Selasa, 21 Apr 2026
light_mode

Pilkada DKI bisa jadi acuan Sumut

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 15 Jul 2012
  • print Cetak

pilkada dki

MEDAN – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Rabu (11/7) yang berlangsung aman, lancar dan tertib diparesiasi berbagai pihak.

Salah satunya datang dari analis politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Ansor Siregar. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tergolong pilkada yang sukses di tanah air. Gugatan yang diajukan tentang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta lebih sedikit dibandingkan pilkada Jakarta sebelumnya.

Dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta mendapat pujian dari berbagai kalangan seperti politisi, pengamat politik dan juga masyarakat Indonesia. Pujian tumbuh dengan berbagai latar belakang seperti, gugatan dan politik uang yang minim, tokoh yang dipilih seperti berasal dari suara rakyat. “Pilkada Jakarta bisa dijadikan sebagai ajuan dalam Pilkada Sumut 2013, terlihat dengan sedikitnya pihak yang mengajukan gugatan dalam pilkada, walaupun tidak dipungkiri setiap pilkada pasti ada yang mengajukan gugatan,” kata Ansor kepada Waspada Online, tadi malam.

Selain itu, lanjut Ansor, sebagian calon gubernur Jakarta terlihat merakyat seperti Jokowi dan Faisal Basri. Hal ini bisa ditiru para calon gubernur Sumut 2013 yang benar-benar dekat dengan rakyat sehingga rakyat memilih bukan berdasarkan uang akan tetapi berdasarkan hati nuraninya. Dia memandang, kalau Pilgubsu yang mendatang sangat berbeda dengan Jakarta seperti calon pimpinan yang datang dari luar daerah. Di Sumut susah mendatangkan calon yang datang dari luar Sumut. Selain itu, Kemungkinan akan terjadi permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap.

“DPT bisa menjadikan masalah dalam Pilkada Sumut,” kata Ansor.

Hal senada juga diungkapkan pengamat kebijakan publik dari UDA Medan, Hendra SL. Dikatakan, sukses Pilkada DKI dipat dijadikan contoh oleh Sumatera Utara baik penyelenggaranya maupun para bakal calon gubernur Sumut yanga kan digelar 2013 mendatang. Dikatakan, suksesnya Pilkada DKI tidak terlepas dari peran besar para calon yang bertarung dari sejak kampanye, hari pencoblosan dan sampai hari perhitungan sampai sekarang ini versi KPUD DKI Jakarta.

Dikatakan, walaupun perhitungan KPUD masih akan lama diumumkan dan peraih suara terbanyak sudah terlihat melalui quick count, namun, para calon sangat fair dan bisa menerima realitas dilapangan walaupun secara de jure belum selesai oleh KPUD DKI.

Kedewasaan para calon gubernur dan wakilnya sudah terlihat sejak kampanye hingga pencoblosan dan perhitungan suara versi KPUD DKI. Walaupun adanya temuan pelanggaran oleh Panwas dan organisasi pemantau, namun, tidak ada yang menonjol sehingga Pilkada DKI termasuk sukses.

Dengan suksesnya pilkada DKI, daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada termasuk Sumut 2013 menadatang dapat melihat Pilkada DKI dan belajar dari DKI baik KPU dan khususnya para calon gubernur. Hal lain yang perlu diperhatikan KPUD Sumut adalah, bahwa perlu meminimalisir calon dan paling banyak 5 pasangan calon untuk Sumut.

Salah satu keuntungan Pilkada Sumut dengan 5 pasangan calon, dapat meminimalisir konflik kepentingan para calon dan termasuk juga mengurangi biaya pilkada. “Sumut baik para calon dan penyelenggara pilkada Sumut pada 2013 nantinya dapat mencontoh Pilkada DKI yang sukses dan aman,” ujarnya kepada Waspada Online, tadi malam.

Ditempat terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara, Irham Buana Nasution mengatakan, bahwa suksesnya pelaksanaan Pilkada perlu dukungan dari berbagai elemen yakni partai politik, calon gubernur dan masyarakat. “Pilkada Jakarta lumayan bagus, namun perlu diingat bagusnya pelaksanaan Pilkada bukan hanya KPU saja akan tetapi perlu dukungan dari partai politik, calon gubernur serta masyarakat,” kata Irham kepada Waspada Online.

Dia menegaskan, kalau setiap pelaksanaan pemilihan pasti ada pihak yang merasa dirugikan dan melakukan gugatan terhadap pelaksanaan pemilihan. Seperti di Jakarta gugatan terhadap pelaksanaannya tetap ada, akan tetapi lebih sedikit dibandingkan Pilkada Jakarta Sebelumnya. Pemilihan ganda merupakan gugatan yang sering dilakukan salah satu tim calon.

“Gugatan dalam pemilihan pasti ada, sekarang gimana menekan jumlah gugatan tersebut,” kata Irham Buana.

Dia mengharapkan, untuk terjadinya pelaksaan Pilgubsu 2013 yang sukses perlu sebuah komitmen para calon dan tidak melaksanakan politik uang kepada masyarakat.(waspada)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Salah Gunakan Mobil Dinas, Todong Didesak Mundur

    Salah Gunakan Mobil Dinas, Todong Didesak Mundur

    • calendar_month Senin, 22 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Ketua DPD KNPI Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Muliyadi Nasution meminta Wakil Ketua DPRD Madina Syafaruddin Anshari Nasution alias Todong mundur dari jabatannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD Madina karena diduga kuat telah menyalahi penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas. “Kita meminta agar Syafaruddin Anshari mundur dari DPRD Madina apakah itu sebagai pimpinan atau anggota. Kepada […]

  • Ratusan Siswa SMA Negeri 1 Siabu Tuntut Kepala Sekolah Mundur

    Ratusan Siswa SMA Negeri 1 Siabu Tuntut Kepala Sekolah Mundur

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Sekitar 700-an siswa SMA Negeri 1 Siabu, Mandailing Natal yang tergabung dalam OSIS berunjukrasa dan mogok belajar di halaman sekolah tersebut, Selasa (18/8) menuntut Drs. Aliruddin mundur dari jabatan kepala sekolah. Mereka memampangkan sejumlah stiker yang menginginkan agar kepala sekolah meletakkan jabatan karena dinilai tidak mampu mengemban tugas sebagai kepala sekolah. […]

  • Rutinitas Ketua DPRD Madina Jelang Lebaran: Berbagi Rezeki dengan Penarik Becak

    Rutinitas Ketua DPRD Madina Jelang Lebaran: Berbagi Rezeki dengan Penarik Becak

    • calendar_month Senin, 2 Mei 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Siapa yang tak kenal dengan Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis? Ternyata Ketua DPC Gerindra ini punya rutinitas menjelang lebaran yaitu berbagi rezeki dengan penarik becak di kawasan Gunungtua Panyabungan. Seperti hari ini, Minggu (1/5) puluhan penarik becak sudah berkumpul di salah satu warung dekat Ladang Sari, Gunungtua. Para […]

  • Mengikat Anggotanya di Tiang Bendera, Polisi Main Hakim Sendiri

    Mengikat Anggotanya di Tiang Bendera, Polisi Main Hakim Sendiri

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara dengan langkah Kepolisian Sektor Gambir yang mengikat salah seorang oknum anggotanya di tiang bendra karena diduga mengonsumsi narkoba. Hukuman tersebut dinilai sangat tidak tepat. Bahkan berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang ada. “Menurut saya kurang pas kalau anggota harus diikat. Sebaiknya serahkan provost biar diperiksa,” ujar Komisioner Kompolnas […]

  • Coret Calon Titipan & Bermasalah

    Coret Calon Titipan & Bermasalah

    • calendar_month Rabu, 22 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Jurnalis Muslim Club (JMC) dan Forum Jurnalis Peduli Anak (FJPA) meminta Komisi A DPRD Sumut mewaspadai adanya calon titipan pemerintah dan calon yang masih tersandung masalah hukum di Polda Sumut, ketika melakukan fit and propertes terhadap 15 calon komisioner Komisi Informasi (KIP) Provinsi Sumut. Permintaan itu disampaikan Pengurus JMC dan FJPA Fakhruddin Pohan kepada […]

  • Dana Bergulir di Desa Harus Diteruskan

    Dana Bergulir di Desa Harus Diteruskan

    • calendar_month Rabu, 27 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN BARAT (Mandailing Online) – Sekalipun Progam Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan akan dilebur ke dalam program pembangunan desa sebagai Dana Desa, kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seharusnya terus bergulir seperti sebelum-sebelumnya. Selain tidak diperkenankan parkir di tangan pejabat atau staf kator camat, pergerakan SPP mesti harus berdasarkan kelompok. Ketua PDI Perjuangan […]

expand_less