Sabtu, 21 Nov 2026
light_mode

Tindak Lanjut LHP Ombudsman. Bupati Madina Cabut SK Hukuman Rahmad Daulay Tapi Langsung Nonaktifkan Lagi

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
  • print Cetak

Rahmad Daulay

MADINA || Mandailing Online – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal resmi mencabut hukuman disiplin terhadap Rahmad Daulay, ST dan mengaktifkan kembali jabatannya sebagai Inspektur Daerah. Namun di hari yang sama, Bupati Madina juga menerbitkan SK pemberhentian sementara dan memindahkannya jadi Penelaah Teknis Kebijakan di Disnaker.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara nomor 0119/LM/II/2026/MDN, khususnya poin 5.2 tindakan korektif yang meminta Bupati Madina meninjau kembali SK Bupati nomor 800/0961/K/2025.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Sumut menemukan maladministrasi dalam proses penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan selama 12 bulan terhadap Rahmad Daulay. Ombudsman menilai ada kejanggalan prosedur dan meminta dilakukan pemeriksaan ulang.

Rahmad Daulay yang dikonfirmasi Sabtu 12/6/2026 membenarkan informasi tersebut. Ia membeberkan bahwa, ada 4 dokumen yang diterimanya via aplikasi WahatsApp pada Jum’at sore 19/06/2026. Berdasarkan dokumen yang disampaikan. Pemkab Madina menerbitkan 2 SK dan 2 surat panggilan.

1. SK Bupati Madina nomor 800/0530/K/2026 tanggal 12 Juni 2026: Mencabut SK hukuman disiplin nomor 800/0961/K/2025 sekaligus mengaktifkan kembali Rahmad Daulay, ST NIP 197404122002121002 sebagai Inspektur Daerah.

2. SK Bupati Madina nomor 820/0531/K/2026 tanggal 12 Juni 2026: Memberhentikan sementara Rahmad Daulay dari jabatan Inspektur Daerah dan memindahkannya menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Tenaga Kerja. SK berlaku sejak ditetapkan hingga terbitnya LHP dari Tim Pemeriksa Hukuman Disiplin Kabupaten Madina.

3. Surat Panggilan I nomor 800/134/BKPSDM-MP/2026 tanggal 15 Juni 2026: Memanggil Rahmad Daulay untuk diperiksa/dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan ulang ini berdasarkan surat Gubernur Sumut dan LHP Ombudsman Sumut.

Rahmad Daulay menyatakan menyambut baik terbitnya keempat dokumen tersebut.

“Saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya diterbitkannya keempat dokumen tersebut sebagai wujud nyata kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Saya juga tidak mempermasalahkan kesalahan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terdahulu karena saya memandangnya sebagai sebuah pembelajaran yang berharga dalam manajemen ASN,” kata Rahmad.

Ia menegaskan siap menjalani pemeriksaan ulang. Rahmad berharap pemeriksaan dilakukan proporsional karena awal mula kasus ini adalah temuan BPK tentang Jasa Audit.

“Seharusnya tindak lanjut terhadap temuan BPK adalah peraturan yang diterbitkan oleh BPK dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan BPK nomor 3 tahun 2024 tentang Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dan Permendagri nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,” tegasnya.

Rahmad juga meminta agar draft LHP sebelum ditetapkan dikonsultasikan dulu secara tertulis kepada BPK Perwakilan Sumut dan BKN Regional VI Medan.

“Konsultasi dimaksud dalam rangka meminta pendapat ahli sebelum LHP diterbitkan sebagaimana diamanahkan oleh PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS pasal 30,” tutupnya.

Dengan terbitnya SK pencabutan, SK hukuman disiplin nomor 800/0961/K/2025 resmi tidak berlaku. Namun status Rahmad Daulay kini non-aktif dari jabatan Inspektur sampai pemeriksaan ulang oleh Tim Pemeriksa Hukuman Disiplin Kabupaten Madina selesai.(*)

 

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penceramah Disertifikasi Wawasan Kebangsaan, Untuk Apa?

    Penceramah Disertifikasi Wawasan Kebangsaan, Untuk Apa?

    • calendar_month Rabu, 9 Jun 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Djumriah Lina Johan Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban   Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut baru-baru ini membahas wacana sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para penceramah agama di Indonesia. Dijelaskan Gus Yaqut bahwa sertifikasi wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk penguatan moderasi beragama bagi para dai dan penceramah. Sehingga nantinya penceramah maupun dai […]

  • Empat Tahun Plt, Akhirnya Madina Punya Sekda Defenitif

    Empat Tahun Plt, Akhirnya Madina Punya Sekda Defenitif

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Akhirnya Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memiliki Sekda defenitif di era pemerintahan bupati Dahlan Hasan Nasution. Gozali Pulungan,SH.MM dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) oleh Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution di gedung Serbaguna, Panyabungan, Selasa (1/10/2019). Pelantikan itu berdasar Surat Keputusan Bupati Madina Nomor 821.2/0812/K/2019 tanggal 30 September 2019. Berdasar catatan Mandailing […]

  • Siswi SMP Negeri 1 Sinunukan Dihamili Abang Kandung

    Siswi SMP Negeri 1 Sinunukan Dihamili Abang Kandung

    • calendar_month Selasa, 1 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Siswi Kelas II SMP Negeri 1 Sinunukan, YS (15) warga Dusun Batang Lobung, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), melahirkan di belakang sekolah tepatnya di kebun sawit warga yang hanya berjarak 25 meter dari sekolah, Jumat (18/02/2011) siang lalu. Kapolsek Linggabayu AKP R Siregar ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (23/02/2011) mengatakan, […]

  • REALITAS KERJA MEDIA DAN TEORI TANGGUNG JAWAB SOSIAL

    REALITAS KERJA MEDIA DAN TEORI TANGGUNG JAWAB SOSIAL

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Muhammad Ludfan Nasution Pegiat di Gerep Institute   Belajar dari ruang redaksi media di Mandailing Natal: “Kebebasan pers bukanlah hak istimewa media. Ia adalah hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.” Pagi baru saja dimulai ketika seorang wartawan di Mandailing Natal menerima telepon dari redaksinya. Ada rapat penting di DPRD yang harus diliput. […]

  • Bayar gaji PNS, RI defisit Rp60T

    Bayar gaji PNS, RI defisit Rp60T

    • calendar_month Rabu, 4 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran hingga akhir Juni 2012 sudah mencapai sebesar Rp 60 triliun. Ini artinya, defisit anggaran sudah mencapai 31,5% dari total asumsi defisit APBN 2012 yang sebesar Rp 190,1 triliun. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, defisit ini menunjukkan kinerja penyerapan anggaran sudah cukup baik. Menurutnya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sudah lebih […]

  • Saparuddin Haji Lubis : Strategi 60-10 Hingga Program Kopi

    Saparuddin Haji Lubis : Strategi 60-10 Hingga Program Kopi

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Membangun Madina itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi kuncinya adalah apakah kita semua mau bersama-sama membangun Madina? Itu kalimat calon bupati Madina Saparuddin Haji Lubis dalam satu perbincangan dengan Mandailing Online, beberapa waktu lalu. Selain itu, ada 2 poin dari visi Saparuddin Haji yang juga menyedot perhatian audiens. Pertama, visi tentang pembangunan Madina […]

expand_less