Khofifah: BKKBN Harus Miliki Manajemen Kependudukan

Medan,
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara harus memiliki manajemen kependudukan dan membahasnya secara komprehensif. Hal ini bertujuan dalam mengantisipasi terjadinya ledakan penduduk di Indonesia.

“Ledakan penduduk tidak bisa dianggap main-main, karena jumlah penduduk sudah tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada. Harus ada manajemen kependudukan dan dibahas secara komprehensif,” ungkap Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nadhatul Ulama Khofifah Indar Parawansa dalam seminar sehari Analisis Dampak Kependudukan kerjasama BKKBN dengan mitra kerja di Hotel Madani Medan, Senin (25/07/2011).

Selama ini, menurut Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan (PP) itu, belum ada perspektif yang sama mengenai UU Kependudukan. Buktinya, masih banyak penduduk di Indonesia yang berada dibawah kemiskinan, karena kualitas penduduk yang masih rendah.

“Problem besar di Indonesia adalah masih soal kemiskinan, karena memang belum ada perspektif yang sama mengenai UU kependudukan. Instansi terkait, terutama BKKBN harus punya program membangun penduduk yang lebih berkualitas dan penduduk yang berkualitas akan lebih kompetitif,” tuturnya.

Untuk itu lanjutnya, BKKBN perlu mengadvokasi pemerintah daerah dan panitia anggaran DPRD dalam mensukseskan pembangunan penduduk yang lebih berkualitas. Hal itu penting, karena ada kaitannya dengan pencapaian target MdGS Tahun 2015.

”Program MdGS seperti, memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan gender, mengurangi jumlah kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV AIDS, penyakit malaria dan penyakit lain, menjamin kelstarian lingkungan dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan bisa terwujud apabila penduduk Indonesia memiliki kualitas pengetahuan dan kesehatan,” jelasnya.

Menurutnya, sulit membandingkan BKKBN zaman reformasi dan orde baru. “Kalau dulu, sewaktu saya masih berada di kabinet, dari APBN yang ada, untuk alat kontrasepsi hanya dialokasikan 15 persen dari kebutuhan. Saya sudah ambil posisi bagaimana menutupi 85 persen lagi, makanya harus dilakukan program ketuk pintu dan akhirnya secara bergilir mereka ingin mendapat keyakinan bahwa anggarannya memang tak cukup. Tapi, sekarang saya tidak dengar ada program ketuk pintu itu,” ujarnya.

Dari sisi muslimat, Khofifah memandang, perlu ada sosialisasi mengenai latihan pranikah kepada pasangan yang akan menikah. Tidak hanya dari Kementerian Agama dan lembaga yang berhubungan dengan agama, namun BKKBN juga punya peran penting dalam hal pembangunan keluarga berkualitas. Dia menilai, selama ini latihan pranikah tidak professional, karena masih banyak gugatan cerai yang datang dari isteri kepada suaminya.

“Angka gugatan cerai dari isteri 65 persen keatas dan itu justeru mayoritas dari umat Islam. Hal itu mungkin karena proses adaptasi (latihan pranikah) hanya1hari, bahkan sering tidak dilakukan, sementara umat Kristen proses pranikahnya 60 hari. Kalau gugatan cerai dilakukan perempuan yang perlu dipertanyakan laki-laki bagaimana memperkuat keutuhan keluarganya. Karena gugatan cerai dikarenaka persoalan ekonomi, selingkuh dan dari 13 item yang menyebabkan perceraian adalah perbedaaan afiliasi politik,” katanya.

PBB saja lanjut Khofifah, memiliki struktur dimana salah satu struktur punya staf ahli khusus keluarga. Hal itu karena PBB melihat bahwa keluarga dianggap sangat pentign. BKKBN salah satunya harus fokus pada pembangunan keluarga menuju keluarga berkualitas. “Untuk itu, latihan pranikah perlu dioptimalkan, BKKBN harus kerjasama dengan kemenag,” ujarnya.

Kepala BKKBN Sumatera Utara Nofrijal mengaku, akan terus berupaya mengatasi ledakan penduduk di Sumatera Utara melalui sosialisasi dan penyuluhan program KB kepada pasangan usia subur. Selain itu meningakatan peran pemuda, pemerataan akses pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan. (BS-021)
Sumber : beritasumut.com