Minggu, 1 Mar 2026
light_mode

ruu

RUU Pemekaran Segera Dibahas Lagi

RUU Pemekaran Segera Dibahas Lagi

  • calendar_month Jumat, 29 Mei 2015
  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • 0Komentar

  JAKARTA – DPR akan kembali membahas nasib lima Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan daerah otonom baru dalam masa sidang dewan saat ini. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman meyakinkan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi pemekaran. Hanya saja, Rambe tidak berani memastikan seluruh RUU pemekaran yang sudah ada bisa disahkan menjadi UU dalam waktu dekat. Alasannya, […]

DIM RUU Perawat Masuk DPR

DIM RUU Perawat Masuk DPR

  • calendar_month Kamis, 15 Agt 2013
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 1Komentar

JAKARTA, – Pembahasan RUU Keperawatan di parlemen segera dimulai. Setelah rangkaian demonstrasi dari para perawat yang menuntut agar RUU segera disahkan, Kementerian Kesehatan akhirnya pada 13 Agustus 2013 mengirim daftar inventaris masalah (DIM) RUU tersebut ke DPR. “Iya, sudah masuk ke komisi kami,” kata Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf saat dihubungi kemarin (14/8). […]

DPD seolah tak berperan di daerah

DPD seolah tak berperan di daerah

  • calendar_month Kamis, 25 Okt 2012
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

JAKARTA, (MO) – Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terpasung dengan Undang-Undang (UU), sehingga belum mampu berperan banyak dalam proses pembuatan UU, dan proses lainnya yang menyangkut masyarakat daerah. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, UU yang mengatur DPD sebenarnya bertentangan dengan Konstitusi, dan berakibat peran legislasi dari DPD tidak terlaksana dengan baik. “Inkonstitusionalitas itu membuat […]

RUU Kamnas, kekuatan militer dukung penguasa korup

RUU Kamnas, kekuatan militer dukung penguasa korup

  • calendar_month Senin, 24 Sep 2012
  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • 0Komentar

JAKARTA, (MO)- Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dinilai memiliki kesalahan paradigmatik, terutama dalam konteks Reformasi 1998. Hal itu karena aturan yang pernah mendapatkan penolakan DPR RI pada 2006 dan kemudian diajukan kembali 2011 tersebut akan mengembalikan fungsi militer pada kewenangan keamanan nasional. Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman […]

expand_less