuk paket 65 RUU, yakni RUU pembentukan Provinsi Tapanuli Utara (Protap), Provinsi Kepulauan Nias, Kabupaten Simalungun Hataran, dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Keempat RUU itu sudah keluar ampresnya dan sudah dibahas […]

JAKARTA, (Mandailing Online) – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kamaruddin menyebutkan, dari 65 usulan pemekaran yang sudah masuk Badan Legislasi (Baleg) DPR, sudah disepakati ada 33 usulan yang masuk prioritas. Usulan 33 pemekaran itu masuk gelombang pertama untuk segera dibahas. “Rinciannya, 17 usulan pemekaran dari Papua dan Papua Barat, dan 16 dari […]

57 Pemekaran tak Ada Masuk Kategori Baik JAKARTA-Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, grand design penataan daerah yang akan dijadikan acuan pemekaran daerah, telah dimasukkan dalam draf rancangan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini dianggap penting agar ada payung hukum bagi grand design sebagai acuan pemekaran. “Karena ketika grand design akan diaplikasikan, maka harus ada […]