Kamis, 5 Mar 2026
light_mode

Hakim Tolak Eksepsi Hendro, Sidang Gugatan Calon Komisioner KPID Sumut Berlanjut

  • account_circle Roy Adam
  • calendar_month Jumat, 26 Agt 2022
  • print Cetak

MEDAN (Mandailing Online) – Hakim Pengadilan Negeri Medan Sayed Tarmizi menolak eksepsi yang diajukan anggota DPRD Sumut Hendro Susanto atas kasus dugaan melawan hukum dalam seleksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Sumut periode 2021-2024.

Dengan demikian sidang kasus tersebut akan berlanjut dan masuk tahap penyerahan bukti-bukti dari penggugat. Sidang kabarnya akan dilanjutkan pada pekan depan.

“Sudah dibacakan hakim, bahwa putusan sela permohonan tergugat dari Hendro Susanto dalam perkara ini ditolak hakim. Artinya, sidang tetap dilanjut,” ujar Kuasa Hukum Penggugat Ranto Sibarani SH kepada wartawan usai sidang di Ruang Cakra III Pengadilan Negeri Medan, Kamis (26/8).

Ranto pun mengapresiasi putusan hakim dan berharap ada efek jera dari kejadian ini kepada tergugat.

Ranto menjelaskan, sejak awal Hendro Susanto telah jelas melawan hukum dengan memutuskan komisioner terpilih dipilih dengan cara-cara yang melanggar hukum.

“Ada videonya tersebar di media sosial. Sudah ada teguran dari fraksi PDI Perjuangan dan ada teguran dari Ombudsman karena malaadministrasi. Tapi, penetapan anggota KPID Sumut tetap dilanjutkan mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Hendro Susanto yakni Dodi Chandra, Khairul Anwar Hasibuan, Muheri, Ramlan Damanik, dan Muhamad Salim mengajukan permohonan agar gugatan para calon anggota KPID Sumut periode 2021-2024 dibatalkan.

“Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang tergugat, maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo (kewenangan absolut), maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima,” jelas Kuasa Hukum Hendro.

Peliput: Roy Adam/Rls

  • Penulis: Roy Adam

Rekomendasi Untuk Anda

  • Demi Rasa Keadilan, Bupati Madina Disarankan Surati Mendikbudristek Untuk Batalkan Hasil Ujian SKTT PPPK Madina

    Demi Rasa Keadilan, Bupati Madina Disarankan Surati Mendikbudristek Untuk Batalkan Hasil Ujian SKTT PPPK Madina

    • calendar_month Rabu, 27 Des 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN -( Mandailing Online ): Gelombang protes atas pengumuman hasil seleksi PPPK ( Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ) di Kabupaten Mandailing Natal bermunculan dari peserta yang menganggap dirinya terzolimi. Paranpelamar PPPK itu menganggap, hasil pengumuman janggal, mulai dari diumumkan saat menjelang libur natal diduga untuk menghindari gelombang protes sampai pada peserta menganggap pengurangan nilai […]

  • Berkas Rudolf & Saibon Diserahkan ke Jaksa

    Berkas Rudolf & Saibon Diserahkan ke Jaksa

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    TOBASA – Berkas mantan Asisten I Pemkab Tobasa Rudolf Manurung dan mantan Plt Sekda Saibon Sirait yang terlibat dugaan korupsi proyek pembebasan lahan PLTA Asahan III, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Balige, Rabu (5/3) sekira pukul 15.00 WIB. Kapolres Tobasa AKBP Edi Fariadi melalui Kasat Reskrim AKP Robert Sembiring didampingi Kanit Tipikor Aiptu M Harahap, Kamis […]

  • Oww.. Ternyata Ini Modus DPRD Rajin Kunker ke Luar Daerah

    Oww.. Ternyata Ini Modus DPRD Rajin Kunker ke Luar Daerah

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Tak berlebihan jika rombongan DPRD kota maupun daerah sering mendatangi kementerian atau lembaga. Sebab, dari kunjungan kerja itu, mereka bisa mendapatakn tambahan pemasukan. “Ya memang rata-rata anggota DPRD 70-80 persen waktunya ada di luar daerah. Padahal harusnya mereka kan mengabdi di daerahnya. Bisa kunker tapi porsinya cukup 40 persen saja,” kata Bambang Riyanto, […]

  • Seputar Pembangunan Masjid Qurrotul Qolbi Mompang Julu, Bukan Penggelapan Dana

    Seputar Pembangunan Masjid Qurrotul Qolbi Mompang Julu, Bukan Penggelapan Dana

    • calendar_month Senin, 7 Apr 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – KA alias Khoirul Anwar Hasibuan, anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari Partai Hanura membantah menggelap dana hibah untuk pembangunan Mesjid Qurrotul Qolbi Mompang Julu, Panyabungan Utara. KA menyatakan bahwa masalah ini bukanlah penggelapan dana. Dia menyatakan harus meluruskan kesalahfahaman yang beredar selama ini yang sangat menyudutkannya. Bantahan itu disampaikan Khoirul […]

  • Anggota DPRD Ikut Pilkada Wajib Mundur

    Anggota DPRD Ikut Pilkada Wajib Mundur

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN, – Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, sudah menegaskan, bahwa seluruh anggota dewan wajib mengundurkan diri dari karir politiknya di legislatif. Hal tersebut sesuai amar putusan terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, […]

  • ODP di Madina Sudah 538 Orang

    ODP di Madina Sudah 538 Orang

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) -Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 di Kabupaten Mandailing Natal terus bertambah. Hingga, Jumat (27/3/2020) jumlah ODP mencapai 538 orang. Data ini melejit dibanding posisi tanggal 24 Maret lalu yang masih di angka 17 orang. Sebagaimana dilansir Antara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mandailing  Natal, Sahnan Pasaribu, Jumat (27/3) menyampaikan, data tersebut […]

expand_less