Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode

Masyarakat Hutapuli Keluhkan Sertifikat Gratis dari BPN Madina

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 1 Okt 2010
  • print Cetak

Madina,
Terkait program pemerintah pusat tentang Program Nasional Pembaharuan Agararia Negara (PPAN) Tahun 2009 memberikan sertifikat secara gratis kepada masyarakat khususnya lahan persawahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak semulus sebagaimana disebutkan waktu sosialisasi sebab hingga saat ini belum juga terealisasi sepenuhnya.

Dari hasil investigasi yang dilakukan Analisa di lapangan masyarakat petani mulai mengeluhkan sertifikat gratis tersebut tidak pernah muncul. Padahal sudah dilengkapi semua administrasinya. Karena sebanyak 900 bidang tanah lebih sudah dilaksanakan pengukurannya di areal persawahan di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu.

Dahrul Ependi (36) Masyarakat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Madina, Jumat (24/9), mengatakan mereka sangat kecewa terhadap BPN Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai pilih bulu untuk mengeluarkan sertifikat tanah persawahan mereka, padahal tanah mereka sudah diukur pada tahun 2009 yang lalu dan sesuai dengan informasi dari pihak BPN bahwa tidak ada masalah lagi.

Kami menilai bahwa dalam pelaksanaan program nasional ini ada permainan pihak BPN Madina. Karena sebagian kecil saja yang keluar sertifikatnya, kita yakin bahwa program nasional tersebut sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya namun kenyataannya berbeda dengan apa yang ada dilapangan.

Kita berharap kepada BPN Provinsi Sumatera Utara untuk segera menanggapi permasalahan ini karena ini program nasional, jangan program nasional ini dipermainkan oleh petugas yang ada di daerah Madina.

“Kita yakin kalau pesoalan ini tidak segera ditindaklanjuti BPN Provinsi Sumatera Utara maka program nasional ini akan disalahgunakan oleh petugas yang ada di daerah ini,” katanya.

Kepala Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Madina Idham Kholid mengatakan memang pada sekitar bulan Juli 2009 yang lalu BPN Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan pengukuran terhadap tanah persawahan masyarakat di Desa Huta Puli ini sebanyak 960 bidang yang akan disertifikatkan namun sampai hari ini baru sekitar 100 sertifikat yang sudah masyarakat terima.

Sementara itu Kakan BPN Kabupaten Mandailing Natal yang dikonfirmasi melalui ponselnya via pesan singkat tidak memberikan jawaban apa-apa dan di telepon ke ponselnya tidak diangkat. (man)
sumber: analisadaily

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • DEMO PERAMBAHAN HUTAN

    DEMO PERAMBAHAN HUTAN

    • calendar_month Sabtu, 7 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (GEMA PALUTA) melakukan aksi unjuk rasa masalah permabahan hutan di depan kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (4/1). Mereka mendesak pemprov Sumut segera melakukan penggusutan kasus perambahan hutan lindung register 40 di Padanglawas, seluas 47.000 hektar yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. ( ant )

  • Aksi Inap CPNS di Kantor Bupati Madina Berakhir

    Aksi Inap CPNS di Kantor Bupati Madina Berakhir

    • calendar_month Selasa, 10 Jun 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Perwakilan CPNS dan Bupati Akan Bertemu Pejabat Kementerian PAN PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Senin (2/6/2014), berakhir Senin (9/6/2014). Aksi ini berakhir setelah ada kesepakatan antara pengunjukrasa dengan bupati Madina Dahlan Hasan Nasution bahwa perwakilan pengunjukrasa bersama bupati akan berangkat ke Jakarta bertemu langsung dengan pihak Kementerian PAN dan Badan […]

  • Insiden Batangtoru karena polisi kaku

    Insiden Batangtoru karena polisi kaku

    • calendar_month Jumat, 2 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO)– Penyebab terjadinya bentrok antara ratusan warga Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ratusan aparat kepolisian terkait penolakan warga terhadap pemasangan pipa pembuanganb air sisa (limbah) PT Agincourt Resourcer (AR) kesungai Batangtoru karena kepolisian menggunakan pengamanan berdasarkan legal formal. “Pihak kepolisian melakukan pengamanan berdasarkan legal formal yakni berdasarkan peraturan saja bukan berdasarkan bukan berdasarka pendekatan […]

  • DPP Golkar Rekomendasikan Pasangan Dahlan-Aswin

    DPP Golkar Rekomendasikan Pasangan Dahlan-Aswin

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Manndailing Online) – DPP Partai Golkar menerbitkan rekomendasi kepada pasangan Dahlan Hasan Nasution-Aswin Parinduri sebagai bakal calon bupati/wakil bupati Madina di Pilkada 2020. Itu diketaui pada temu pers yang dihadiri Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin Parinduri dan jajaran pengurus DPD Golkar Madina di D’San Hotel, Panyabungan, Senin (23/3/2020). Sekretaris DPD Golkar Madina menyatakan […]

  • Mandailing

    Mandailing

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    DALIHAN NA TOLU Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Mandailing tercermin dalam konsep Dalihan Na Tolu. Segala aktivitas sosial budaya indovidu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan ini. Konsep ini diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing karena tidak ditemukan padanannya dalam budaya manapun. Mereka meyakini bahwa konsep Dalihan na Tolu dapat membentuk suatu sistem kemasyarakatan […]

  • Idris Laena bantah peras BUMN

    Idris Laena bantah peras BUMN

    • calendar_month Kamis, 8 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta, (MO) – Anggota DPR RI dari Idris Laena menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemerasan sama sekali terhadap BUMN seperti yang disampaikan Menteri Dahlan Iskan. “Atas tuduhan tersebut, saya menyatakan dengan tegas, tidak benar sama sekali,” kata Idris Laena dalam keterangan persnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Ia menambahkan, dirinya juga kecewa kepada Dahlan […]

expand_less