Minggu, 30 Agu 2026
light_mode

Seluruh Bank di Aceh Wajib Sistem Syariah di Tahun 2022

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 17 Apr 2021
  • print Cetak

JAKARTA (Mandailing Online) – Sesuai dengan qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) seluruh bank sudah bersistem syariah sejak Januari 2022.

Sejumlah cabang bank nasional di NAD sudah mempersiapkan diri sejak 2019 menuju bank syariah itu.

Sejauh ini bank yang akan menerapkan sistem syariah itu antara lain bank BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga.

Sedangkan bank Panin dikabarkan memilih mundur dari NAD.

Dilansir madia CNBC Indonesia, mayoritas bank akan menutup kantor cabang konvensional mereka dan mengalihkannya ke lini bisnis syariah.

Keputusan ini diambil perbankan karena harus menaati aturan dari Pemerintah Provinsi Aceh. Aturan tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku sejak diundangkan pada 4 Januari 2019.

“Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah,” ungkap Pasal 2 Qanun LKS seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (16/).

Artinya, seluruh layanan bank dan produk keuangan yang boleh diakses di Aceh hanyalah yang berskema syariah. Dengan begitu, aktivitas keuangan konvensional atau nonsyariah harus ditutup dan tidak boleh diberlakukan.

Pasal 5 menyatakan kebijakan ini sengaja diambil agar perekonomian Aceh semakin Islami ke depan. Apabila Qanun dilanggar, ada beberapa sanksi yang akan diberikan, yaitu denda uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi, hingga pencabutan izin usaha.

Maka dari itu, seluruh lembaga jasa keuangan konvensional diberi waktu untuk mengikuti Qanun tersebut sejak aturan berlaku pada awal 2019 hingga akhir 2021. Sebab, mulai Januari 2022 sudah tidak boleh lagi ada lembaga jasa keuangan konvensional atau yang tidak menggunakan prinsip syariah untuk beroperasi di Aceh.

“Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama tiga tahun sejak Qanun ini diundangkan,” terang Pasal 65.

Bank nasional yang punya kantor cabang di Aceh pun mulai melakukan penyesuaian. BRI misalnya, akan menutup 11 kantor cabang di Aceh sampai akhir tahun ini.

Begitu juga dengan BNI yang akan menutup 32 kantor cabang dan Bank Mandiri 47 kantor cabang. Tapi, tiga bank pelat merah ini akan mengganti layanan dengan bank syariah hasil bentukan bersama, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI.

Langkah yang sama juga dilakukan CIMB Niaga. Bank swasta itu akan menutup dua kantor cabang dan mengalihkannya ke kantor cabang CIMB Niaga Syariah yang merupakan anak usahanya.

Berbeda dengan keempat bank besar itu, Bank Panin justru memilih hengkang selamanya. Corporate Secretary Bank Panin Jasman Ginting mengatakan perusahaan memilih untuk tidak meneruskan bisnis mereka di Aceh, meski sebenarnya punya lini bisnis syariah, yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

“Strategi pengembangan usaha anak perusahaan kami sejalan dengan perkembangan teknologi disertai pertimbangan lain. Saat ini belum membutuhkan pembukaan cabang di Banda Aceh,” kata Jasman.

Maka dari itu, satu kantor cabang dan satu kantor kas akan ditutup operasionalnya pada Juni 2021. Kendati begitu, belum ada informasi lebih lanjut dari manajemen Bank Panin mengenai nasib karyawan di kantor cabang dan kantor kas mereka ke depan setelah operasional resmi tutup.

Sumber: CNBC Indonesia
Editor: Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • General Manager KP.USU Tak Bisa Masuk Ke Perkebunan KP.USU

    General Manager KP.USU Tak Bisa Masuk Ke Perkebunan KP.USU

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sekretaris Koperasi Maju Bersama Jaya, Parwis Batubara yang merupakan mitra KP.USU, Senin (27/10) mengatakan bahwa PT. ALN dinilai sangat arogan. Sejak 9 September 2014, General Manager KP.USU, Hotri Pulungan tidak bisa masuk ke lokasi KP.USU untuk melakukan tugasnya sebab dilarang oleh manajemen PT.ALN melewati portal yang diklaim PT.ALN sebagai jalan […]

  • Warna warni Hut Kabupaten Mandailing Natal ke 16

    Warna warni Hut Kabupaten Mandailing Natal ke 16

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Sebanyak 48 orang ambil bagian dalam perlombaan makan durian yang dilaksananan oleh Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kab, Mandailing Natal dalam rangka  memeriahkan Hari ulang Tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke 16, Senin, (09/3) di arena utama Lokasi pameran pembangunan. (hol)    

  • Realisasi PBB Tapsel Rp 1,1 Miliar

    Realisasi PBB Tapsel Rp 1,1 Miliar

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Tapsel – Hingga 14 November 2014, capaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tapanuli Selatan (Tapsel) mencapai Rp 1,12 miliar atau berkisar 75% dari target Rp 1,5 miliar. Capaian tersebut dinilai cukup baik setelah dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel. “Capaian ini dinilai cukup baik, pada tahun pertama Pemkab Tapsel langsung sebagai pengelola setelah diserahkan secara defenitif Tahun […]

  • Dugaan Penggunaan Galian C Ilegal Oleh PT Jaya Kontruksi di Madina, Polisi Belum Bertindak

    Dugaan Penggunaan Galian C Ilegal Oleh PT Jaya Kontruksi di Madina, Polisi Belum Bertindak

    • calendar_month Senin, 24 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online ) Polisi sampai hari ini tak bisa menindak PT.Jaya Kontruksi yang beroperasi melakukan pembangunan jalan Nasional di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Dugaan penggunaan galian C ilegal untuk pembangunan jalan nasional di wilayah Mandailing Natal ini harusnya menjadi dasar menindak perusahaan kontruksi tersebut. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal pada wartawan 5 juli 2023 […]

  • Ironi Negeri Hukum, Aparat Penegak Hukum Langgar Hukum

    Ironi Negeri Hukum, Aparat Penegak Hukum Langgar Hukum

    • calendar_month Rabu, 8 Des 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyakarat   Awal Desember kembali masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus yang sangat miris dan mengiris hati dengan viralnya kasus oknum polisi yang menghamili dan memaksa pacarnya aborsi hingga berujung pada bunuh diri dari sang korban. Atas kejadian ini, luapan emosi dan keprihatinan netizen ramai diungkapkan di medsos, […]

  • Penunjukan Komisaris BUMN: Antara Keahlian dan Jasa Dukungan

    Penunjukan Komisaris BUMN: Antara Keahlian dan Jasa Dukungan

    • calendar_month Rabu, 2 Jun 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Jagad sosial media baru saja dihebohkan dengan pengangkatan komisaris BUMN terbaru. Sosok yang tidak pernah diketahui terjun ke dunia politik, bisnis, atau jabatan pemerintahan sekalipun. Tiba- tiba saja menerima jabatan sebagai komisaris BUMN. Posisi yang sangat bergengsi tentunya. Baik dari gelar jabatan hingga gaji yang akan diterima. […]

expand_less