Minggu, 15 Mar 2026
light_mode

Fahrizal : Pembangunan Pasar Baru Panyabungan Harus Progresif

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 25 Sep 2018
  • print Cetak

MEDAN (Mandailing Online) – Anggota DPRD Sumut, H. Fahrizal Efendi Nasution,SH mendesak Pemkab Madina untuk melakukan langkah-langkah bagi percepatan pembangunan kembali Pasar Baru Panyabungan.

Itu dikatakan Fahrizal terkait progres pembangunan ulang komplek Pasar Baru Panyabungan yang belum memperlihatkan kemajuan signifikan pasca kebakaran Maret lalu.

Menurutnya, jika pembangunan pasar ini masih menghadapi kendala sumber dana dari APBN atau APBD Provinsi, Pemkab Madina bisa saja mencoba jalur swasta. Sebab, pihak swasta juga dimungkinkan bisa melibatkan diri dalam pembangunan pasar itu.

“Tidak semua pembangunan infrastruktur dapat dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, khususnya daerah otonom baru yang masih belum diimbangi dengan kapasitas SDM dan finansial yang memadai,” ujar pria yang bergelar Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam ini.

Oleh karenanya, menurutnya, skema kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta telah ada yakni Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.

Fahrizal yang juga politisi Partai Hanura ini mengungkapkan, Pasar Baru Panyabungan bukan saja sebagai lokasi penting bagi nasib para pedagang, lebih dari itu Pasar Baru juga merupakan titik penting bagi konstlasi kota Panyabungan sebagai pusat perdagangan bagi Madina masa kini dan pusat perdagangan regional dalam jangka panjang.

Oleh karenanya, desain konstruksi pasar ini juga harus bersandar pada visi futuristik kebutuhan style 50 hingga 100 tahun ke depan.   Sebab, perkembangan kota Panyabungan untuk puluhan tahun mendatang itu tidak sama dengan masa kini.

Berbagai pembangunan infrastruktur, misalnya jalur Madina-Palas, tingkat pertumbuhan perkebunan kopi Mandailing serta riak industri kecil dan menengah akan berdampak bagi grafik kota Panyabungan di masa mendatang dari sisi kota perdagangan.

Berdasar itu, kebutuhan desain Pasar Baru Panyabungan dengan plot bukan saja pada segmen perdagangan eceran, tetapi ebh dari itu harus memiliki kapasitas sebagai pusat pasar grosir agar ketergantungan Madina terhadap Bukit Tinggi dapat diminimalisir.

Dengan demikian, pertumbuhan kota Panyabungan ke depan dapat dijawab oleh kapasitas Pasar Baru. Sehingga, pertumbuhan ekonomi masyarakat Mandailing Natal dapat lebih tergenjot dengan kehadiran pusat pasar yang multi komplek.

Pola pusat pasar seperti ini telah diterapkan oleh Pemko Padang Sidimpuan yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta pasca kebarakan beberapa tahun lalu.

Peliput : Dahlan Batubara

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Madina, Dana Desa Telah Gagal Membangun Ekonomi Desa

    Di Madina, Dana Desa Telah Gagal Membangun Ekonomi Desa

    • calendar_month Senin, 3 Okt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penggunaan Dana Desa di Mandailing Natal sejauh ini telah gagal membangun perekonomian warga desa. Indikasi kegagalan itu berdasar data pengalokasian yang menunjukkan mayoritas pemerintah desa di Mandailing Natal (Madina) masih fokus menetapkan Dana Desa di sektor pemukiman, baik pembangunan gang pemukiman atau parit gang pemukiman. “Hanya ada satu dua desa […]

  • Kasus Pemalsuan Surat Rekomendasi Labura Serahkan Sanksi ke Pemkab Madina

    Kasus Pemalsuan Surat Rekomendasi Labura Serahkan Sanksi ke Pemkab Madina

    • calendar_month Selasa, 31 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Aekkanopan. Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura) menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi Bupati H Kharuddinsyah tentang persetujuan pindah salah seorang pegawainya Mhd Idris Batubara ke Pemkab Madina. Soal surat rekomendasi yang kini beredar diduga palsu. Namun, Pemkab Labura tidak akan melakukan upaya hukum atas dugaan pemalsuan surat rekomendasi itu. Soal tindaklanjutnya berupa sanksi, misalnya, […]

  • 8 Fraksi DPRD Sumut Setuju hak Interpelasi

    8 Fraksi DPRD Sumut Setuju hak Interpelasi

    • calendar_month Senin, 22 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Delapan dari sepuluh fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui untuk mengajukan hak interpelasi terhadap sejumlah kebijakan Pelaksana Tugas Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Dalam rapat di DPRD Sumut di Medan, Senin, 22 Agustus 2011 delapan fraksi yang menyetujui interpelasi itu adalah Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra Bintang Reformasi, PPP, PAN, PDS, dan PPRN. […]

  • IMAMI Malaysia: Selamat Pelantikan Sukhairi Atika

    IMAMI Malaysia: Selamat Pelantikan Sukhairi Atika

    • calendar_month Jumat, 23 Jul 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar
  • IBUKU LEBARAN DI SYURGA

    IBUKU LEBARAN DI SYURGA

    • calendar_month Sabtu, 30 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Cerpen Rina Youlida   “Santi, ayo bangun, mari bantu mamak menyiapkan sahur kita, kamu panaskan air di periuk kecil itu supaya masak nasinya lebih cepat”. “iya mak”, jawabku dengan suara lembut sambil mengucek mataku karena masih terasa sangat berat untuk beranjak dari tempat tidurku yang hanya beralas sebuah tikar tipis dari anyaman daun pandan berduri […]

  • Arsidin Batubara: Jangan Bebani Kades dengan Titipan Keserakahan

    Arsidin Batubara: Jangan Bebani Kades dengan Titipan Keserakahan

    • calendar_month Minggu, 5 Jun 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) Arsidin Batubara meminta semua pihak untuk tidak membebani para kepala desa (kades) dengan program titipan keserakahan ekonomi yang tidak jelas. Hal itu disampaikan Arsidin ketika dimintai pendapatnya terkait adanya paksaan terhadap kepala desa agar menganggarkan dana desa untuk membeli 3 foto bergambar tokoh Mandailing. […]

expand_less