Rabu, 21 Okt 2026
light_mode

TPID Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Minggu, 26 Apr 2015
  • print Cetak

 

P Sidimpuan – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sibolga menggelar Rapat Kordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Tabagsel, di Aula Kantor Walikota Padangsidimpuan, Jumat (24/4). Rapat TPID itu digelar dalam rangka penguatan kerja sama perdagangan antar daerah dan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang palsu. Rapat Kordinasi TPID ini dihadiri perwakilan kepala daerah Tapanuli Selatan (Tapsel), Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Mandailing Natal (Madina) dan Kota Padangsidimpuan sebagai tempat penyelenggara. Para asisten, Kepala Dinas Pertanian, Bagian Ekonomi Pembangunan, Perindag, Bulog, pimpinan perbankan terlihat hadir pada acara tersebut.

Walikota Padangsidimpuan, Andar Amin Harahap diwakili Aisten II Ekonomi Pembangunan, Drs Alipada Harahap, saat membuka acara rakor TPID ini berharap semua pihak berpartisipasi untuk dapat mengendalikan laju inflasi.

"Diperlukan kerja sama SKPD masing-masing kabupaten/kota sejalan dengan adanya kerja sama antar kepala-kepala daerah. Dengan itu tentunya dapat membantu pengendalian inflasi," katanya sambil meminta kepada nara sumber pimpinan BI Perwakilan Sibolga agar memberikan saran dan masukan langkah yang mestinya dilakukan daerah untuk dapat mengendalikan inflasi.

Peningkatan Pendapatan Daerah
Kepala Perwakilan BI Sibolga, M Junaifin mengatakan, pemerintah kebanyakan memikirkan bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, katanya, TPID ini paling membantu dalam peningkatan pendapatan daerah.
M Junafin mencontohkan dengan TPID ini sejumlah daerah telah merasakan dampaknya peningkatan ekonomi seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Mataram dan daerah lainnya.

"Daerah ini mampu meningkatkan pendapatannya dengan tekun mengikuti TPID. Selalu mereka hadir, mereka mendengar dan mau belajar dan hasilnya luar biasa," katanya.

Perbankan dan Bulog juga diharapkan dapat membantu pemerintah setempat dalam pengendalian inflasi daerah. Dengan dukungan semua pihak laju inflasi dapat ditekan.

"Jika terjadi lonjakan harga, tentunya akan melemahkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan dengan kerja sama semua pihak, laju inflasi yang menimbulkan daya beli masyarakat menjadi lemah dapat dikendalikan apalagi ini menjelang Ramadhan," ujarnya.

Sumber : medanbisnis

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anwar Khoir Lubis Peraih Master Pertama dari Sumut di Universitas Al-Ahgaff, Yaman

    Anwar Khoir Lubis Peraih Master Pertama dari Sumut di Universitas Al-Ahgaff, Yaman

    • calendar_month Sabtu, 27 Mar 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Laporan: Ahmad Raja Azani Nasution dari Republik Yaman TARIM, YAMAN (Mandailing Online) – Seorang putra asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Anwar Khoir Lubis B.Sc, sukses meraih gelar Master of Arts di Universitas Al-Ahgaff, salah satu Universitas ternama dan favorit di Republik Yaman.  Pria yang berasal dari Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan ini sukses memantapkan […]

  • 21.330 Paket Bantuan Sosial Disalurkan, Warga Berterimakaih

    21.330 Paket Bantuan Sosial Disalurkan, Warga Berterimakaih

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sebanyak 21.330 paket bantuan sosial jenis sembako disalurkan Pemkab Madina dan DPRD Madina menanggulangi dampak ekonomi Covid-19. Penerima paket sembako tersebut adalah warga miskin di luar penerima PKH dan Rastra. Bantuan sosial ini bersumber dari re-focusing atau penyesuaian anggaran APBD Madina untuk penanganan COVID-19 yang sebelumnya telah dibahas di ruang paripurna […]

  • UMK 22 Kabupaten/Kota Sudah Diteken Gubsu, Madina Belum Ada?

    UMK 22 Kabupaten/Kota Sudah Diteken Gubsu, Madina Belum Ada?

    • calendar_month Jumat, 3 Des 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 untuk 22 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, telah ditandatangani Gubernur Edy Rahmayadi. UMK tersebut merupakan usulan bupati dan wali kota, yang sebelumnya telah melalui pembahasan di tingkat dewan pengupahan kabupaten/kota masing-masing. “UMK 2022 untuk 22 daerah sudah ditandatangani Pak Gubernur,” ujar Kadis Tenaga Kerja Sumut, […]

  • Dispensasi Nikah? Produk Tambal Sumbal Tanpa Islam Kafah

    Dispensasi Nikah? Produk Tambal Sumbal Tanpa Islam Kafah

    • calendar_month Senin, 13 Feb 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I Dosen, penulis Mengerikan! Harus waspada! Kasus kerusakan generasi di negeri  tidak bisa lagi dianggap biasa-biasa lagi. Maraknya kasus keruskan hampir di segala lini kehidupan semakin mencekik generasi muda anak bangsa. Khsusunya di ranah potensi kehidupan naluri seksual. Gaya hidup yang mengarusderaskan liberalisme telah melahirkan wajah kaum muda yang rapuh dan jauh […]

  • Bupati Madina Diminta Realisasikan Janji Revisi Peta Hutan

    Bupati Madina Diminta Realisasikan Janji Revisi Peta Hutan

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Ketua Forum Keluarga Besar Batang Natal (FKBBN) Mara Halim Nasution meminta Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Hidayat untuk segera merealisir janjinya merevisi peta hutan lindung, taman nasional serta hutan produksi di Kabupaten Madina khususnya yang berada di Kecamatan Batang Natal karena dinilai melanggar Pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No 39/1999 tentang Hak […]

  • Merantau ke Semenanjung Malaysia

    Merantau ke Semenanjung Malaysia

    • calendar_month Jumat, 20 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    Pengukuhan kekuasaan colonial di Madina menimbulkan guncangan budaya yang kedua setelah kehadiran Paderi di Madina. Guncangan yang paling menonjol ialah menurunnya marwah raja-raja setempat. Pengadilan sebagai satu lembaga yang merupakan ujud sahala harajaon telah diambil alih oleh penguasa colonial. Sehingga charisma raja-raja terus pudar lebih-lebih setelah mereka digaji dan diberi tugas sebagai pemungut belasting, pajak, […]

expand_less