Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Penahanan Kadis dan Mantan Kadis Kelautan Madina, Menunggu Hasil BPK-RI

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 23 Okt 2014
  • print Cetak

 

 

PANYABUNGAN (Mandailing Onine) – Paska penetapan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Madina berinisial KS dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Madina berinisial ZMN sebagai tersangka korupsi, pihak Kejari Panyabungan masih menunggu hasil koordinasi dengan BPK RI Sumut untuk menentukan kapan keduanya ditahan.

“Masih menunggu hasil konkrit dari BPK-RI untuk menentukan kapan kita akan melakukan penahanan atas kedua tersangka KS dan ZMN,” kata Kasi Intel Kejari Panyabungan, M Iqbal, SH.MH.

Kedua tersangka ini diduga terlibat korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)  Dinas Kelautan dan Perikanan Madina dari APBD dan P-APBD  pada tahun 2012 dan 2013, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar, dengan item kegiatan pengadaan benih ikan, pakan ikan, dan beberapa item lainnya.

Tersangka KS dan ZMN diancam pasal 2, pasal 3 dan pasal 18 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun, maksimal 20 tahun dan atau seumur hidup.

Pihak Kejari masih akan melimpahkan berkas awal ke Tipikor Medan sekaligus ke BPKP Sumut terkait total kerugian keuangan negara dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua oknum tersebut.

“Apabila nanti BPK-RI telah membalas berkas kita terkait berapa jumlah konkrit keuangan negara yang telah dirugikan oleh kedua tersangka, maka kita akan langsung melakukan eksekusi penahanan untuk mereka berdua,” terang Iqbal.

Saat ditanya sampai berapa lama menunggu balasan dari BPK-RI, menurut Iqbal belum dapat dipastikan, tetapi dia berharap secepatnnya.

 

Peliput : Jefri Barata Lubis

Editor  : Dahlan Batubara

 

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dilema CPNS: Bupati Madina Ngotot Putra Daerah, KemenPAN Ngotot Secara Nasional

    Dilema CPNS: Bupati Madina Ngotot Putra Daerah, KemenPAN Ngotot Secara Nasional

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Perseteruan antara Bupati Madina dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) soal tolak-menolak tanggungjawab mengumumkan hasil seleksi CPNS Madina 2013 mulai terungkap akar persoalannya. Ternyata Blt Bupati Madina ngotot yang harus dimenangkan adalah putra daerah berdomisili di kawasan kerjanya, bukan dari wilayah lain. Sementara KemenPAN-RB ngotot pada undang-undang bahwa pemenang tak harus […]

  • Atika Tolak Tandatangani Batas Baru Tapsel-Madina

    Atika Tolak Tandatangani Batas Baru Tapsel-Madina

    • calendar_month Jumat, 26 Agt 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution menolak menandatangani dokumen tentang batas baru Kabupaten Madina-Kabupaten Tepsel. Penolakan itu sebagai bentuk keberatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana penetapan batas wilayah antara Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan Madina. Rencana penetapan batas wilayah dua kabupaten yang berada […]

  • Kepdes Huta Tua: RN Bukan Pengedar Ganja

    Kepdes Huta Tua: RN Bukan Pengedar Ganja

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Meski pihak Polres Mandailing Natal (Madina) menyatakan RN sebagai pelaku pengedar ganja, tetapi pengakuan berbeda justru dicuatkan Kepala Desa Pardomuan, Mahlil. Kepada wartawan di RSU Panyabungan, Senin (11/8/2014) Mahlil mengatakan bahwa apa yang disangkakan oleh Polisi menuduh RN (18) seorang pengedar ganja adalah tuduhan tak berdasar. “Yang saya tahu sebelumnya ada […]

  • Kontes legislatif makan korban?

    Kontes legislatif makan korban?

    • calendar_month Kamis, 25 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Pemilu legislatif 2014 masih 3,5 tahun lagi. Namun, bagi warga negara memiliki kepedulian dan keinginan untuk mengabdi sebagai anggota legislatif, bukanlah waktu yang panjang. Untuk mengikuti kontes legislatif diperlukan kesiapan yang memadai, baik materi maupun mental. Selama ini paradigma yang berkembang mengikuti pencalonan anggota legislatif membutuhkan biaya besar dan itu pun belum menjamin […]

  • Sempat Tertunda, Akhirnya Pemerintah dan DPRD Setujui Ranperda RPJMD

    Sempat Tertunda, Akhirnya Pemerintah dan DPRD Setujui Ranperda RPJMD

    • calendar_month Kamis, 10 Feb 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Setelah pengambilan keputusan sempat tertunda karena tak kuorum, akhirnya pemerintah dan DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mandailing Natal (Madina) tahun 2021-2026. Persetujuan tersebut diperoleh pada lanjutan paripurna Ranperda RPJMD pada Rabu (9/2) malam. Rapat dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis didampingi […]

  • FPI Ancam Tindak Greenpeace

    FPI Ancam Tindak Greenpeace

    • calendar_month Minggu, 21 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DKI Jakarta mengancam akan mengambil langkah tegas terhadap LSM asing Greenpeace, jika pemerintah tidak menindaknya. “Greenpeace sebagai LSM asing jelas sudah melanggar hukum. Pemerintah harus tegas,” kata Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas, di Jakarta, Selasa. Menurut Habib Selon, panggilan akrab Habib Salim Alatas, FPI […]

expand_less