Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Bupati Laporkan LPj Pelaksanaan APBD TA 2010

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 19 Jul 2011
  • print Cetak


Palu Sidang Tidak Ada, Pimpinan Pukul Meja
MADINA-Bupati Madina, HM Hidayat Batubara SE untuk pertama kalinya menyampaikan sambutan di Gedung DPRD Madina sebagai Kepala Daerah yaitu dalam sidang paripurna penyampaian DPRD.
Saat itu HM Hidayat Batubara SE membacakan nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina Tahun Anggaran (TA) 2010 di hadapan mayoritas anggota DPRD Madina, dipimpin Ketua DPRD Madina, AS Imran Khaitami Daulay SH, Senin (18/7) kemarin.
Namun menariknya, Ketua DPRD membuka rapat paripurna tersebut dengan memukulkan tangannya ke meja pimpinan tanpa palu karena palu sidang tidak ada.
Bupati Madina, H M Hidayat Batubara SE dalam pidatonya mengatakan dalam rangka mewujudkan visi-isi pembangunan Madina, pemkab telah mengupayakan keterpaduan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan dengan menetapkan 4 prioritas pembangunan yakni pendidikan, lalu kesehatan, kemudian pertanian serta pembangunan infrastruktur.
“Pada sektor pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya pembangunan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka untuk meningkatkan Intelektual dan keterampilan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi yang ada secara terencana, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Kemudian, pembangunan sektor kesehatan kata Bupati, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan dan membiasakan budaya serta pola hidup sehat yang secara langsung sehingga menurunkan status gizi kurang dan gizi buruk, meningkatnya angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta mengurangi angka kematian ibu melahirkan.
”Disamping itu pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berbasis ekonomi rakyat, pemenuhan kecukupan dan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat tumbuhnya perekonomian daerah,” ujar Bupati.
secara umum diungkapkan Hidayat, bahwa pertumbuhan ekonomi Madina dapat dilihat dari PDRB pada BPS Madina tahun 2010, dan berdasarkan data PDRB Madina atas harga yang berlaku tahun 2009 sebesar Rp.3.384.351,76 menjadi Rp3.826.485,85 pada tahun 2010 dengan tingkatan kenaikan inflasi mencapai 6,96 persen ditahun 2009 menjadi sebesar 9,14 persen ditahun 2010 naik sebesar 2,18 persen sehingga laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.01 persen yaitu tahun 2009 sebesar 6,40 persen menjadi
6,41 persen pada tahun 2010.
”Secara umum gambaran realisasi APBD madina tahun anggaran 2010 yang telah diperiksa oleh BPK adalah anggaran APBD Madina Tahun Anggaran 2010 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp621.266.058.021,00 dari rencana APBD pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp597,24 Miliar atau 96,13 persen, PAD terdiri dari yang dianggarkan sebesar Rp32,13 Miliar dengan realisasi penerimaan sebesar Rp11,82 Miliar atau 36,80 persen, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi dianggarkan sebesar Rp589,12 Miliar dengan realisasi sebesar Rp585 Miliar atau 99,37 persen,” bebernya.
Dilanjutkannya, sesuai dengan Audit dari BPK atas laporan keuangan Kabupaten Madina tahun anggaran 2010, BPK memberikan opini ‘Wajar Dengan Pengecualian (WDP)’.
“Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab Madina dalam menata usaha pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel. Dan kita berharap untuk kedepan dengan usaha yang maksimal seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Madina dapat menyandang predikat tertinggi yakni wajar tanpa pengecualian (WTP),” harap Bupati.
Ketua DPRD Madina Imran Khaitami Daulay menskor sidang paripurna dan dilanjutkan hari ini, selasa (19/7) dengan agenda tanggapan fraksi – fraksi atas Nota Pengantar Bupati Madina LPj Bupati atas pelaksanaan APBD Madina TA 2010.
“Rapat Paripurna kita skor sampai Selasa (19/7) dengan agenda mendengar tanggapan fraksi,” tutup Imran dengan palu setelah sebelumnya dibuka tanpa diketok pakai palu melainkan tangan karena palu paripurna tidak nampak oleh sekretariat.
Dimana, sidang paripurna dihadiri Bupati, HM Hidayat Batubara SE, Wakil Bupati, Drs Dahlan Hasan Nasution, Muspida Madina dan seluruh Kepala SKPD yang ada dilingkungan Pemkab Madina. (wan/mer)
Sumber: MetroTabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • As Imran Khaitamy: Seyogianya Pimpinan Menskors Rapat Sejak Awal

    As Imran Khaitamy: Seyogianya Pimpinan Menskors Rapat Sejak Awal

    • calendar_month Rabu, 9 Feb 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Mantan Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) As Imran Khaitamy menilai seharusnya pimpinan sidang paripurna Ranperda RPJMD yang batal terlaksana karena tidak kuorum menskors rapat sejak awal atau pada kesempatan pertama. Hal itu ia sampaikan ketika diminta keterangan terkait kejadian tak biasa di ruang sidang paripurna DPRD, Rabu (9/2). “Seyogianya, pimpinan menskors […]

  • Perambah Hutan Madina Masih Merajalela

    Perambah Hutan Madina Masih Merajalela

    • calendar_month Selasa, 30 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Pengusaha kilang sawmill berkedol IPK dari Dinas Kehutanan Madina masih merajalela melakukan aktivitasnya dihutan Aek Nabara-Mandailing Natal,escapator dan Truck logging beraksi dimusim hujan hingga jalan menuju desa tersebut,hancur berlobang dan berlumpur. Toguan Lubis warga Aek nabara Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal,kepada wartawan Selasa (23/11) mengatakan, saat musim penghujan ini aktipitas kegiatan pengusaha kilang saw […]

  • 17 Tahun Terbaring Sakit, Bupati Janji Bantu Usman

    17 Tahun Terbaring Sakit, Bupati Janji Bantu Usman

    • calendar_month Selasa, 17 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Warga Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Usman Zulkahfi (17) remaja, yang sejak lahir tak bisa berbuat apa-apa dan hanya terbaring di rumah panggung dan setiap hari ditemani ibunya, Rosmaita (43), dalam waktu dekat akan merasa lega. Pasalnya, Pj Bupati Madina, Aspan Sofian Batubara berjanji akan mengecek kesehatan Usman dan akan menindaklanjuti pengobatannya. […]

  • Terkait Surat Edaran Gubsu Tentang Galian C, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi

    Terkait Surat Edaran Gubsu Tentang Galian C, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi

    • calendar_month Rabu, 12 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online)- Menanggapi perdebatan hangat soal galian C di Mandailing Natal ( Madina ) dan terbitnya Surat Edaran Gubernur Sumut No 900.1.13.1/7845/2023 tanggal 4 Juli 2023, tentang penggunaan material pekerjaan kontruksi dari perusahaan memiliki izin tambang bukan logam, Irwan Daulay Pengamat Ekonomi & Pembangunan Sumut merespon dengan meminta SE itu sebaiknya dicabut dan selanjutnya […]

  • Kemerdekaan RI Atas Ijtihad Para Ulama, Dan Ulama Bersatu Untuk Prabowo

    Kemerdekaan RI Atas Ijtihad Para Ulama, Dan Ulama Bersatu Untuk Prabowo

    • calendar_month Jumat, 4 Jul 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Front Ulama Kabupaten Mandailing Natal, KH Abdul Baits Nasution, Lc. MA negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan bulan puasa Ramadhan. Kemerdekaan itu menurut KH Abdul Baits berkat perjuangan rakyat dan jihad para ulama. “Dan dengan niat ikhlas mereka, maka diperolehlah kemerdekaan. Karena itulah, kita jangan sampai lupa […]

  • Uang Makan PNS Diganti Uang Tambahan Penghasilan

    Uang Makan PNS Diganti Uang Tambahan Penghasilan

    • calendar_month Minggu, 14 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BINJAI- Dihapuskannya uang makan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Binjai ditanggapi beragam. Erlina Pulungan, Kepala Keuangan Pemko Binjai mengatakan uang makan bukan dihapuskan, tetapi diganti dengan uang tambahan penghasilan. “Semua uang makan PNS kita berikan, tapi semenjak tahun 2010, uang makan diganti dengan tambahan penghasilan,” ujar Erlina seraya menambahkan, tahun 2011 tidak ada […]

expand_less