Dari Huraba Kita Berhitung, Jika Perputaran Ekononi Sawah di Madina Ratusan Miliar. Dimana Keuntungan Petani ?

Ilustrasi AI ( sulhan )

Oleh: M. Sulhan Nasution( pemerhati pertanian Madina )

Pertanian Mandailing Natal, antara angka produksi, mekanisasi, perputaran uang, dan kesejahteraan petani.

Ada baiknya kita sesekali berhenti sejenak dan melihat pertanian bukan hanya dari luas lahan, jumlah alsintan, atau target produksi yang diumumkan pemerintah. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar untuk direnungkan, yaitu bagaimana perputaran ekonomi pertanian berlangsung dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani.

Mari kita mulai dari satu contoh sederhana, yaitu persawahan Huraba, Kecamatan Siabu.

Jika luas baku persawahan Huraba diasumsikan mencapai 500 hektare, kemudian dikurangi sekitar 100 hektare lahan gambut atau ombik, maka terdapat sekitar 400 hektare lahan efektif yang kita jadikan sampel perhitungan.

Sekarang mari kita hitung dua komponen biaya kegiatan pertanian dalam satu musim tanam.

Pertama, biaya jasa mesin sabit dan upah sebesar Rp2.475.000 per hektare. Jika dikalikan dengan 400 hektare, nilainya mencapai Rp990 juta.

Kedua, biaya pengolahan tanah menggunakan handtraktor dengan asumsi Rp2.200.000 per hektare. Untuk 400 hektare, nilainya mencapai Rp880 juta.

Dengan demikian, dari dua komponen pekerjaan tersebut saja terdapat potensi perputaran biaya sebesar Rp1,87 miliar dalam satu musim tanam di persawahan Huraba.

Angka ini belum memasukkan kemungkinan tambahan biaya apabila pengolahan tanah menggunakan jonder dan cultivator, serta kebutuhan benih, pupuk, pestisida, penanaman, pemeliharaan, dan operasional lainnya.

Tentu, ini merupakan simulasi berdasarkan asumsi biaya jasa per hektare, bukan laporan realisasi pengeluaran maupun keuntungan pihak tertentu.

Bagaimana jika cara berhitung ini kita perluas untuk melihat gambaran ekonomi pertanian Kabupaten Mandailing Natal?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, Kabupaten Mandailing Natal mencatat:

– Luas panen padi: 54.548 hektare.

– Produktivitas: 40,93 kuintal per hektare.

– Produksi gabah kering giling (GKG): 223.288 ton.

Jika asumsi biaya jasa dari sampel Huraba digunakan sebagai ilustrasi untuk setiap hektare luas panen tersebut, diperoleh perhitungan sebagai berikut:

1. Mesin sabit dan upah: 54.548 ha × Rp2.475.000 = Rp135,0063 miliar.

2. Pengolahan tanah menggunakan handtraktor: 54.548 ha × Rp2.200.000 = Rp120,0056 miliar.

Total simulasi dua komponen biaya mencapai Rp255,0119 miliar.

Artinya, berdasarkan asumsi tersebut, terdapat gambaran potensi perputaran biaya sekitar Rp255 miliar untuk dua komponen jasa pertanian pada luas panen tahunan Kabupaten Mandailing Natal.

Perlu ditegaskan bahwa luas panen tahunan bukan luas baku sawah. Angka ini merupakan akumulasi luas panen, sehingga satu hamparan lahan dapat dihitung kembali apabila mengalami panen lebih dari satu kali dalam setahun.

Kondisi setiap kecamatan juga berbeda. Karena itu, angka Rp255 miliar bukan angka realisasi belanja atau keuntungan, melainkan simulasi untuk membuka ruang analisis ekonomi pertanian secara lebih luas.

MEKANISASI HARUS MENGHASILKAN EFISIENSI, BUKAN SEKADAR KEGIATAN

Kita tentu mendukung penggunaan teknologi pertanian. Tabela, mesin tanam, handtraktor, jonder, cultivator, dan berbagai alsintan lainnya merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi produksi.

Namun, pertanyaannya: apakah penggunaan teknologi tersebut benar-benar menurunkan biaya produksi petani?

Apakah petani mendapatkan kemudahan akses terhadap alsintan? Apakah biaya jasa mesin lebih murah dibandingkan sistem sebelumnya? Apakah produktivitas meningkat? Dan apakah keuntungan bersih petani ikut bertambah?

Pemerintah tidak cukup hanya melaporkan jumlah alsintan yang diserahkan kepada kelompok tani atau luas lahan yang menjadi sasaran program.

Harus ada laporan pemanfaatan, luas lahan yang benar-benar dikerjakan, jumlah kelompok tani penerima manfaat, biaya operasional, hasil produksi, serta penghematan yang diperoleh petani.

Sebab mesin pertanian bukan pajangan, bukan pula sekadar pelengkap dokumentasi kegiatan. Mesin harus bekerja dan memberikan manfaat ekonomi.

TARGET 11 TON PER HEKTARE, DI MANA KESIAPAN PRODUKSINYA?

Belakangan ini, target produktivitas hingga 11 ton per hektare juga menjadi perhatian dalam pembicaraan pembangunan pertanian.

Target tinggi tentu boleh. Bahkan patut didukung apabila didasarkan pada teknologi, varietas unggul, kondisi lahan, ketersediaan air, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman yang memadai.

Namun, sebelum berbicara tentang target 11 ton per hektare, pemerintah perlu memastikan kesiapan di lapangan.

Bagaimana ketersediaan pupuk bersubsidi? Apakah pupuk tersedia tepat waktu di kios resmi? Apakah kebutuhan benih sesuai dengan sistem tanam? Apakah petani mendapatkan pendampingan penyuluh? Bagaimana pengendalian tikus, keong mas, sundep, dan gulma?

Kita juga perlu mengetahui apakah angka target tersebut merupakan gabah kering panen atau gabah kering giling. Pengukuran hasil harus dilakukan secara jelas dan dapat diuji di lapangan.

Jangan sampai target produksi tinggi hanya bagus di atas kertas, sementara petani masih berhadapan dengan persoalan pupuk, hama, biaya produksi, dan keterbatasan sarana.

DI MANA PERPUTARAN UANG DAN KEUNTUNGAN PETANI?

Inilah pertanyaan utama yang perlu dijawab bersama.

Jika dua komponen kegiatan pertanian saja dalam simulasi skala kabupaten menunjukkan potensi perputaran biaya sekitar Rp255 miliar, bagaimana dengan keseluruhan komponen biaya produksi padi di Mandailing Natal?

Siapa yang menikmati perputaran ekonomi tersebut? Berapa bagian yang menjadi pendapatan penyedia jasa alsintan? Berapa biaya yang dikeluarkan petani? Dan berapa keuntungan bersih yang benar-benar tersisa di tangan petani?

Kita perlu membedakan antara perputaran uang, pendapatan usaha, dan keuntungan bersih.

Perputaran uang yang besar tidak otomatis menunjukkan kesejahteraan petani. Pendapatan usaha juga belum tentu menjadi keuntungan karena masih harus dikurangi biaya operasional dan seluruh pengeluaran produksi.

Karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal perlu membuka ruang evaluasi ekonomi pertanian berdasarkan data lapangan.

Setidaknya ada beberapa hal yang patut dipublikasikan:

1. Luas baku sawah dan luas panen setiap kecamatan.

2. Luas lahan yang menggunakan Tabela, mesin tanam, dan sistem legowo.

3. Jumlah serta tingkat pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani.

4. Biaya produksi riil per hektare dalam satu musim tanam.

5. Realisasi kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

6. Produktivitas dan hasil panen sebelum serta sesudah penggunaan teknologi.

7. Pendapatan kotor dan keuntungan bersih petani.

Dengan data tersebut, masyarakat dapat menilai apakah program pertanian benar-benar memberikan nilai tambah atau hanya menghasilkan angka kegiatan.

PERTANIAN BUKAN PANGGUNG SEREMONI

Kita tidak sedang mempertanyakan pentingnya modernisasi pertanian. Kita justru ingin agar setiap program, anggaran, bantuan, dan teknologi yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

Pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Dinas Pertanian, perlu menjadikan keuntungan bersih petani sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan pembangunan pertanian.

Sebab petani tidak hidup dari banyaknya mesin yang dibagikan. Petani tidak membayar kebutuhan keluarganya dengan angka target produksi. Petani hidup dari hasil panen, harga jual, dan keuntungan yang tersisa setelah seluruh biaya produksi dibayarkan.

Jangan sampai sawah semakin modern, mesin semakin banyak, perputaran uang semakin besar, tetapi petani tetap kesulitan menghitung berapa keuntungan yang mereka bawa pulang.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya tentang seberapa besar produksi yang bisa dicapai, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang bisa diwujudkan.

Pertanian bukan panggung seremonial. Sawah adalah tempat pembuktian. Dan keuntungan petani adalah ukuran keberhasilannya.(*)