Selasa, 14 Jul 2026
light_mode

Masyarakat Hutapuli Keluhkan Sertifikat Gratis dari BPN Madina

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 1 Okt 2010
  • print Cetak

Madina,
Terkait program pemerintah pusat tentang Program Nasional Pembaharuan Agararia Negara (PPAN) Tahun 2009 memberikan sertifikat secara gratis kepada masyarakat khususnya lahan persawahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak semulus sebagaimana disebutkan waktu sosialisasi sebab hingga saat ini belum juga terealisasi sepenuhnya.

Dari hasil investigasi yang dilakukan Analisa di lapangan masyarakat petani mulai mengeluhkan sertifikat gratis tersebut tidak pernah muncul. Padahal sudah dilengkapi semua administrasinya. Karena sebanyak 900 bidang tanah lebih sudah dilaksanakan pengukurannya di areal persawahan di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu.

Dahrul Ependi (36) Masyarakat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Madina, Jumat (24/9), mengatakan mereka sangat kecewa terhadap BPN Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai pilih bulu untuk mengeluarkan sertifikat tanah persawahan mereka, padahal tanah mereka sudah diukur pada tahun 2009 yang lalu dan sesuai dengan informasi dari pihak BPN bahwa tidak ada masalah lagi.

Kami menilai bahwa dalam pelaksanaan program nasional ini ada permainan pihak BPN Madina. Karena sebagian kecil saja yang keluar sertifikatnya, kita yakin bahwa program nasional tersebut sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya namun kenyataannya berbeda dengan apa yang ada dilapangan.

Kita berharap kepada BPN Provinsi Sumatera Utara untuk segera menanggapi permasalahan ini karena ini program nasional, jangan program nasional ini dipermainkan oleh petugas yang ada di daerah Madina.

“Kita yakin kalau pesoalan ini tidak segera ditindaklanjuti BPN Provinsi Sumatera Utara maka program nasional ini akan disalahgunakan oleh petugas yang ada di daerah ini,” katanya.

Kepala Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Madina Idham Kholid mengatakan memang pada sekitar bulan Juli 2009 yang lalu BPN Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan pengukuran terhadap tanah persawahan masyarakat di Desa Huta Puli ini sebanyak 960 bidang yang akan disertifikatkan namun sampai hari ini baru sekitar 100 sertifikat yang sudah masyarakat terima.

Sementara itu Kakan BPN Kabupaten Mandailing Natal yang dikonfirmasi melalui ponselnya via pesan singkat tidak memberikan jawaban apa-apa dan di telepon ke ponselnya tidak diangkat. (man)
sumber: analisadaily

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Operasional Penggorengan Aspal Dihentikan Sementara

    Operasional Penggorengan Aspal Dihentikan Sementara

    • calendar_month Minggu, 8 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Penggorengan aspal milik Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), diprotes warga setempat, Jumat (06/05/2011). Camat Panyabungan Kota Sahnan Batubara MM akhirnya mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional penggorengan aspal. (Ist)

  • Pengumuman Hasil Tes CPNS Jalur Umum 24 Desember

    Pengumuman Hasil Tes CPNS Jalur Umum 24 Desember

    • calendar_month Jumat, 13 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengumuman hasil tes CPNS dari jalur honorer kategori dua (K2) molor sebulan lebih dari jadwal semula. Dari yang direncanakan 14 Desember 2013, menjadi akhir Januari 2014. Jadwal pengumuman terbaru ini diketahui dari surat edaran yang dikeluarkan Sekteratis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tasdik Kinanto, yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina […]

  • RPAPBD Madina 2021 Diajukan Sebesar 1,68 Triliun

    RPAPBD Madina 2021 Diajukan Sebesar 1,68 Triliun

    • calendar_month Jumat, 24 Sep 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rancangan Perubahan APBD Mandailing Natal TA 2021 diajukan sebesar Rp 1.689.954.783.147. Angka itu naik dari APBD murni yang sebesar Rp 1.643.763.327.503. Sementara sisi belanja,  pada Rancangan Perubahan APBD 2021 ini sebesar Rp 1.737.394.264.628. Naik dibanding APBD murni yang sebesar Rp 1.673.136.120.492. Ada pertambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 50.125.204.608. Pada […]

  • DPRD dan Pemkab Madina Setujui Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026

    DPRD dan Pemkab Madina Setujui Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026

    • calendar_month Rabu, 16 Feb 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Setelah melewati pembahasan pansus, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Persetujuan tersebut diambil melalui rapat paripurna Persetujuan Bersama Ranperda RPJMD pada Rabu (16/2) di ruang paripurna DPRD, Desa Parbangunan, Panyabungan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh […]

  • Penjualan Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai HET

    Penjualan Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai HET

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penjualan pupuk bersubsidi oleh pengecer kepada petani  di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) harus sesuai dengan HET (Harga Ecerean Tertinggi).  Sedangkan HET yang ditetapkan adalah sebesar 90.000 per sak untuk jenis urea. Itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian Madina, Taufik Zulhandra Ritonga kepada Mandailing Online, Rabu (8/4) usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran […]

  • Keberadaan 13 WNA di PT.SMGP Akan Didalami Pemkab Madina

    Keberadaan 13 WNA di PT.SMGP Akan Didalami Pemkab Madina

    • calendar_month Kamis, 12 Jan 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal akan mendalami keberadaan 13 warga negara asing di PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT.SMGP). Pendalaman itu dilakukan untuk memastikan apakah ke 13 orang itu hanya melakukan kunjungan atau menjadi pekerja.    Kepala Dinas Disnakertrans Kabupaten Mandailing Natal, Syamsir Lubis kepada wartawan, Selasa (10/1)  menyebutkan dari laporan bulanan, tenaga kerja PT.SMGP serta […]

expand_less