Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Ekonomi Syariah Tanpa Islam Kaffah, Bukti Pengaruh Kapitalisme Masih Kuat

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 9 Jun 2023
  • print Cetak

Oleh: Vita Sari
Ibu Peduli Negeri

“Pemerintah ingin memposisikan Indonesia sebagai pelaku utama, sekaligus hak ekonomi syariah serta produsen pusat halal dunia,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Jakarta, pada Jumat (26/05).

Selanjutnya, Bu Ani selaku Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris dari KNEKS menyampaikan bahwa pemberian Anugerahan Adinata Syariah 2023 ini ditujukan kepada pemerintah provinsi yang memiliki kapabilitas di dalam memimpin dan mengembangkan serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.

“Saya berharap pemberian penghargaan ini tidak hanya menjadi titik akhir dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi syariah, namun menjadi titik awal pemicu dan pemacu proses bagi semua pengembangan ekonomi syariah di daerah,” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga berharap bahwa pengembangan ekonomi ini juga dapat menitikberatkan kepada hal-hal substantif dan menghadirkan sebuah ekosistem perekonomian syariah yang bermakna kepada kemakmuran, keadilan, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Di samping itu, Menkeu menyebut bahwa implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah telah memberikan dampak positif yang tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah, dimana Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam hal ini sebagai salah satu motor penggerak utama keuangan syariah. Namun, untuk merawat pencapaian ini dibutuhkan sinergi antar seluruh pelaku ekonomi, mulai dari stakeholder dan juga antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS yang diharapkan dapat berperan dalam memastikan ekonomi syariah dapat tumbuh dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah.

Untuk itu, Kementerian Keuangan mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah melalui kolaborasi dengan memanfaatkan jaringan dari seluruh kantor perwakilan Kementerian Keuangan di Indonesia untuk mengembangkan perekonomian berbasis syariah tersebut.

Selain itu, pemerintah juga terus memberikan dukungan bagi industri makanan, minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik, serta pariwisata dan media. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal, serta dukungan dari sisi perpajakan dan pembiayaan.

“Ekonomi termasuk ekonomi syariah tidak akan mungkin bisa berkembang maju tanpa pendalaman ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu terus dilakukannya inovasi kreativitas dan pendalaman dari sisi likuiditas,” Pungkas Menteri Keuangan.

Kenapa harus ada Label “Syariah”?

Ekonomi syariah diambil karena ada sisi kemanfaatannya. Seolah olah negara sudah insyaf dengan menerapkan sistem ekonomi syariah. Hal ini menguatkan wajah sekular kapitalisme negeri ini dengan mengkotak-kotakan label syariah. Sementara Islam Kaffah dianggap tidak layak diterapkan di negeri ini bahkan dianggap membahayakan. Ajaran Islam yang berkaitan dengan metode penerapan pemikiran Islam semisal dakwah, jihad diabaikan.

Dalam Islam, semua persepsi terhadap pemenuhan kebutuhan tegaknya di atas Syariah Islam yang bersumber dari akidah. Dengan kata lain keterikatan dengan syariah merupakan landasan perspeksional dalam sebuah kegiatan ekonomi masyarakat, baik kegiatan produksi distribusi maupun konsumsi. Syariah merupakan asas yang dijadikan landasan masyarakat untuk mempersepsi pemenuhan terhadap keutuhan kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Problem ekonomi adalah distribusi harta dan jasa pada seluruh individu rakyat, serta bagaimana memampukan rakyat dalam memanfaatkan barang dan jasa dengan cara memberi kesanggupan mereka untuk mendapatkan dan mengusahakan keduanya. Dengan kata lain problem ekonomi adalah distribusi bukan produksi.

Ditambah parah dengan berlepas-tangannya negara terhadap kebutuhan rakyat. Sehingga ekonomi kapitalislah yang masih tetap bercokol di negeri ini meski sebagian diterapkan ekonomi syariah. Karena tidak dicabut dari akarnya, maka proses tambal sulam yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalah ekonomi tidak kunjung selesai bahkan semakin parah.

Mempertahankan pengaruh kapitalis sama artinya dengan melanggengkan penderitaan dan kesengsaraan manusia. Sebaliknya, menjauhi sistem buruk ini merupakan tindakan yang akan menyelamatkan kehidupan umat manusia. Hanya dengan penerapan Islam Kaffah akan menyelesaikan problem dunia dan akan menjadi rahmat seluruh alam.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Humas PT.MMM: Kami Memiliki Legalitas

    Humas PT.MMM: Kami Memiliki Legalitas

    • calendar_month Jumat, 6 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    LINGGA BAYU (Mandailing Oniline) – Setelah lama menjadi sorotan publik, pihak manajemen PT. Madina Madani Mining (MMM) akhirnya angkat bicara soal legalitas keamanan lingkungan di sekitar lokasi tambang. Humas PT.MMM, Darno menyatakan bahwa perusahaan tambang itu memiliki legalitas operasional sesuai dengan aturan perundangan investasi pertambangan yang berlaku. Perusahaan tambang emas di Desa Tapus itu juga […]

  • KEPEMIMPINAN DAN KETELADANAN

    KEPEMIMPINAN DAN KETELADANAN

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Pambudi Mahasiswa STAIM   Kata pemimpin selalu jadi bahan diskursus yang sering mengandung polemik berkepanjangan menjelang perhelatan demokrasi terutama suksesi kepemimpinan didaerah. Tentu saja ini sangat beralasan mengingat ekspektasi yang teramat tinggi dari masyarakat terhadap pemimpin masa depan. Pemimpin yang diharapkan kelak mampu membawa perubahan signifikan dalam seluruh lini kehidupan. Jauh sebelum […]

  • Viral, Video Aksi Polisi Tangkap Pembawa Narkoba Jenis Ganja di Panyabungan

    Viral, Video Aksi Polisi Tangkap Pembawa Narkoba Jenis Ganja di Panyabungan

    • calendar_month Kamis, 13 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Sumber Video Group Forum Anak Madina PANYABUNGAN( Mandailing Online ) aktraksi  penangkapan diduga pelaku pembawa narkoba jenis ganja di kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Viral di Media sosial. Dalam video tersebut, seorang pemuda berpakaian preman di duga polisi sedang mengikat tangan seorang lelaki dan dikerumuni warga tepatnya jalan raya di depan masjid raya kota Panyabungan […]

  • Wabup Madina Sumbangkan Gajinya di Kecamatan Sinunukan

    Wabup Madina Sumbangkan Gajinya di Kecamatan Sinunukan

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online )- Dalam kunjungan kerja di Wilayah Pantai Barat, Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menyumbangkan gajinya di Kecamatan Sinunukan, Rabu (26/7/2023). Dikutip dari laman Facebook Diskominfo Madina ,Atika Azmi Utammi menyebut penyaluran gaji pokoknya kali ini di serahkan di Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan, yang mana selama ini gajinya […]

  • Kapolres Madina: Laporkan Penyebar Isu SMS Penculikan

    Kapolres Madina: Laporkan Penyebar Isu SMS Penculikan

    • calendar_month Jumat, 3 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Isu penculikan anak yang marak menyebar via short massage service (sms), tampaknya membuat gerah pihak kepolisian. Kapolres Madina AKBP Hirbak Wahyu Setiawan SIk menghimbau, agar masyarakat melaporkan pelaku penyebar sms isu penculikan tersebut. Demikian diungkapkan Kasat Reskrim, AKP SM Siregar SH kepada METRO, Kamis (2/12). Siregar menilai, bahwa isu adanya penculik anak merupakan ulah […]

  • Pungli Marak di Balai Pengujian Kendaraan

    Pungli Marak di Balai Pengujian Kendaraan

    • calendar_month Kamis, 25 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    LUBUK PAKAM- Pungutan liar (Pungli) resahkan warga yang berurusan di kantor Balai Pengujian Kendran Bermotor Dinas Perhubungan Pemkab Deli Serdang. Bahkan sejumlah petugas disana tidak segan-segan meminta uang puluhan kali lipat dari restribusi resmi. Salah satu contoh, untuk memperpanjang speksi angkutan barang jenis Pick Up Panther, pemilik kendaran harus mengeluarkan uang hingga ratusan ribu rupiah. […]

expand_less