Kamis, 4 Jun 2026
light_mode

Bupati dan Wabup Tinjau MBG di Pidoli

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
  • print Cetak

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) –
Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah berbeda, Senin (1/9/2025).

Saipullah memantau di TK Satu Atap dan SDN 098 Pidoli Lombang, Jl. Willem Iskander, Panyabungan.

Atika di SD Negeri 111 Pidoli Dolok, Panyabungan.

Sebelumnya, Saipullah dan Atika dan mengecek kondisi dapur salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hari ini telah beroperasi dengan melayani 2.900 siswa. Dalam kesempatan itu, bupati berdiskusi dengan pemilik dapur, karyawan, dan ahli gizi yang ditunjuk.

Usai mengecek SPPG, bupati memaparkan ada ayam kecap, nasi, tempe, dan buah. Berdasarkan hasil diskusi dengan ahli gizi di dapur SPPG, menu tersebut telah memenuhi gizi bagi anak sesuai dengan ketentuan empat sehat lima sempurna.

MBG akan diberikan untuk lima hari dalam sepekan.

“Untuk anak TK, SD kelas 1, 2, dan 3 pelaksanaan MBG dilakukan pada pukul 10.00 WIB, sedangkan kelas empat sampai tingkat SMA pukul 11.00 WIB,” kata dia.

Bupati Saipullah menerangkan, pemerintah pusat secara mandatori telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menyiapkan SPPG guna melayani siswa di sekitar lokasi dan Pemkab Madina diperintahkan menyediakan tiga dapur di titik terluar sehingga siswa di daerah terpencil terjangkau. “Selebihnya, inisiatif masyarakat yang mengajukan diri,” jelas dia.

Bupati Saipullah bersyukur dengan adanya program MBG ini. Dia berkeyakinan dengan terjaminnya kualitas makanan yang diterima akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sementara itu, Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan rasa terima kasih dari siswa SDN 111 Pidoli Dolok kepada Presiden Prabowo Subianto atas program MBG.

“Tentu ada raut bahagia senyum dari anak-anak sekolah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Pak Gibran,” katanya.

Atika menjelaskan pendistribusian MBG di Madina dimulai hari ini dengan lokasi Kecamatan Panyabungan. “Tadi, kami meninjau SPPG yang ada di Pidoli juga langsung melihat penyaluran di SDN 111 Pidoli Dolok,” sebut dia.

Wabup Atika berharap dengan adanya program MBG ini terpenuhi kualitas gizi anak-anak sehingga tercipta bibit unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 20245.

“Kami menyambut positif salah satu program prioritas nasional ini berjalan di Madina,” ungkap dia.

Atika mengimbau dan mengajak agar SPPG lainnya bisa segera beroperasi sehingga pendistribusian MBG bisa merata di kabupaten ini. “Terima kasih, Pak Presiden Prabowo Subianto,” pungkas dia. (dab)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rumah Penjual Kerupuk Habis Terbakar

    Rumah Penjual Kerupuk Habis Terbakar

    • calendar_month Senin, 22 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Satu unit rumah milik penjual kerupuk di Panyabungan, Mandailing Natal, hangus terbakar. Rumah jenis dinding papan di Lingkungan 5, Gang Batang Gadis 6, Kelurahan Sipolu-Polu itu terbakar sekira pukul 10.35 WIB, Senin (22/2). Berdasar ketarangan beberapa warga, api tiba-tiba muncul di rumah itu, pemiliknya Asrin seorang penjual kerupuk sedang berjualan ke […]

  • Gaji Anggota KPPS Gunung Barani Disunat Alasan Pajak

    Gaji Anggota KPPS Gunung Barani Disunat Alasan Pajak

    • calendar_month Sabtu, 17 Feb 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Gaji anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Gunung Barani, Kecamatan Panyabungan Kota, Mandailing Natal diduga sunat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS). Diketahui gaji anggota KPPS Sendiri sesuai dengan ketentuan PKPU Rp. 1.100.000 setiap anggota yang bekerja di setiap TPS dan Ketua PPS Rp. 1.200.000. Namun, Salah seorang anggota KPPS di […]

  • NAA bantah Indonesia miliki Inalum 100%

    NAA bantah Indonesia miliki Inalum 100%

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TOKYO – Pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) membantah klaim pemerintah Indonesia soal pengambilalihan 100 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). NAA menyatakan proses nasionalisasi Inalum dianggap belum selesai dan tidak benar kalau saat ini 100 persen saham sudah milik pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan seorang eksekutif NAA yang tak mau disebutkan namanya seperti dilansir Tribunnews.com. […]

  • LSM kritisi ratifikasi perjanjian kabut asap

    LSM kritisi ratifikasi perjanjian kabut asap

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Para pegiat lingkungan menuntut Indonesia menindaklanjuti ratifikasi perjanjian rencana kawasan ASEAN tentang kabut asap dengan bersikap lebih tegas terhadap pihak yang menyebabkan kebakaran hutan. LSM Greenpeace mengatakan, walaupun pihaknya menyambut baik keputusan pemerintah Indonesia itu, pihaknya khawatir kesepakatan ini tidak berdampak banyak apabila tidak ditindaklanjuti dalam upayakongkrit. “Meratifikasi perjanjian asap lintas batas ini,akan menjadi kecil […]

  • Pemkab Madina Akui Belum Ada Plasma Untuk Warga Batahan I

    Pemkab Madina Akui Belum Ada Plasma Untuk Warga Batahan I

    • calendar_month Jumat, 15 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TAPI TAK BERANI MEMBEBERKAN PENYEBABNYA PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak Dinas Kehutanan Perkebunan Mandailing Natal mengakui bahwa realisasi kebun plasma dari PT. Palmaris kepada warga Batahan I belum ada. Itu dikatakan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Mandailing Natal, Nirwan,SH menjawab Mandailing Online, Kamis (14/4/2016) di ruang kerjanya. Nirwan mengaku bahwa kebun plasma belum ada […]

  • SBY salah membuat kebijakan

    SBY salah membuat kebijakan

    • calendar_month Kamis, 19 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengevaluasi periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK menilai, Presiden SBY telah membuat kebijakan yang tidak tepat membentuk sekretariat gabungan (setgab) parpol koalisi. “Sekarang ini pemerintah dengan sadar membuat oposisi, dengan sadar, karena membikin Setgab. Setgab itu ya partai pemerintah, di luar Setgab ialah oposisi,” […]

expand_less