Jakarta – Pembebasan lahan di jalan akses Bandara Kualanamu sudah mencapai 98 persen. Namun, pekerjaan jalan akses Bandara Kualanamu masih menemui hambatan dalam pengerjaannya. Hal tersebut dikarenakan beberapa bidang tanah yang totalnya 1,5 km, masih diminta ganti rugi tanahnya oleh penduduk, padahal tanah tersebut milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
“Beberapa bidang tanah sejumlah 1,5 km tersebut adalah milik PTPN, ganti ruginya juga sudah diberikan kepada PTPN, sedangkan kepada penduduk yang menempati lahan dan sebagai pemilik bangunan, itu diberikan ganti rugi berupa bangunan dan tanaman. Yang jadi masalah adalah, penduduk itu masih minta bahwa tanahnya dibayar juga kepada mereka,” tutur Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Wijaya Seta, usai pelantikan eselon II oleh Menteri PU Djoko Kirmanto di Jakarta, Jumat (22/11).
Karena secara prinsip tanahnya sudah bebas, Seta mengatakan agar pekerjaan dapat terus berjalan, pihaknya meminta bantuan dari aparat keamanan untuk mengawal saat para pekerja melakukan pekerjaan di tempat tersebut. Seta mengatakan, sebenarnya jalan akses menuju bandara Kualanamu tersebut sudah dapat melayani.
Namun, memang di beberapa tempat terdapat penyempitan dan itupun tidak menyebabkan kemacetan. “Sampai saat ini sebenarnya sudah bisa melayani, artinya kita ke bandara juga tidak ada masalah. Justru, macetnya dukan di lokasi 14,5 km tersebut tapi sebelumnya yaitu di kotanya. Namun memang akan lebih aman dan bagus kalau jalan itu sudah 4 lajur,” tambah Seta.
Seta menjelaskan bahwa jalan akses Bandara Kualanamu mempunyai panjang 14,5 km. Terdiri dari 13,5 km jalan dan 1 km Fly Over, saat ini yang sudah beroperasi 1 Fly Over kemudian jalan yang 2 lajur 2 arah itu sudah 13,5 km dan yang 4 lajur 2 arah sampai saat ini sudah beroperasi 8 km.
“Jadi dari 13,5 km tersebut 7 km lagi yang masih dalam pengerjaan yang secara kontrak selesai di tahun 2014,” tambah Seta. Sedangkan jalan tol Medan-Kualanamu, Seta mengatakan saat ini pembebasan tanahnya sudah mencapai 73 persen. Sedangkan pembangunan fisiknya masih sekitar 4 persen.
“Keterlambatan ini terjadi karena permasalahan manajemen kontraktor Cina itu sendiri, schedule-nya sendiri 11 persen namun baru terealisasi 4 persen,” tambah Seta.
Hambat Konstruksi
Ia mengakui, faktor hambatan warga membuat para pekerja di lapangan menjadi terganggu, bahkan sempat berhenti bekerja. Sebagai solusi agar pekerjaan dapat terus berjalan, pihaknya meminta bantuan dari aparat keamanan untuk mengawal para pekerja melakukan pekerjaan konstruksi jalan.
Ia mengklaim akses jalan darat ke Bandara Kualanamu sudah dapat terlayani dengan baik, meski di beberapa tempat terdapat penyempitan dan tidak menyebabkan kemacetan. “Sampai saat ini, sebenarnya tidak ada masalah. Justru, macetnya bukan di lokasi 14,5 kilometer tersebut tapi sebelumnya yaitu di kawasan kota (Lubukpakam -red). Namun, memang akan lebih aman dan bagus kalau jalan itu sudah empat lajur,” ujarnya.
Seta menjelaskan bahwa jalan akses Bandara Kualanamu mempunyai panjang 14,5 km, terdiri dari 13,5 km jalan dan 1 km Fly Over. Saat ini, yang sudah beroperasi 1 Fly Over, kemudian jalan yang dua lajur dua arah itu sudah 13,5 km dan yang empat lajur dua arah sampai saat ini sudah beroperasi 8 km. “Jadi, dari 13,5 km tersebut, 7 km lagi masih dalam pengerjaan yang secara kontrak selesai di 2014,” kata Seta. (MB)
