Rabu, 14 Okt 2026
light_mode

Kuasa Hukum Bupati Madina Siap Hadapi Dakwaan KPK

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 25 Sep 2013
  • print Cetak

MEDAN, – Pengacara Bupati Mandailing Natal Muhammad Hidayat Batubara menyatakan pihaknya siap menghadapi jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan.

Kuasa hukum Batubara, Refman Basri saat dihubungi, Selasa (24/9/2013), menyatakan kesiapannya.

“Silakan saja jaksa mau mendakwa dengan apa saja. Boleh saja pendakwaannya demikian. Tapi bisa nggak mereka membuktikan (suap)? Paling-paling ini jadi masalah perdata. Pinjam-meminjam itu apa salah?” katanya.

Direktur PT Bumi Lestari yang ditangkap KPK karena diduga memberikan suap Rp 1 miliar kepada Hidayat Batubara dalam beberapa kali persidangan juga mengaku bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman. Namun, jaksa penuntut berkeras bahwa uang tersebut adalah pelican untuk mendapatkan proyek pembangunan di RSUD Panyabungan, Madina, senilai Rp 32 miliar.
Refman menambahkan, ada pandangan bahwa seorang yang dituntut oleh KPK sudah pasti bersalah. Menurutnya, pandangan tersebut menyesatkan.

Pihaknya dibantu dengan tim pengacara dari kantor advokat Jakarta, John K Azis akan membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah.

“Kalau orang tidak bersalah, apa harus dihukum? Dalam falsafah hokum, lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah,” ujarnya. (tribun-medan)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Praktek Dugaan Pungli Dana BOS di Madina Diibaratkan ” Manajemen Jahiliah” . Praktisi Hukum Desak APH Turun Tangan

    Praktek Dugaan Pungli Dana BOS di Madina Diibaratkan ” Manajemen Jahiliah” . Praktisi Hukum Desak APH Turun Tangan

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

      MADINA||Mandailing Online – Praktik pungutan liar Dana BOS di Kabupaten Mandailing Natal menjadi sorotan. Sejumlah Kepala Sekolah mengaku wajib setor “biaya administrasi” minimal Rp1 juta kepada Manager Dana BOS Dinas Pendidikan Madina setiap kali dana cair. Praktisi hukum senior menyebut ini “manajemen jahiliah”. “Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kepala sekolah sebagai pihak yang […]

  • Aktivis Pacaran Beralih Menjadi Aktivis Dakwah

    Aktivis Pacaran Beralih Menjadi Aktivis Dakwah

    • calendar_month Senin, 13 Sep 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Ummu Taqiyya Aktivis Dakwah, Mompreneur Berbagi kisah nyata. Aku pernah merasa ujub dikagumi dan didekati banyak lelaki. Sambil bercermin merasa diri ini begitu cantik. Dekat dengan banyak lelaki dan bahkan menjalin hubungan sebelum nikah, menganggap pacaran itu keren, gaul, laris manis. Padahal nyatanya begitu hina. Astaghfirullah… Sampai saat ini aku sangat bersyukur, Allah lembutkan […]

  • Ketua Umum IMPM Ahmad Husein Nasution: Perjuangan terhadap Kepentingan Masyarakat Harus Diutamakan

    Ketua Umum IMPM Ahmad Husein Nasution: Perjuangan terhadap Kepentingan Masyarakat Harus Diutamakan

    • calendar_month Minggu, 7 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Ketua umum Ikatan Masyarakat Peduli Madina (IMPM) Ahmad Huzein Nasution menyatakan perjuangan organisasi terhadap kepentingan masyarakat merupakan yang utama sehingga memiliki poin-poin tujuan sebagai katalisator terhadap semua kebijakan pemerintah daerah. Demikian disampaikan Ketua umum Ikatan Masyarakat Peduli Madina (IMPM) Ahmad Huzein Nasution kepada Analisa Jumat, (5/11) di Panyabungan sehubungan baru terbentuknya wadah kebersamaan dalam […]

  • Pemkab Madina Harus Akui Keberadaan Masyarakat Adat

    Pemkab Madina Harus Akui Keberadaan Masyarakat Adat

    • calendar_month Jumat, 18 Jul 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    ULU PUNGKUT (Mandailing Online) – Sampai saat ini Mandailing Natal belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang pengakuan masyarakat adat. Padahal keberadaan masyarakat adat dapat dibuktikan secara fisik dan historis. Ketiadaan perda ini merupakan hutang pemerintah daerah dan DPRD bagi masyarakatnya sendiri. Koordinator Umum Batang Pungkut Green Conservation (BPGC), Syafruddin Lubis Kamis (17/7/2014) menyatakan BPGC berkepentingan […]

  • Benarkah Negara Nyasar di Arse Tapsel?

    Benarkah Negara Nyasar di Arse Tapsel?

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epcentrum   Ada bincang-bincang di Grup WA “Kami Sumut Bersatu dan Bersaudara”. Tajam, hiperbolis dan emosional. Muncul Pertanyaan tentang negara yang terlalu lama tersesat di jalan negara, jalan miliknya sendiri. Sekaligus mohon izin, kami angkat topik seru ini ke media. Teorinya, agenda media bisa jadi sama dengan agenda negara. Kadang-kadang, kegelisahan […]

  • DPRD Minta Gedung RSUD di Panatapan per Januari 2023 Sudah Difungsikan

    DPRD Minta Gedung RSUD di Panatapan per Januari 2023 Sudah Difungsikan

    • calendar_month Kamis, 19 Mei 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Mandailing Natal (Madina) melalui Pansus LKPJ meminta kepada pemerintah agar gedung RSUD di Panatapan per Januari 2023 sudah difungsikan. “Kita minta pemerintah memfungsikan gedung ini per Januari 2023,” kata salah satu anggota pansus Arsidin Batubara saat rapat dengan TAPD di sela-sela peninjauan gedung tersebut, Kamis (19/5). Ketua fraksi Partai Golkar […]

expand_less