Selasa, 21 Apr 2026
light_mode

2011, cukai rokok naik 10 persen

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 28 Nov 2010
  • print Cetak


JAKARTA Pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok mulai 1 Januari 2011 dengan besaran bervariasi tergantung dari golongan rokok yaitu antara empat hingga 10 persen.

“Kenaikan riilnya empat hingga 10 persen tapi rata-ratanya lima hingga enam persen disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi 2011,” kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Thomas Sugijata di Jakarta, siang ini.

Ia menyebutkan, DPR dan pemerintah telah menetapkan target penerimaan cukai yang meningkat pada 2011 dibanding 2010 sehingga kenaikan tarif cukai merupakan salah satu langkah untuk mengamankan kenaikan target penerimaan cukai itu.

“Target penerimaan cukai dalam APBN 2011 mengalami kenaikan Rp2 triliun dibanding APBNP 2010 sehingga salah satu yang dilakukan adalah kenaikan tarif cukai lima hingga enam persen,” katanya.

Thomas menyebutkan, besaran kenaikan itu merupakan angka yang moderat dan asosiasi industri rokok pun menilai kenaikan itu sebagai sesuatu yang feasible. “Kenaikan tahun 2011 ini moderat karena kalau dibanding tahun 2009 tidak seberapa. Tahun 2009 tarif cukai rokok mengalami kenaikan hingga 33 persen,” kata Thomas.

Menurut dia, kenaikan tarif tersebut dilakukan sesuai dengan roadmap industri rokok. Hal itu dilakukan untuk menciptakan kompetisi yang sehat, industri rokok nasional, serta transparansi kebijakan cukai hasil tembakau dan optimalisasi penerimaan cukai.

“Tujuannya lebih kepada mendekatkan antara tarif sigaret keretek mesin (SKM) dengan sigaret putih mesin (SPM) dan golongan lainnya,” tuturnya.

Penetapan tarif baru tersebut sudah didiskusikan dengan asosiasi produsen rokok dan sejumlah instansi terkait. Dalam waktu hingga akhir tahun 2010, Ditjen Bea dan Cukai akan melakukan sosialisasi dan membuka permohonan atau pengajuan cukai hasil tembakau dari industri rokok sehingga pada 1 Januari 2011 sudah bisa dilekatkan pita cukai yang baru.

Target penerimaan negara dari cukai dalam APBN 2011 ditetapkan sebesar Rp62,7 triliun. Target tersebut naik dari usulan dalam RAPBN 2011 sebesar Rp60,71 triliun maupun target APBNP 2010 yang hanya Rp59,26 triliun. Dari target tahun ini, cukai hasil tembakau ditargetkan sebesar Rp55,9 triliun atau 94 persen dari total penerimaan cukai 2010.
Sumber : Waspasa online

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kertas Suara Salah Cetak, Pilkades 6 Desa di Madina Ditunda Beberapa Jam

    Kertas Suara Salah Cetak, Pilkades 6 Desa di Madina Ditunda Beberapa Jam

    • calendar_month Senin, 21 Agt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ) Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut hari ini Senin (21/8/2023) berlangsung, namun ada sejumlah masalah yang terjadi seperti di Desa Gunubg Barani, Kecamatan Panyabungan. Surat suara mengalami salah cetak, akibatnya pelaksanaan Pilkades di desa itu di tunda beberapa jam menunggu cetak ulang kertas suara selesai. Salah cetak […]

  • Kasus Taman Raja Batu, 4 Pejabat Madina Masuk Daftar KPK

    Kasus Taman Raja Batu, 4 Pejabat Madina Masuk Daftar KPK

    • calendar_month Rabu, 15 Agt 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – di Panyabungan, beredar salinan surat KPK yang ditujukan kepada Kejatisu soal kasus dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri di Mandailing Natal. Copyan surat itu beredar di Whatsaap. Dalam surat KPK itu tertera sebanyak 4 pejabat Pemkab Mandailing Natal masuk dalam daftar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu bernomor […]

  • Daerah Wisata Sampuraga Seperti Tak bertuan

    Daerah Wisata Sampuraga Seperti Tak bertuan

    • calendar_month Minggu, 24 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Legenda Cerita rakyat Sumatera Utara khususnya Mandailing merupakan cerita rakyat yang jadi kebanggaan daerah, Namun saat ini kondisi lokasi wisata Sampuraga yang berada di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal seperti tak bertuan, padahal ini merupakan asset daerah dan penambahana APBDDaerah bila dikelola dengan baik,(MOL-HOL)

  • KMP Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Madina 8-9 %

    KMP Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Madina 8-9 %

    • calendar_month Minggu, 20 Jul 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PUNCAK SORIK MARAPI – (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution optimis Koperasi Merah Putih bisa ikut mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 hingga 9 persen yang dicanangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Madina. Itu apabila Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan di Madina terpacu secara maksimal. “Maka, penting […]

  • Bupati Tak Hadir di Paripurna Pidato Kenegaraan DPRD Madina

    Bupati Tak Hadir di Paripurna Pidato Kenegaraan DPRD Madina

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution tidak menghadiri paripurna mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi di DPRD Madina, Jum’at (14/8/2020). Baru kali ini seorang bupati di Madina yang tak mengahadiri agenda kenegaraan itu. Sekretaris DPRD Madina, Afrizal Nasution yang dihubungi via WhatsApp membenarkan ketidak hadiran bupati. “Benar tidak hadir, diwakili Sekda, kalau alasannya […]

  • Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015

    Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2015
    • account_circle webmaster
    • 0Komentar

    KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL PENGUMUMAN Nomor:   130 /KPU-KAB-002.434826/V /2015 Tentang PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2015                 Menindaklanjuti   ketentuan    pasal   123  s.d.  pasal   130  Undang-Undang   Nomor  1  Tahun   2015  Tentang   Penetapan Peraturan   Pemerintah   Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang  sebagaimana   […]

expand_less