Selasa, 21 Apr 2026
light_mode

Israel pantas diadili ke Mahkamah Internasional

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 22 Nov 2012
  • print Cetak

Nusa Dua, (MO) – Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pemerintahan Israel pantas diadili ke Mahkamah Internasional karena telah menyebabkan banyak korban jiwa–sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak–lewat agresinya ke Jalur Gaza.

“Sangat wajar jika ada yang menuntut Isreal diadili di Mahkamah Hak Azasi Manusia Internasional karena telah mengakibatkan korban luar biasa,” kata Hidayat Nur Wahid pada sela-sela Dialog Antaragama Parlemen Internasional di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Selama delapan hari agresi militer Israel ke Jalur Gaza, korban sipil pun terus berjatuhan. Tercatat korban tewas akibat serangan ini sudah mencapai 130 korban.

Selain masyarakat sipil, yakni perempuan dan anak-anak, serangan membabi buta militer Israel itu juga menewaskan sedikitnya tiga jurnalis lokal setelah mobil mereka hancur dibom jet tempur pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu.

“Wartawan juga saya kira layak untuk memperkarakan masalah itu karena telah mencederai konvensi internasional terkait perlindungan wartawan,” kata Mantan Ketua MPR RI periode 2004-2009 tersebut.

Ia menyatakan bahwa beberapa pimpinan negara yang menjadi dalang dibalik beberapa kasus kekerasan juga telah berhasil dihukum oleh mahkamah yang berkedudukan di Denhaag, Belanda.

Sementara itu peluang menyeret Israel ke Mahkamah Internasional lanjut Hidayat, sangat mungkin terjadi. Namun hal itu tergantung manuver para penggiat HAM, lembaga pro perdamaian, dan pro perempuan dan anak untuk membawa hal itu kepada Mahkamah Internasional.

Indonesia pun menurutnya sangat wajar apabila melakukan hal serupa dengan melihat pendekatan HAM dan perlindungan masyarakat sipil.

“Saya kira wajar Indonesia melakukan upaya penggalangan ini dengan pendekatan HAM, perlindungan masyarakat sipil mengingat banyak rumah sakit diserang, anak-anak dan perempuan jadi korban,” katanya.

Meski saat ini kedua belah pihak telah sepakat untuk gencatan senjata namun menurutnya hal itu juga memerlukan peranan dari Amerika Serikat untuk berani menekan Israel agar menaati aturan itu, mengingat Israel tidak pernah menaati perjanjian gencatan senjata.(ANTARA)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Alasan Bupati Madina Membekukan Pengurus Badan Pemangku Adat

    Ini Alasan Bupati Madina Membekukan Pengurus Badan Pemangku Adat

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Berdasar konsideran Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal (Madina) Nomor 224/614/K/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pembekuan Badan Pengurus Pemangku Adat (BPA) Madina periode 2012-2017 ditemukan beberapa alasan. Pertama: bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menubuhkan kebanggan nasional. Kedua: eksistensi dan keberadaan Badan Pemangku […]

  • Dipimpin Brigjen, Polisi Parlemen Perlu Seribuan Personel

    Dipimpin Brigjen, Polisi Parlemen Perlu Seribuan Personel

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengamanan komplek gedung parlemen dirancang lebih ketat. Rencananya tempat berkantornya para wakil rakyat, MPR, DPR dan DPD itu dijaga oleh seribuan lebih polisi di bawah komando perwira berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).  Ini tergambar dalam desain dan konsep Peraturan DPR tentang polisi parlemen (Parlementary Police). Dalam dokumen tersebut dijelaskan pertimbangan membentuk struktur […]

  • Aniaya Wartawan, Oknum Perwira AU Dituntut 3 Bulan Penjara

    Aniaya Wartawan, Oknum Perwira AU Dituntut 3 Bulan Penjara

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PEKANBARU, – Oknum Perwira TNI Angkatan Udara (AU) yang juga mantan Kepala Divisi Personel (Kadis Pers) Lanud Roesmin Noerjadin, Letkol Robert Simanjuntak, terdakwa penganiayaan terhadap fotografer Riau Pos Didik Herwanto dituntut hukuman tiga bulan penjara dalam persidangan yang digelar, Senin (16/9) oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan di UPT Oditur Militer 1-3 Pekanbaru. Robert Simanjuntak […]

  • Mendagri Minta Kepala Daerah Sosialisasi Soal Kenaikan BBM

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta para gubernur, bupati atau walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah akan memberlakukan kebijakan tersebut dalam waktu dekat. “Kami minta agar kepala daerah di masing-masing daerah bisa menyosialisasikan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini kepada tiap warganya di […]

  • Perantau Asal Panyabungan Keluhkan Galundung

    Perantau Asal Panyabungan Keluhkan Galundung

    • calendar_month Jumat, 31 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Panyabungan (MO) – Sejumlah perantau asal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) khususnya Panyabungan mengeluhkan kondisi lingkungan pemukiman masyarakat yang sudah banyak dimasuki gelondongan batu emas atau Galundung sebutan lazim di Mandailing. Sebab galundung yang diketahui menggunakan mercury atau bahan beracun bakal membahayakan kesehatan masyarakat, dan perantau juga menyesalkan sikap pemerintah dan juga instansi terkait karena hingga […]

  • Pembebasan Lahan Masih Membayangi Proyek PLTA Simarboru

    Pembebasan Lahan Masih Membayangi Proyek PLTA Simarboru

    • calendar_month Senin, 17 Sep 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pembebasan Lahan Warga Masih Membayangi Proyek PLTA Simarboru TAPSEL (Mandailing Online) – Proyek PLTA Simarboru, Tapanuli Selatan masih diselimuti sengketa lahan. Pasalnya, sejumlah data mencuat bahwa masih ada pemilik lahat yang melakukan komplain. Bahkan, ketika tim DPRD Sumut melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait di Kantor Bupati Tapsel di Sipirok pada tanggal 14 September […]

expand_less