Selasa, 31 Mar 2026
light_mode

Kebijalan Baru Kades Jambur Baru Batangnatal. Tak Ikut Gotong Royong, Warga Bayar 100 ribu

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • print Cetak

Jalan lingkungan yang dirusak desa tanpa ada pelepasan aset daerah ( ist )

Batangnatal||Mandailing Online-Setelah memaksa warganya bawa material pasir dan batu untuk memperbaiki aset Pemkab Madina berupa jalan lingkungan yang dirusaknya, Riswan Haedy Kepala Desa Jambur Baru di Kecamatan Batangnatal, Kabupaten Mandailing Natal kembali mengeluarkan kebijakan memaksa warga untuk gotong royong memperbaiki jalan tersebut. Bagi warga yang tidak melibatkan diri denda Rp.100.000.

” warga sudah mengeluh karena Kepala Desa keluarkan kebijakan bagi warga yang tidak ikut gotong royong perbaiki jalan itu diwajibkan bayar Rp.100.000 pak,” kata warga setempat yang minta identitas di rahasiakan Selasa31/3/2026

Warga mengaku selalu menjadi korban kebijakan sang Kades. Ketidak transparana Dana Desa juga menjadi persoalan di desa.

Bahkan kata warga pembukaan jalan yang sumber dana nya dari APBDes tahun 2024 dan 2025 terkesan mangkrak kerena tidak bisa dinikmati masyarakat.

Terlihat warga desa jambur baru mengangkat pasir dalam karung untuk kepentingan pembangunan kembali jalan lingmungan yang dirusak untuk kepentingan proyek desa ( ist )

Mereka berharap Pemkab Madina segera bertindak dan Inspektorat segera melakukan Audit Investigatif terhadap Dana Desa mereka.

Sementara itu, Kepala Desa Riswan Haedy yang dikonfirmasi lewat Aplikasi Whats App tidak lagi merespon.

Seperti diketahui, Persoalan perusakan jalan aset daerah oleh Kepala Desa Jambur Baru Riswan Haedy memang sudah menjadi pokok pembahasan baik di kalangan Kantor Camat dan bahkan Pemda Madina.

Informasi terakhir yang diperoleh, Bupati Saipullah Nasution telah memerintahkan Dinas PMD Madina mencari akar masalah sekaligus memerintahkan Inspektorat melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa.

Sebagai bahan masukan bahwa Desa Jambur Baru mengalokasikan anggaran tahun 2024 dari APBDes senilai Rp.364.003.100 untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani. Anggaran yang sama ditampung kembali ditahun 2025 senilai Rp 212.573.200. Jalan ini ternyata lokasinya tumpang tindih dengan Pembangunan jalan lingkungan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang di tampung di APBD Madina tahun 2022 lalu. Kepala Desa mengambil kebijalan sendiri dengan merusak bangunan jalan lingkungan tersebut tanpa ada pelepasan aset daerah terlebih dahulu.(*)

 

 

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • THR Tak Cair, SMS ke 08126406526

    THR Tak Cair, SMS ke 08126406526

    • calendar_month Selasa, 16 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pengusaha Diimbau Bayar Paling Lambat Tujuh Hari Sebelum Lebaran Pemkab Tapsel mengimbau seluruh pengusaha untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya atau THR paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri. Jika imbauan ini diabaikan maka pemilik usaha yang bersangkutan bisa dipidana. Ini sesuai dengan diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Manaker) Ri Nomor Per.04/MEN/1994 tanggal 16 September […]

  • Dinas PUPR Madina Mulai Normalisasi Aek Singolot Pasca Banjir

    Dinas PUPR Madina Mulai Normalisasi Aek Singolot Pasca Banjir

    • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal mulai normalisasi sungai aek singolot di Panyabungan Selatan pasca meluapnya air sungai dua pekan lewat. Batuan dan kayu yang sempat membuat aliran sungai terhalang dibersihkan dengan menggunakan alat berat. Normalisasi sungai aek singolot tepatnya di Tanobato itu diperkirakan kelar selama 3 hari kedepan. Erwin Kepala Bidang […]

  • Kadis Koperasi-UKM Madina Tak Libatkan Kabid Dalam Kegiatan

    Kadis Koperasi-UKM Madina Tak Libatkan Kabid Dalam Kegiatan

    • calendar_month Selasa, 30 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN : Salah Satu Kabid di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Mandailing Natal kecewa atas tindakan Kadis Koperasi yang tidak melibatkan dalam kegiatan yang ada di kantor tersebut, sehingga setiap kegiatan yang ada selalu di ambil alih oleh Kepala dinasnya. Hal tersebut di sampaikan salah seorang Kabid yang tidak mau di tuliskan namanya, kepada Berita […]

  • Penumpang Betor Melonjak di Panyabungan Jelang Lebaran

    Penumpang Betor Melonjak di Panyabungan Jelang Lebaran

    • calendar_month Rabu, 27 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) –  Jumlah penumpang beca bermotor di Panyabungan, Mandailing Natal, mengalami lonjakan menjelang Idul Fitri. Peningkatan penumpang becak bermotor (betor) ini didominasi kaum ibu rumah tangga dan anak-anak yang ingin belanja baju dan perlengkapan lebaran, meskipun pada dasarnya ada juga yang datang untuk membeli keperluan lainya seperti membeli sayur dan barang dagangan bagi […]

  • Inilah Pria Diduga Menganiaya Loper Harian Tribun-Medan

    Inilah Pria Diduga Menganiaya Loper Harian Tribun-Medan

    • calendar_month Sabtu, 27 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SUNGGAL – Roni, pelaku pemerasan dan penganiayaan loper koran Tribun-Medan sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsekta Sunggal Medan. Roni diduga memalak dan menganiaya loper koran Tribun-Medan, Dapot Panjaitan. Ia menyundut pipi korban dengan api rokok.(*) Sumber : Tribun medan

  • Mudik Dilarang, WNA Bebas Datang

    Mudik Dilarang, WNA Bebas Datang

    • calendar_month Jumat, 7 Mei 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik Viral! kedatangan puluhan warga negara asing (WNA China) ke tanah air dengan menggunakan pesawat carter di saat pemberlakuan larangan mudik mendapat kritikan dan kecaman dari berbagai pihak. Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon kembali memberikan tanggapan atas bolehnya warga asing ke Indonesia. Fadli Zon secara terang-terangan menilai pemerintah telah melakukan diskriminasi […]

expand_less