Senin, 16 Mar 2026
light_mode

Pancasila, Antara Ideologi atau Falsafah Negara

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 3 Jun 2017
  • print Cetak

Yusril Ihza Mahendra

 

“HARI PANCASILA”
Oleh: Yusril Ihza Mahendra
(Ahli Hukum Tata Negara)

Sebagian orang menyebut tanggal 1 Juni adalah Hari Lahirnya Pancasila, yang sekarang sebagian orang menyebutnya dengan istilah Hari Pancasila. Pancasila adalah landasan falsafah negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke 4.

Saya lebih suka menyebut Pancasila sebagai “landasan falsafah negara” bukan dasar negara atau ideologi sebagaimana sering kita dengar. Istilah landasan falsafah negara itu bagi saya lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan Ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Diawal sidang, Radjiman berkata, “Sebentar lagi kita akan merdeka. Apakah filosofische grondslag Indonesia merdeka nanti?” Radjiman tidak bertanya tentang ideologi negara atau dasar negara. Dia bertanya filosofische gronslag atau landasan falsafah negara.

Bagi saya ucapan Radjiman itu benar. Landasan falsafah adalah sesuatu rumusan yang mendasar, filosofis dan universal. Beda dengan ideologi yang bersifat eksplisit yang digunakan oleh suatu gerakan politik, yang berisi basis perjuangan, program dan cara mencapainya.

Landasan falsafah negara haruslah merupakan kesepakatan bersama dari semua aliran politik ketika mereka mendirikan sebuah negara. Karena itu landasan falsafah negara harus menjadi titik temu atau common platform dari semua aliran politik yang ada di dalam negara itu.

Ada beberapa tokoh yang menanggapi pertanyaan Radjiman. Mereka menyampaikan gagasan tentang apa landasan falsafah negara Indonesia merdeka itu. Supomo, Hatta, Sukarno, Agus Salim, Kiyai Masykur, Sukiman adalah diantara tokoh-tokoh yang memberi tanggapan atas pertanyaan Radjiman.

Sukarno adalah pembicara terakhir yang menyampaikan tanggapannya pada 1 Juni 1945. Dia mengusulkan 5 asas untuk dijadikan sebagai landasan falsafah. Sukarno menyebut 5 asas yang diusulkannya itu sebagai “Pancasila”.

Setelah semua tanggapan diberikan, Supomo berkata bahwa dalam BPUPKI itu terdapat dua golongan, yakni golongan kebangsaan dan golongan Islam. Golongan Islam, kata Supomo, menghendak Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Sebaliknya golongan kebangsaan menghendaki negara persatuan nasional yang memisahkan antara agama dengan negara.

Setelah itu dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan landasan falsafah negara berdasarkan semua masukan yang diberikan para tokoh. Kesembilan tokoh itu adalah Sukarno, Hatta, Ki Bagus, Haji Agus Salim, Subardjo, Kahar Muzakkir, Wahid Hasyim, Maramis dan Yamin.

Sembilan tokoh itu, 4 mewakili Gol Kebangsaan, 4 mewakili Gol Islam, dan 1 mewakili Gol Kristen. Sembilan tokoh ini merumuskan naskah proklamasi yang sekaligus akan menjadi Pembukaan UUD. Naskah tersebut disepakati pada tanggal 22 Juni 1945.

Yamin menyebut naskah itu “Piagam Jakarta” yang berisi gentlemen agreement seluruh aliran politik di tanah air. Dengan Piagam Jakarta kompromi tercapai, Indonesia tidak berdasarkan Islam, tapi juga tidak berdasarkan sekularisme yang pisahkan agama dengan negara. Dalam Piagam Jakarta itulah untuk pertama kalinya kita temukan rumusan Pancasila sebagai landasan falsafah negara yang disepakati semua aliran.

Ketika proklamasi, naskah Piagam Jakarta tidak jadi dibacakan sebagai teks proklamasi. Teks baru dirumuskan malam tanggal 16 agustus. Teks baru proklamasi yang dibacakan tanggal 17 Agustus adalah teks yang kita kenal sekarang “Kami bangsa Indonesia..” dst. Namun naskah Piagam Jakarta disepakati akan menjadi Pembukaan UUD yang disahkan tanggal 18 Agustus 45.

Sebelum disahkan, Sukarno dan Hatta minta tokoh-tokoh Islam setuju kata “Ketuhananan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Walaupun kecewa, namun Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima ajakan Sukarno dan Hatta.

Kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akhirnya dihapus” dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi kompromi terakhir tentang landasan falsafah negara Pancasila dengan rumusan seperti dalam Pembukaan UUD 45 adalah terjadi tanggal 18 Agustus 1945.

Jadi hari lahirnya Pancasila bukanlah tanggal 1 Juni, tetapi tanggal 18 Agustus ketika rumusan final disepakati dan disahkan.

Pidato Sukarno tanggal 1 Juni barulah masukan, sebagaimana masukan dari tokoh-tokoh lain, baik dari gol kebangsaan maupun dari gol Islam. Apalagi jika kita bandingkan usulan Sukarno tanggal 1 Juni cukup mengandung perbedaan fundamental dengan rumusan final yang disepakati 18 Agustus. Ketuhanan saja diletakkan Sukarno sebagai sila terakhir, tetapi rumusan final justru menempatkannya pada sila pertama.

Sukarno mengatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi trisila dan trisila dapat diperas lagi menjadi ekasila yakni gotong royong. Rumusan final Pancasila menolak pemerasan Pancasila menjadi trisila dan ekesila tersebut.

Demikianlah penjelasan saya tentang Hari Lahirnya Pancasila atau Hari Pancasila semoga ada manfaatnya.

dicopy dari : http://www.portal-islam.id

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Guru bukan penentu nasib murid

    Guru bukan penentu nasib murid

    • calendar_month Selasa, 9 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Saat ini sudah sepantasnya guru tidak lagi menilai murid, tapi menetapkan kriteria-kriteria yang harus dilaksanakan murid dan jika murid tidak bisa maka sudah menjadi tugas guru untuk menjembatani dan memfasilitasi mereka untuk dapat mencapai kriteria tersebut. Hal tersebut dikatakan Rektor Universitas Negeri Medan Syawal Gultom, kepada Waspada Online, sembari mengatakan paradigma itu harus […]

  • Minat Lanjut Perguruan Tinggi Rendah, Kasek SMAN 1 Panyabungan Timur Lakukan Berbagai Upaya

    Minat Lanjut Perguruan Tinggi Rendah, Kasek SMAN 1 Panyabungan Timur Lakukan Berbagai Upaya

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN TIMUR (Mandailing Online) –Tahun ini Perguruan tinggi akan kembali buka pendaftaran mahasiswa baru seiring berakhirnya tahun ajaran. Di SMA N 1 Panyabungan Timur, Madina minat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi hanya 20 persen saja. Kondisi ini akibat faktor ekonomi. Arifin Harahap Kepala SMA N 1 Panyabungan Timur mengatakan banyak murid yang berprestasi di sekolahnya, […]

  • Anggota DPD  RI H. Hamdani Kunjungi Kapuas

    Anggota DPD RI H. Hamdani Kunjungi Kapuas

    • calendar_month Selasa, 7 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KUALA KAPUAS, (MO) – Satu di antara empat anggota DPD RI asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah H. Hamdani MP pada Kamis 2/8 kemarin kunjungi Kabupaten Kapuas setelah sebelumnya kunjungi sejumlah daerah kabupaten lainnya sebagai rangkaian kunjungan kerjanya ke Kalimantan Tengah. Dalam kunjungannya Ke Kapuas H. Hamdani menyempatkan diri untuk bersilaturrahmi dengan insan pers dan LSM […]

  • IPM Rendah, Pertumbuhan Ekonomi Madina Anjlok Sejak 2015

    IPM Rendah, Pertumbuhan Ekonomi Madina Anjlok Sejak 2015

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Madina terus menurun. Dari 6,21 persen (2015) anjlok menjadi 6,09 persen (2017). Lalu, terjun lagi menjadi hanya 5,30 persen (2019). Kondisi inilah yang membuat angka pengangguran di Madina meningkat tajam, dari 4,43 persen (2018) menjadi 6,37 persen (2019). Itu diungkap Prof. Dr. H. Eddy Suratman, SE.,MA.? Dia adalah salah […]

  • Terburuk, Daya Saing Siswa dari Madina?

    Terburuk, Daya Saing Siswa dari Madina?

    • calendar_month Kamis, 14 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Aliansi Rakyat Peduli Madina melihat daya saing pelajar di Mandailing Natal bisa menjadi paling buruk di Sumatera Utara, jika Bupati, DPRD dan Dinas Pendidikan tidak memperbaiki tingkat kompetensi siswa dan akreditasi sekolah di Bumi asal muasal pendidikan di Sumatera ini. Demikian rilis Aliansi Rakyat Peduli Madina, Kamis (14/4/2016). Hasil diskusi pengurus […]

  • Bupati Madina Mengaku Tak Pernah Keluarkan Izin Lokasi PT ALN

    Bupati Madina Mengaku Tak Pernah Keluarkan Izin Lokasi PT ALN

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 4Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara secara blak-blakan mengaku tidak pernah mengeluarkan izin lokasi untuk PT Agro Lintas Nusantara (ALN) di lahan Koperasi Pengembangan (KP) USU yang saat ini tengah menjadi polemik. “Saya tidak pernah mengeluarkan izin lokasi untuk PT ALN, kalau tidak percaya kita lihat saja nanti,” kata Hidayat kepada […]

expand_less