Selasa, 3 Mar 2026
light_mode

Terkait Tingginya Harga Mitan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 3 Jan 2011
  • print Cetak


Dinilai Tak Maksimal Awasi
MADINA- Tingginya harga minyak tanah (mitan) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sejak sebulan lalu hingga saat ini dikecam Ketua Komisi II DPRD Madina, Ir H Alimakmur. Dia menuding Pemkab tidak maksimal mengawasi harga jual, sehingga harga mitan di sejumlah pedagang mencapai Rp9.000-Rp10.000 per liter.
Ir H Alimakmur kepada METRO, Selasa (28/12) mengatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Madina dalam waktu dekat karena dinilai kurang dalam pengawasan harga jual mitan. Sehingga, sebagian besar warga Madina sangat mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya harga mitan.
”Akan saya panggil pejabatnya terkait harga minyak tanah hingga Rp10 ribu per liter. Sebab minyak tanah merupakan kebutuhan dasar ibu rumah tangga, dan kami tak akan pernah setuju dan akan bertindak apabila harga mitan yang dijual jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Pengawasan yang seharusnya dilakukan Bagian Perekonomian tak dikerjakan maksimal, padahal dana untuk pengawasan itu ada ditampung,” katanya.
Diakui Ali, harga mitan Rp10 ribu per liter merupakan harga yang tidak akan mampu dibeli oleh sejumlah masyarakat Madina yang masih tergolong ekonomi rendah.
”Bahkan warga saya dengar telah beralih dari minyak tanah ke kayu bakar. Padahal kita hanya membolehkan harga sesuai HET yang ditetapkan. Saya yakin ini merupakan permainan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini,” ujarnya lagi.
Meski demikian, sebut Alimakmur, pihaknya sebagai rekan kerja Bagian Perekonomian Pemkab Madina akan mengkonfrontir ke pejabat terkait mengapa kondisi itu bisa terjadi.
“Hari Rabu (29/12), pejabat terkait akan dihadirkan, dan akan kita pertanyakan soal harga minyak tanah ini. Dan kalau memang ada pangkalan nakal akan kita tindak sesuai peraturan yang ada. Jadi pejabat terkait akan kami minta penjelasan yang logis karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Madina melalui Kasubbag Yuri saat dihubungi METRO belum lama ini mengatakan, harga jual atau HET mitan sebesar Rp3.500 per liter. Jika ada pengecer resmi yang menjual mitan di atas HET, maka pihaknya akan menindaknya.
”Kami hanya menindak pengecer resmi yang menjual minyak tanah di atas HET yang ditetapkan yakni Rp3.500 per liter. Sedangkan bagi warga yang menjual minyak tanah dengan harga yang mahal itu bukan tanggung jawab kami, dan itu hal yang ilegal, dan diharap untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena polisi lah yang memiliki wewenang untuk itu,” terang Yuri. (wan)
Sumber : Metrotabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kenapa DPRD Madina Enggan Membahas 11 Ranperda

    Kenapa DPRD Madina Enggan Membahas 11 Ranperda

    • calendar_month Jumat, 30 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 4Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejak tanggal 27 Juni 2013 lalu, 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menyangkut kepentingan pembangunan dan hajat hidup rakyat Mandailing Natal (Madina) masih terkatung-katung nasibnya di DPRD Madina. Pasalnya, sampai saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPRD Madina masih enggan untuk membahas Ranperda tersebut. “Informasi yang kita himpun digedung DPRD Madina menyebutkan enggannya […]

  • Ical: Golkar siap menang pemilu 2014

    Ical: Golkar siap menang pemilu 2014

    • calendar_month Minggu, 28 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar menyatakan komitmennya bahwa akan mengantarkan Partai berlambang Beringin ini memenangi Pemilu 2014. Komitmen ini disampaikan Ical, saat menghadiri peringatan ulang tahun Partai Golkar di Lapangan Benteng, Medan. “Semangat kader Golkar yang telah memenangi wilayah Medan sebaiknya diikuti kader lain, sehingga dapat memenangi pilkada lainnya, lalu memenangi Pemilu […]

  • Berniatkah Timur reformasi Polri?

    Berniatkah Timur reformasi Polri?

    • calendar_month Jumat, 10 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok Jawa Barat, merupakan lokasi yang mendapatkan pengawalan super ketat dari aparat kepolisian. Namun beberapa tahanan yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) ini bisa leluasa berplesiran meninggalkan rutan, seperti yang dilakukan oleh terdakwa mafia hukum, Gayus Halomoan Tambunan. Menurut sumber Waspada Online, hal ini tidak hanya dilakukan […]

  • Kejatisu Tahan 3 Tersangka Kasus Taman Raja Batu

    Kejatisu Tahan 3 Tersangka Kasus Taman Raja Batu

    • calendar_month Rabu, 24 Jul 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

      MEDAN (Mandailing Online) – Kejatisu resmi menahan 3orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Tapian Sirisiri dan Taman Raja Batu, Rabu (24/7/2019). Ketiga tersangka tersebut adalah Plt. Kadis Perkim Madina Rahmadsyah Lubis (49), Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dinas Perkim Madina 2017, Edy Djunaedi (42) dan ketiga adalah Akhyar Rangkuti (40) selaku PPK Perkim Madina tahun […]

  • Kunjungi Silangitkoi, Ketua Ikanas: Pemerintah Harus Perhatikan Akses

    Kunjungi Silangitkoi, Ketua Ikanas: Pemerintah Harus Perhatikan Akses

    • calendar_month Sabtu, 26 Mar 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua DPP Ikanas H. Syaifullah Nasution mengatakan pemerintah perlu memperhatikan akses ke lokasi wisata Sawah 3 Dimensi Silangitkoi Hutasiantar di Kelurahan Kotasiantar, Panyabungan. Hal itu disampaikan H. Syaifullah ketika berkunjung ke tempat wisata yang sedang viral di Mandailing Natal (Madina), Sabtu (26/3). “Ini untuk menunjang perputaran ekonomi dan meningkatkan potensi kunjungan […]

  • Fraksi Golkar Melihat Tampungan RKPD Hanya Diisi Satu Pihak

    Fraksi Golkar Melihat Tampungan RKPD Hanya Diisi Satu Pihak

    • calendar_month Sabtu, 27 Nov 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pandangan fraksi yang disampaikan pada Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2022 melihat tampungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hanya diisi oleh satu pihak saja. Adanya pernyataan pemerintah yang tidak mengambil kesempatan untuk mengubah RKPD menimbulkan pertanyaan sensitivitas pemerintah terhadap […]

expand_less