Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Awas Joki CPNS

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 14 Des 2010
  • print Cetak


*18.432 Pelamar Rebut 324 Kursi CPNS Medan

Informasi dihimpun Berita di lapangan, Selasa (14/12), sejumlah peserta seleksi CPNS tetap saja mengkhawatirkan terjadi kecurangan dalam rek-rutmen CPNS ini. ‘Pengamanan naskah ujian harus dilakukan secara ketat, jangan sampai bocor. Kemudian, harus juga diwaspadai keberadaan joki CPNS saat ujian berlangsung,’ ujar Irma, salah sorang calon peserta seleksi CPNS Pemko Medan.

Dijelaskannya, jika me-mang soal ujian sudah bocor, atau ada praktik perjokian dalam penerimaan CPNS ini, itu sama saja seleksi ini tak perlu dilakukan. ‘Itu tidak fair, jadi kita minta petugas mela-kukan pengamanan secara ketat,’ ujarnya

Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM juga mewanti-wanti, agar pengamanan naskah ujian harus dila-kukan secara ketat. Jangan sampai bocor sebelum ujian penerimaan CPNS berlang-sung.

’Saya harapkan petugas keamanan menjalankan tugasnya dengan baik. Terutama dalam pengamanan dan pengawalan ketika menjemput soal ujian serta mengantar lembar jawaban nantinya ke Univer-sitas Sumatera Utara,’ kata Sekda Kota Medan Drs H M Fitrius SH MM ketika membacakan pidato Walikota saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ujian Penerimaan CPNS Pemko Medan Tahun 2010 dari Pelamar Umum di Balaikota, kemarin.

Dijelaskan, lokasi ujian tersebar di SMP, SMU dan SMK se-Kota Medan. Oleh karenanya setiap lokasi ujian harus ada pengamanan, baik dari aparat kepolisian, kodim dan lain-lain. “Jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba menggagalkan penerimaan CPNS dan peluang bagi joki untuk memasuki ruangan ujian dengan maksud memberikan bantuan kepada peserta ujian dengan

iming-iming tertentu,” tegasnya.

Untuk itu Walikota minta kepada panitia untuk menjalin koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Poldasu, Polresta Medan, Kodim I/BS, Dishub Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan ujian seleksi penerimaan CPNS Pemko Medan Tahun 2010 dari pelamar umum berjalan dengan baik, tertib dan lancar di semua lokasi ujian.

Walikota minta kepada seluruh panitia jangan sampai ada yang mencoba memberikan janji atau iming-iming untuk meluluskan peserta ujian dengan imbalan-imbalan tertentu. “Saya tegaskan ujian penerimaan CPNS Pemko Medan adalah murni. Yang bisa menentukan kelulusan adalah peserta yang menjawab soal ujian dengan baik dan benar,” ujarnya mengingatkan.

Kepala BKD Kota Medan Lahum SH melaporkan, formasi CPNSD Kota Medan Tahun 2010 dari pelamar umum adalah 324 orang. Perinciannya, tenaga pendidik/guru (56 orang), tenaga kesehatan (80 orang) dan tenaga teknis (188 orang).

Dijelaskan, pelaksanaan ujian digelar Rabu (15/12) dengan 48 lokasi ujian meliputi 33 SMA/SMK dan 15 SMP. Untuk peserta dari lulusasn D1, D2 dan D3 lokasi ujiannya di gedung SMP, sedangkan peserta lulusan S1 dan D2 lokasi ujiannya di gedung SMA/SMK. Dari 48 lokasi, menggunakan 920 ruangan dengan kapasitas 18.420 orang serta diawasi 1.838 orang pengawas yang terdiri dari guru-guru sekolah negeri.

Berdasarkan registrasi online, papar Lahum, jumlah pelamar adalah 24.396 orang. Namun bagi pelamar yang memenuhi syarat dan diberikan nomor ujian sekitar 18.432 orang dengan cara mencetak sendiri melalui website: pcpns.pemkomedan.go.id. Merekalah yang akan bertarung memperebutkan 324

formasi CPNS Pemko Medan. “Dari 18.432 orang itu, peserta yang telah mencetak nomor ujiannya sampai hari ini, Senin (13/12), baru sekitar 16.000 peserta,” ungkapnya.

Menurut Lahum, penjemputan atau pengambilan naskah soal ujian dan lembaran jawaban komputer (LKJ) dilakukan pada hari pelaksanaan ujian tiba yakni Rabu (15/12). Untuk itu diperlukan pengamanan dari petugas Poldasu, Polresta Medan, Satpol PP dan Dishub Kota Medan.

Dikatakan, pengumuman hasil ujian dilaksanakan pada 22 Desemner 2010 melalui media massa/koran terbitan Sumut dan website Pemko Medan. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, harus mendaftarkan kembali ke BKD Kota Medan pada 23 sampai 29 Desember 2010 dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Lahum minta kepada seluruh peserta ujian untuk membawa KTP ketika ujian. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan apakah foto dalam KTP sesuai dengan foto yang ada pada nomor ujian. Karenanya, ia minta kepada para kepala sekolah tempat lokasi ujian berlangsung dan pengawas ujian mencocokkan foto di nomor ujian dengan KTP peserta ujian. (irh)
Sumber : Berita Sore

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejatisu belum layak terbaik

    Kejatisu belum layak terbaik

    • calendar_month Selasa, 20 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (MO)– Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dinilai tidak layak menerima peringkat terbaik ke-3 prestasi kerja Kejati se-Indonesia Tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Sementara segudang kasus besar khususnya kasus korupsi yang yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum mampu diselesaikan. “Pemberian penghargaan ini hanya seremonial dan tidak layak Kejati Sumut untuk mendapatkan gelar […]

  • DPRD Madina Usul Pola Pendidikan Akhlakul Karimah

    DPRD Madina Usul Pola Pendidikan Akhlakul Karimah

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online ) – Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengusulkan pola pendidikan yang menekankan kepada pengauatan akhlakul karimah. Sekretaris Komisi I, M. Rahim Nasution menyatakan usulan itu akan diajukan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (20/10). Ranperda itu menyangkut  pengelolaan dan penyelanggaraan pendidikan dasar yang memiliki kandungan pengembangan kemampuan  dan mendidik sumber […]

  • Survei: Pancasila Masih Dibutuhkan "Masih ada diskriminasi terhadap Pancasila, belum diakui, pemerintah masih setengah hati."

    Survei: Pancasila Masih Dibutuhkan "Masih ada diskriminasi terhadap Pancasila, belum diakui, pemerintah masih setengah hati."

    • calendar_month Rabu, 1 Jun 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Badan Pusat Statistik menemukan dalam surveinya, publik masih membutuhkan Pancasila. Dari 12.000 responden yang ditanya, 79,26 persen menyatakan Pancasila penting dipertahankan. “Sementara 89 persen masyarakat berpendapat permasalahan bangsa, disebabkan kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melansir hasil survei itu dalam pidato kebangsaan di Gedung MPR, Rabu 1 Juni 2011. Berdasarkan survei itu, […]

  • 3 Tahun Penggunaan Dana PKK Desa Talapeta Tak Jelas

    3 Tahun Penggunaan Dana PKK Desa Talapeta Tak Jelas

    • calendar_month Selasa, 16 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    STM Hilir, Sejak Bukti Barus menjabat Kepala Desa Talapeta, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli serdang, dana Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahun tidak diketahui digunakan kemana. Demikian diungkapkan Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Rakyat (Perak) Sumatera Utara Tambah Ginting di Talun Kenas, Senin (15/08/2011). Menurut Tambah, […]

  • Fraksi Golkar : Bupati Harusnya Mencopot Tersangka Koruptor

    Fraksi Golkar : Bupati Harusnya Mencopot Tersangka Koruptor

    • calendar_month Rabu, 10 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Madina harusnya tak menjamin pejabat tersangka koruptor yang berakibat polisi tak bisa melakukan penahanan. “Seharusnya bupati mencopot jabatan, bukan memberikan jaminan,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) As. Imran Khaitamy Daulah SH kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/2). Itu dikatakan Imran terkait kegagalan Polres Madina menahan […]

  • ASN Madina Gugat Sanksi Bupati ke Ombudsman dan BKN, Nilai Prosedur Cacat Hukum

    ASN Madina Gugat Sanksi Bupati ke Ombudsman dan BKN, Nilai Prosedur Cacat Hukum

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA||Mandailing Online  – Tak terima didemosi jadi staf pelaksana, Rahmad Daulay, ST, seorang ASN Pemkab Mandailing Natal / mantan Kepala Inspektorat melawan. Ia resmi mengadukan Bupati Madina ke Ombudsman Sumut dan BKN. Alasannya sanksi dinilai cacat prosedur dan salah aturan. Rahmad Daulay pada Mandailing Online Senin 27/4/2026 mengirimkan kronologis kejadian.  Kasus sendiri bermula 29 Oktober […]

expand_less