Benarkah Negara Nyasar di Arse Tapsel?

Oleh: Tim Mandailing Epcentrum

Ada bincang-bincang di Grup WA “Kami Sumut Bersatu dan Bersaudara”. Tajam, hiperbolis dan emosional. Muncul Pertanyaan tentang negara yang terlalu lama tersesat di jalan negara, jalan miliknya sendiri. Sekaligus mohon izin, kami angkat topik seru ini ke media. Teorinya, agenda media bisa jadi sama dengan agenda negara.

Kadang-kadang, kegelisahan paling jujur tentang negara tidak lahir dari seminar, forum pembangunan, atau rapat resmi.

Debat kerap muncul dari grup WhatsApp.

Di grup WA “Kami Sumut Bersatu dan Bersaudara”, beberapa hari terakhir, percakapan tentang akses jalan menuju Dusun Aeknabara, Tanoponggol dan Nanggoluon di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, Tapanuli Selatan, berubah menjadi potret kecil tentang bagaimana rakyat memandang negara hari ini.

Ada yang mempertanyakan validitas database jalan milik pemerintah daerah.
Ada yang membela dengan menjelaskan hambatan kawasan hutan lindung dan regulasi kehutanan. Ada pula yang menyentil keberanian politik pemerintah daerah dalam memperjuangkan rakyat marginal.

Diskusi itu mungkin terlihat biasa.
Padahal sebenarnya sedang membuka luka lama pembangunan Sumatera Utara: Negara kita terlalu sering hadir sebagai administrasi, tetapi terlalu lambat hadir sebagai keberpihakan.

Masalahnya menjadi lebih serius karena fakta di lapangan ternyata memang keras.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, bahkan mengakui sendiri beratnya medan menuju Dusun Aek Nabara setelah turun langsung ke lokasi.

Jalan terjal. Licin. Berada di kawasan hutan lindung. Nyaris mustahil dilalui kendaraan.

Dan yang paling menampar adalah pengakuan warga:

Selama Kabupaten Tapanuli Selatan berdiri, baru kali ini ada seorang bupati yang datang langsung ke Aek Nabara.

Kalimat itu terdengar sederhana.
Tetapi secara politik, itu sangat brutal.

Artinya: Selama puluhan tahun, ada wilayah yang secara administratif masuk Tapanuli Selatan — tetapi secara psikologis mungkin merasa terlalu jauh dari negara.

Ironinya, jumlah warga di sana sebenarnya sangat kecil. Dusun Nanggoluan hanya dihuni 7 KK.

Dusun Aek Nabara 19 KK. Dan, Dusun Tano Ponggol sekitar 35 KK sekaligus menjadi pusat pemerintahan desa.

Secara hitung-hitungan teknokratis, kawasan seperti ini sering kalah prioritas:

• penduduk sedikit,
• biaya pembangunan mahal,
• medan ekstrem,
• terbentur status hutan lindung.

Tetapi justru di situlah ukuran moral dan empati sebuah negara diuji. Keadilan pembangunan seharusnya tidak hanya dihitung dari:

Berapa banyak suara pemilih,
melainkan juga:
seberapa jauh negara bersedia hadir untuk warganya yang paling terpencil.

Di sinilah diskusi grup WA itu menjadi menarik. Di situ, Asman Hutasuhut memberi kalimat pancingan. Lalu, Rudy Hermato Hutaliang dan Halomoan Harahap pun memberi respon sinergis.

Ada warga yang marah karena menganggap pemerintah terlalu birokratis: izin, regulasi, kajian dan koordinasi kementerian. Ada pula yang membela bahwa kawasan hutan lindung memang tidak bisa disentuh sembarangan.

Keduanya benar.

Dan justru karena keduanya benar, masalah ini menjadi tragis sekaligus strategis.

Karena rakyat kecil akhirnya terjebak di antara:

• negara ekologis yang menjaga hutan,
• dan negara kesejahteraan yang seharusnya menjaga manusia.

Akibatnya, negara seperti sibuk berdebat dengan dirinya sendiri,
sementara rakyat tetap berjalan di lumpur yang sama.

Yang paling mengganggu sebenarnya bukan soal jalan rusak.

Tetapi soal bagaimana publik mulai memandang negara.

Ketika ada anggota grup yang berkata:

“Untuk kepentingan elite, aturan bisa dilenturkan. Tapi untuk rakyat kecil semuanya mendadak kaku.”

Itu bukan lagi kritik biasa. Sudah menjadi tanda mulai munculnya krisis kepercayaan. Ketika rakyat melihat:

• proyek strategis bisa dipercepat,
• kepentingan politik bisa menemukan celah hukum,
• investasi besar bisa mendapat karpet merah.

Tetapi, untuk akses dusun terpencil? Negara mendadak terkesan penuh kehati-hatian.

Seolah penderitaan rakyat harus menunggu disposisi.

Namun “kripis” (kritik tipis) ini juga tidak boleh jatuh menjadi romantisme ngawur:
seolah semua hutan harus dibuka demi popularitas politik.

Karena jika kawasan lindung dibabat sembarangan, seperti yang sudah menjadi sejarah viral, maka yang datang berikutnya adalah:

• longsor,
• banjir,
• rusaknya sumber air,
• dan kehancuran ekologis yang justru menghantam rakyat miskin lebih dulu.

Karena itu, pernyataan Gus Irawan tentang dua solusi — relokasi warga atau meminta izin khusus membuka akses terbatas berupa rabat beton, sebenarnya memperlihatkan bahwa masalah ini jauh lebih kompleks daripada sekadar “pemerintah malas”.

Tetapi, kompleksitas itu bukan alasan untuk membiarkan keterasingan menjadi warisan turun-temurun, apalagi hingga ratusan tahun.

Sebab ketika seorang bupati baru pertama kali tiba di sebuah dusun setelah sekian lama daerah itu berdiri, maka sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan cuma kondisi jalan.

Melainkan:

Benarkah negara sedang nyasar di Arse Tapsel?

Karena mungkin problem terbesar kita hari ini bukan kekurangan anggaran.

Bukan pula sekadar soal regulasi.

Tetapi karena terlalu banyak pejabat melihat jalan hanya sebagai proyek fisik.

Padahal bagi rakyat kecil, jalan adalah:

• akses hidup,
• harga diri, dan
• bukti apakah negara benar-benar menganggap mereka ada.

Dan dari ujung Arse, rakyat seperti sedang bertanya pelan kepada republik ini:

“Kalau negara memang tahu jalan pulang ke rakyatnya, kenapa kami baru ditemukan sekarang?”