DPRD Baru, Harapan Baru, Menuju Madina Baru

Irwan Daulay (kanan) dan Bode Tanjung (kiri)

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pengambilan sumpah jabatan 40 anggota DPRD Madina yang baru sudah dilangsungkan Senin (2/9/2019) di Gedung Serbaguna, Panyabuan.

Seiring dengan itu, harapan dari berbaga kalangan pun mengemuka agar para anggota dewan yang baru ini mampu bersinergi, bekerja keras dan memiliki kemauan politik yang kuat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi Madina terkini. Sebab, dipundak legislatif terbeban fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.

Tokoh penguasaha properti Madina, Irwan Daulay menjawab Mandailing Online, Senin menyatakan persoalan penting Madina hari ini adalah perekonomian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta akhlak masyarakat.

Terutama persoalan PDRB Perkapita serta kualitas pendidikan di Mandailing Natal (Madina).

“Data menunjukkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita masih rendah meskipun ada tren meningkat,” ungkapnya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Madina melampaui rerata nasional dan Sumut, namun trennya juga menurun.

Hal ini harus menjadi perhatian serius baik oleh Pemkab Madina begitu juga anggota DPRD yang baru dilantik, sebagaimana fungsi DPRD sebagai pengawasan, legislasi dan anggaran.

“APBD Madina kedepan harus benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan masyarakat. karena postur APBD Madina belum benar-benar fokus kepada penyelesaian hal-hal mendasar tadi, “ sebutnya.

Sebab, lanjut Irwan, masih banyak pos-pos anggaran yang tidak efisien. Misalnya anggaran tenaga honorer yang mencapai 100 Millar Rupiah per tahun, ini harus dievaluasi DPRD Madina, dan diberi solusi. Karena berdasar informasi, banyak tenaga honorer yang dipaksakan dan ternyata bukan karena kebutuhan.

Demikian juga Dana Desa harus benar-benar diawasi dan dibimbing agar mampu memberi multiplier effec terhadap perekonomian desa.

Pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Madina priode 2019-20124 di geung Serbaguna, Panyabungan, Senin (2/9/2019).

Di sisi regulasi, Irwan berharap DPRD produktif melahirkan peraturan-peraturan daerah yang lebih kepada penggalian potensi-potensi daerah agar Pemda juga dapat berperan langsung dalam perekonomian. Misalnya mensupport lahirnya perusahaan-perusahaan milik daerah yang turut berkompetisi dalam pemanfaatan sumber daya alam Madina. Misalnya berkebun kopi, sereh wangi.

Dan bahkan mengundang perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Madina untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Baik share Saham Goodwill dan Divestasi.

“Jika mereka (perusahaan) diajak dan kita mampu membangun sense of belonging dengan mereka, saya yakin mereka akan bantu,” ujarnya.

Tentang judi dan narkoba, menurut Irwan, DPRD Madina perlu mencontoh Tapteng. Lahirkan Perda yang keras dan tegas dan bahkan diusir dari Madina. Sebab menurut informasi,  perjudian mulai marak dan narkoba merajalela dan hal ini tidak boleh dibiarkan.

Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Aspekindo) Madina, Bode Tanjung juga memiliki harapan besar bagi anggota DPRD Madina yang baru untuk proaktif serta memiliki kemauan politik yang kuat untuk mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi Madina terkini dan upaya yang harus dilakukan.

Masalah pengangguran dan persoalan perekonomian secara umum, harus menjadi perhatian anggota dewan baru. Juga persoalan dan regulasi mengatasi narkoba.

Bode mengatakan, tingkat pengangguran di Madina sudah begitu tinggi yang harus dicari formula solusinya yang tepat.

DPRD yang berfungsi di segmen budgeting dan legislasi harus mampu menguarai masalahnya dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mampu menggenjot pertumbuhan lapangan kerja.

Bahkan, dinamika UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak perekonomian Madina serta penyerap pengangguran harus menjadi perhatian serius dari anggota dewan baru.

Postur-postur APBD Madina ke depan harus mengarah ke arah perangsangan pertumbuhan sektor UMKM ini.

Termasuk juga di sektor pertanian dan agrobisninya. Dewan baru diharap mampu melakukan dorongan dan rangsangan yang kuat agar daya dukung APBD terhadap subsidi harga di tingkat petani dapat terterapkan.

Peliput : Dahlan Batubara