uu
Draf Sempat Diperbaiki, Keppres Pemakzulan Bupati Karo Belum Terbit
- calendar_month Kamis, 22 Mei 2014
- 0Komentar
JAKARTA – Hingga kemarin (21/5), pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga menerima Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengesahan pemakzulan Bupati Karo, Kena Ukur 'Karo Jambi' Surbakti. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Didik Suprayitno menyatakan, meski kemendagri belum menerimanya, tidak lantas dikatakan bahwa Keppres belum terbit. "Bisa saja masih di istana. Kita tunggu […]
DPD seolah tak berperan di daerah
- calendar_month Kamis, 25 Okt 2012
- 0Komentar
JAKARTA, (MO) – Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terpasung dengan Undang-Undang (UU), sehingga belum mampu berperan banyak dalam proses pembuatan UU, dan proses lainnya yang menyangkut masyarakat daerah. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, UU yang mengatur DPD sebenarnya bertentangan dengan Konstitusi, dan berakibat peran legislasi dari DPD tidak terlaksana dengan baik. “Inkonstitusionalitas itu membuat […]
Wantimpres: Pelayanan Jamksemas Harus Tetap Berjalan
- calendar_month Selasa, 1 Mar 2011
- 0Komentar
Medan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang mengurusi masalah kesehatan, Siti Fadillah Supari, mengatakan, tugas terdepannya ialah mengkritisi kebijakan eksekutif, agar lebih merakyat dan masyarakat di Indonesia dapat selalu sehat. Meskipun sebagai mantan Menteri Kesehatan lanjutnya, tidak melulu kinerjanya hanya fokus kepada kesehatan saja, akan tetapi memang harus lebih besar lagi porsinya. “Jadi, pengawasan saya […]
Bawaslu Harus Revisi Panwaslu
- calendar_month Selasa, 11 Jan 2011
- 0Komentar
Panyabungan,Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) As Imran Khaitami menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus merevisi seluruh anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Madina, sebelum pemungutan suara ulang dilaksanakan. “Saya khawatir, apabila Bawaslu tidak merevisi anggota panwaslu dalam menghadapi pemiluka ulang nanti, kemungkinan besar hasilnya kembali tidak baik dan lagi-lagi merugikan masyarakat […]
Mendagri: Pembahasan Pemekaran Tak Mendesak
- calendar_month Selasa, 4 Jan 2011
- 0Komentar
57 Pemekaran tak Ada Masuk Kategori Baik JAKARTA-Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, grand design penataan daerah yang akan dijadikan acuan pemekaran daerah, telah dimasukkan dalam draf rancangan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini dianggap penting agar ada payung hukum bagi grand design sebagai acuan pemekaran. “Karena ketika grand design akan diaplikasikan, maka harus ada […]

