Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Kenaikan Harga Telur, Bikin Harapan Rakyat Hancur

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 29 Mei 2023
  • print Cetak

 

Oleh: Dewi Soviariani
Ibu dan pemerhati umat

Naik lagi untuk kesekian kalinya, harga telur mengalami lonjakan harga yang jauh terbilang dari kata murah. Sungguh meresahkan, mengingat telur adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan. Selain harga yang terjangkau dibandingkan dengan sumber protein lain. Telur juga salah satu komoditi yang mudah didapatkan. Hampir di setiap rumah menyajikan telur sebagai salah satu menu andalan, berharap harga telur murah seperti impian semu belaka.

Berita kenaikan harga telur telah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Mengutip hargapangan.id, harga telur naik dari Rp30.250 per kg pada awal pekan lalu ke Rp31.150 per kg. Bahkan, telur ayam di Papua Barat menembus Rp38.700 per kg. Harga tersebut menjadi yang termahal di Indonesia untuk saat ini. Harga telur membumbung tinggi karena faktor produksi  seperti harga pakan tinggi, maupun proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan.

Ketua Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar Rofi Yasifun menyebut kenaikan harga telur memang terjadi karena biaya produksi saat ini tinggi. Untuk mengimbangi kenaikan itu, harga telur otomatis ikut naik agar peternak tak rugi. Selain faktor itu, harga telur naik karena posisi populasi ayam petelur nasional yang belum pulih 100 persen. Kenaikan juga dipicu harga pokok produksi telur yang meningkat seiring lonjakan harga pakan pabrik saat ini. Dan pemerintah tidak bisa lakukan intervensi pabrikan.

Permintaan pasar lainnya yang terjadi tidak sesuai kebiasaan menurut Presiden Peternak Layer Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan dan Perikanan Ki Musbar Mesdi mengatakan kenaikan harga salah satunya dipicu peningkatan kebutuhan dan pesanan nasi bungkus dan rames di masa pendaftaran bakal calon legislatif pada Mei ini. CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Saat ini pemerintah sedang menjalankan program bantuan untuk 1,4 juta keluarga rentan stunting (KRS) di 7 provinsi dengan memberikan telur ayam 1 pack dan 1 ekor daging ayam karkas bersama ID FOOD, Holding BUMN Pangan. Program ini akan berjalan selama 3 bulan. Mulai April sampai Juni 2023. Liputan6.com rabu (17/5/2023).

Pemerintah mengklaim, program ini efektif menyerap telur dan daging ayam yang dihasilkan peternak mandiri dengan harga yang baik untuk disalurkan guna menurunkan angka stunting. Ini bisa membantu meningkatkan demand telur dan daging ayam, sehingga harga akan ada margin dan peternak bisa berproduksi dengan baik, karena harga sering di bawah HPP di kandang/on farm selama ini, apalagi saat pandemi, banyak peternak telur yang gulung tikar. Di tingkat produsen tentunya harga akan menjadi stabil.

Namun kondisi harga telur di tingkat konsumen, apabila melihat biaya produksi saat ini maka hal tersebut merupakan suatu beban. Melonjaknya harga telur sangat meresahkan masyarakat apalagi mereka yang memiliki usaha dengan bahan baku telur, tentu akan merasakan beratnya kenaikan harga tersebut terhadap biaya produksi usahanya. Sangat disayangkan pemerintah hingga saat ini belum mengambil langkah cepat untuk penurunan harga telur, sehingga harga telur secara nasional naik.

Kondisi ini sejatinya menunjukkan bahwa meroketnya harga telur adalah bagian dari arus besar liberalisasi pangan. Telur yang semestinya bisa disalurkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga rakyat, nyatanya stoknya tidak tersedia untuk mereka. Namun, yang akhirnya turut menjadi masalah baru adalah lambatnya antisipasi penguasa perihal pengendalian harga telur tersebut.

Kapitalisasi produksi pakan yang dikuasai oleh pemilik modal dan mengandalkan impor bahan pakan ternak membuktikan bahwa upaya negara untuk melakukan antisipasi kenaikan harga telur tidak serius. Ketergantungan pada impor jelas memandulkan tanggung jawab penguasa untuk mengelola pertanian dan peternakan yang semestinya diurus dengan amal terbaik mereka.

Begitu juga dalam masalah distribusi telur di tengah masyarakat yang tidak merata sehingga menimbulkan lonjakan harga. Penguasa gagal memberikan regulasi yang bijak dan benar terhadap permintaan pasar, sehingga pasokan telur yang ada tidak menjadi polemik dan berujung kenaikan harga.

Ironisnya lagi stunting, kelaparan, dan kemiskinan menjadi masalah besar ditengah kenaikan harga telur. Hal ini kontras dengan program pemerintah untuk keluarga rentan stunting (KRS) yang hanya akan memberikan solusi jangka pendek dan menyisakan problem lainnya yang semakin bertambah.

Sebagaimana kita ketahui, telur adalah sumber protein hewani yang termurah dan termudah dijangkau masyarakat. Protein hewani sendiri adalah salah satu zat gizi pembatas yang menjadi parameter dalam penentuan status stunting pada anak. Jika kebutuhan protein hewani tercukupi, maka stunting bisa dihindari. Masalahnya, jika harga telur menggila bahkan langka di pasaran, penanggulangan stunting tentu jadi lebih tampak seperti program setengah hati. Negara tidak mengantipasi persoalan ini akibatnya rakyat kehilangan sumber protein hewani.

Dalam pandangan sesat kapitalisme, dimana pemilik modal yang berkuasa. Telah membuahkan liberalisasi pangan seperti naiknya harga telur tidak layak diambil. Bagaimanapun, pangan adalah kebutuhan primer individu yang keberadaannya tidak boleh dinomorduakan. Pangan adalah salah satu komponen untuk pemenuhan hajatul udhowiyah (kebutuhan jasmani) tiap manusia yang bisa berakibat fatal berupa kematian jika tidak dipenuhi. Stunting, kelaparan, dan kemiskinan, adalah tiga kondisi yang setidak-tidaknya bisa menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan hajatul udhowiyah tersebut.

Oleh karenanya, sangat urgen bagi kita untuk mengganti paradigma pengelolaan pangan ini, dari kapitalisme menuju solusi Islam. Ini karena Islam sesuai fitrah manusia sehingga segala sesuatu yang berasal dari Islam pasti mampu menjadi solusi tuntas bagi problematika kehidupan manusia. Islam mengatur segala permasalahan dalam semua lini kehidupan dengan berlandaskan perintah dan larangan Allah SWT dalam Al Qur’an dan as-sunah.

Selain itu, dalam sistem Islam (Khilafah) telah terbukti kurang lebih 14 abad lalu yang mampu mewujudkan sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad). Penguasa benar benar menjalankan perannya sebagai ro’yun (pengurus) di setiap urusan rakyatnya. Sehingga kesejahteraan dan jaminan perlindungan terhadap hak rakyat terpenuhi. Maka dunia akhirnya mengenal bahwa sistem Islam telah berhasil melahirkan peradaban gemilang yang menorehkan tinta emas terhadap kemajuan dunia.

Di bawah kepemimpinan Islam negara benar benar menjadi harapan rakyat dalam mengurus segala persoalan. Kestabilan harga akan terkontrol dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Negara harus menjaga keseimbangan supply and demand (penawaran dan permintaan) juga pelaksanaan fungsi kadi hisbah yang secara aktif dan efektif memonitor transaksi di pasar. Tidak akan ada kecurangan atau monopoli pasar oleh pemilik modal baik itu pribadi atau swasta.

Jika persoalan harga telur disebabkan oleh bahan baku pakan ternak yang masih impor serta permasalahan distribusi di tengah masyarakat, maka negara berperan penuh untuk mengendalikan harga telur sekaligus menjamin distribusi berdasarkan skala prioritas kebutuhan kalangan masyarakat. Negara memiliki data akurat mengenai kemiskinan serta kebutuhan pangan dan gizi setiap keluarga, sehingga penanggulangan stunting dan kelaparan bisa tepat sasaran.

Negara akan serius mengelola pertanian jagung karena jagung adalah bahan baku pakan ternak ayam. Negara juga memberikan fasilitas gratis, lengkap, dan modern bagi para peternak ayam petelur. Serta akan mengawasi perdagangan pakan dan obat-obatan ternak agar peternak tidak harus membayar mahal, bahkan bisa gratis dalam rangka memenuhi gizi dan menyehatkan ternaknya. Dengan sistem Islam yang diterapkan negara akan ada kontrol serta hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait distribusi pasar sehingga menutup celah monopoli oleh korporasi dan tidak memberi peluang terjadi kelangkaan telur di pasaran.

Islam memiliki rangkaian tindakan untuk menjamin kestabilan harga dan memastikan setiap individu mampu mengakses kebutuhannya termasuk pangan dengan mudah dan murah bahkan gratis. Hanya dengan penerapan Islam kaffah negara akan mampu mencegah kenaikan harga telur yang terus berulang. Harapan rakyat untuk terpenuhi kebutuhan sandang pangan dan jaminan hidup dalam kesejahteraan akan terwujud jika keluar dari pengaruh kapitalisme yang telah membuat porak poranda kehidupan mereka. Islam satu satunya solusi yang layak untuk diambil agar semua penderitaan rakyat segera tergantikan dengan keadilan.

Wallahu A’lam Bishshawwab

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lanjutan Jalan Aek Godang – Tambangan Diusulkan Lapen

    Lanjutan Jalan Aek Godang – Tambangan Diusulkan Lapen

    • calendar_month Minggu, 31 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Iskandar Hasibuan mengatakan, lanjutan pembangunan jalan Aek Godang, Kecamatan Panyabungan menuju Tembangan, Kecamatan Tambangan lebih bagus diperkeras dengan Lapisan Penetrasi (Lapen). Demikian disampaikannya kepada MedanBisnis di Gedung DPRD Madina, Jumat (29/7). Iskandar juga mengatakan, Pemkab Madina melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada tahun anggaran 2010 lalu […]

  • Islam Meniadakan Perilaku Aborsi

    Islam Meniadakan Perilaku Aborsi

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Novida Sari Ketua Forum Muslimah Peduli Generasi Mandailing Natal   Anak merupakan amanah yang berasal dari Allah Swt. Tidak semua pasangan yang telah menikah langsung dikaruniai anak. Ada yang langsung diberikan amanah namun tak sedikit yang menunggu hingga puluhan tahun. Namun kapitalisme yang menjangkiti Negara ini telah membuat beberapa oknum untuk membuka klinik […]

  • Bupati Perintahkan Seluruh SKPD Tak Berlangganan Malintang Pos

    Bupati Perintahkan Seluruh SKPD Tak Berlangganan Malintang Pos

    • calendar_month Jumat, 26 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Iskandar Hasibuan : Itu Kemunduran Demokrasi PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menerbitkan surat bernomor 188.55/368/BHP/2016 tertanggal 23 Pebruari 2016, surat berisi instruksi kepada seluruh SKPD agar tidak berlangganan surat kabar Malintang Pos. Selain ditembuskan kepada pemimpin redaksi surat kabar Malintang Po, juga ditembuskan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno […]

  • Pelayanan publik masih jadi keluhan

    Pelayanan publik masih jadi keluhan

    • calendar_month Kamis, 3 Jan 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Masih banyak warga di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Amplas mengeluh terhadap buruknya pelayanan publik untuk mengurus akta lahir dan perekaman e-KTP. Hal ini disampaikan warga sewaktu Ketua DPRD Medan, Amiruddin melakukan reses di Medan Amplas, kemarin. Amiruddin mengakui selain mengeluh terkait pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota (Medan) Medan, masyarakat juga […]

  • Calon Haji Termuda Anni Kholilah 20 Tahun dari Kayu laut

    Calon Haji Termuda Anni Kholilah 20 Tahun dari Kayu laut

    • calendar_month Selasa, 2 Agt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Calon haji usia termuda dari Kabupaten Mandailing Natal tahun ini bernama Anni Kholilah umur 20 tahun dari Desa Kayu Laut, Panyabungan Selatan. Data itu diperoleh dari Plt Kepala Bagian Kesra Pemkab Mandailing Natal, Taufik Lubis di sela penutupan manasik akbar di di mesjid agung  Nur Ala Nur, Panyabungan, Senin (1/8). Sedangkan […]

  • Kapoldasu: Nilai Investasi di Daerah Ini akan Meningkat

    Kapoldasu: Nilai Investasi di Daerah Ini akan Meningkat

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Palas – Kantor Polres Padanglawas mulai dibangun di atas lahan seluas 5 hektare (Ha). Pembangunan ditandai peletakan batu pertama oleh Kapoldasu Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo SH MSi, Senin (24/11) di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa. Tanah tersebut merupakan hibah dari Pemkab Palas yang sebelumnya dihibahkan PT PHG. Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo […]

expand_less