Minggu, 31 Mei 2026
light_mode

Penahanan Kadis dan Mantan Kadis Kelautan Madina, Menunggu Hasil BPK-RI

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 23 Okt 2014
  • print Cetak

 

 

PANYABUNGAN (Mandailing Onine) – Paska penetapan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Madina berinisial KS dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Madina berinisial ZMN sebagai tersangka korupsi, pihak Kejari Panyabungan masih menunggu hasil koordinasi dengan BPK RI Sumut untuk menentukan kapan keduanya ditahan.

“Masih menunggu hasil konkrit dari BPK-RI untuk menentukan kapan kita akan melakukan penahanan atas kedua tersangka KS dan ZMN,” kata Kasi Intel Kejari Panyabungan, M Iqbal, SH.MH.

Kedua tersangka ini diduga terlibat korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)  Dinas Kelautan dan Perikanan Madina dari APBD dan P-APBD  pada tahun 2012 dan 2013, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar, dengan item kegiatan pengadaan benih ikan, pakan ikan, dan beberapa item lainnya.

Tersangka KS dan ZMN diancam pasal 2, pasal 3 dan pasal 18 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun, maksimal 20 tahun dan atau seumur hidup.

Pihak Kejari masih akan melimpahkan berkas awal ke Tipikor Medan sekaligus ke BPKP Sumut terkait total kerugian keuangan negara dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua oknum tersebut.

“Apabila nanti BPK-RI telah membalas berkas kita terkait berapa jumlah konkrit keuangan negara yang telah dirugikan oleh kedua tersangka, maka kita akan langsung melakukan eksekusi penahanan untuk mereka berdua,” terang Iqbal.

Saat ditanya sampai berapa lama menunggu balasan dari BPK-RI, menurut Iqbal belum dapat dipastikan, tetapi dia berharap secepatnnya.

 

Peliput : Jefri Barata Lubis

Editor  : Dahlan Batubara

 

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • 360 Ribu Tanah Transmigrasi Tanpa Surat

    360 Ribu Tanah Transmigrasi Tanpa Surat

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sulit buat Usaha karena Belum Bersertifikat JAKARTA – Keamanan hukum tanah-tanah yang ditempati transmigran terancam. Sebab, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat, sekitar 360 ribu bidang tanah transmigran belum bersertifikat alias bodong. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2K-Trans) Kemenakertrans Jamaluddien Malik mengatakan, pihaknya terus mempercepat pembuatan sertifikat tanah hak milik bagi para transmigran. […]

  • PWI-KWRI Sosialisasi Energi Panas Bumi

    PWI-KWRI Sosialisasi Energi Panas Bumi

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Eksploitasi panas bumi bagi pembangkit litsrik tidak mempengaruhi areal pertanian di sekitarnya, pada pada kesuburan tanah ataupun air. Dan berdasarkan pengalaman proyek-proyek panas bumi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pertanian lokal dapat berjalan berdampingan secara baik dengan operasi panas bumi. Pembangkit panas bumi Wayang Windu di dekat Bandung, […]

  • Kasus Korupsi Dana DAK Dinas Pendidikan Madina, Unjukrasa Kepung Kajatisu dan Kajari Madina

    Kasus Korupsi Dana DAK Dinas Pendidikan Madina, Unjukrasa Kepung Kajatisu dan Kajari Madina

    • calendar_month Kamis, 29 Apr 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Hari ini, Kamis, (29/4/2021) dua gelombang unjuk rasa secara serentak di Kejati Sumut dan Kejari Madina. Gelombang unjukrasa dipicu karena pihak kejaksaan dinilai mandul menghadapi kasus dugaan korupsi pembangunan fisik sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Madina TA 2020. Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di Medan, […]

  • Syamsul Arifin Divonis Senin 8 Agustus

    Syamsul Arifin Divonis Senin 8 Agustus

    • calendar_month Selasa, 2 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA: Terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat, Syamsul Arifin dalam pledoinya mengaku lalai saat menjalankan tugas sebagai Bupati Langkat karena itu siap bertanggung jawab. Gubernur Sumatera Utara nonaktif ini di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Khusus Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 1 Agustus 2011 menyatakan siap bertanggung jawab dan mengambil risiko sebagai pemimpin, namun politikus Partai […]

  • Lahir dari Orang Tua Mualaf, Abdullah Johnson tak Ingin ke ‘Lain Hati’

    Lahir dari Orang Tua Mualaf, Abdullah Johnson tak Ingin ke ‘Lain Hati’

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Pria kelahiran London, Inggris 38 tahun lalu itu memiliki ayah dan ibu mualaf yang memeluk Islam ketika keduanya masih mahasiswa, jauh sebelum ia dilahirkan. Johnson menuturkan ayahnya mengenal Islam dari sebuah komunitas yang mempertemukan ia dengan ilmu-ilmu tentang islam. Sementara ibunya, yang lebih dahulu meenjadi Muslim memutuskan bersyahadat karena belajar Agama Islam dengan seorang teman. […]

  • Nelayan di Madina Bakal Dibantu DKP Sumut

    Nelayan di Madina Bakal Dibantu DKP Sumut

    • calendar_month Rabu, 26 Jan 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara bakal mengucurkan bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sekitar 5 kelompok nelayan yang akan menyerap bantuan. Bantuan direncanakan berupa jaring Gilnet 250 pics mata 400. Pihak DKP Sumut sedang tahap melakukan verifikasi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan. Anggota Komisi […]

expand_less