MEDAN – Sumatera Utara termasuk di antara 10 provinsi yang membutuhkan keberadaan Lembaga Sensor Film. Lembaga Sensor Film Daerah Sumatera Utara segera dibentuk setelah ditandanganinya MoU antara Pemprovsu dan Lembaga Sensor Film Nasional di Ruang Beringin Kantor Gubsu, Jumat (3/10).
Penandatanganan dilakukan Sekdaprovsu Nurdin Lubis mewakili Pemerintah Provinsi Sumut dan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Mukhlis Paeni. Hadir para Asisten Setdaprovsu, para Kepala SKPD Provinsi Sumatera Utara dan pejabat Pemprovsu beserta anggota LSF Djamalul Abidin dan Prof Ridwan Lubis.
Ketua LSF Mukhlis Paeni mengatakan, Sumut merupakan salah satu daerah strategis dan memiliki tiga kriteria perlunya keberadaan LSF Daerah. “Sumut memiliki kriteria tersebut serta Sumut merupakan suatu daerah yang memiliki perkembagan industri perfilman ketiga terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat,” katanya, seperti dilansir dari Sumut Pos (Grup JPNN), Jumat (3/10)
Menurut Mukhlis ada berbagai pertimbangan dalam menentukan pembentukan perwakilan di daerah guna menunjang kinerja LSF di daerah agar sesuai dengan tujuan pembentukan perwakilan tersebut. “Di mana tentu meliputi potensi penduduk, potensi keragaman budaya, potensi ekonomi sosial dan kerawanan perbatasan. Selain itu kriteria lain yang harus dipenuhi adalah keberadaan media seperti rumah produksi, bioskop, stasiun TV, peredaran cakram optik dan yang paling penting adalah respon pemerintah daerah,” jelasnya.
“Ini penandatanganan yang ke 6 dari 10 provinsi yang akan dibentuk lembaga sensor film daerah. Dalam waktu dekat ini akan ada pembentukan pengurus LSF di 4 Provinsi lainnya” tambah Mukhlis.
Fungsi dari LSF lanjut Mukhlis adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul akibat dari peredaran dan pertunjukan seluruh tayangan, baik film ataupun film iklan yang tidak sesuai dengan azas, tujuan dan fungsi perfilman Indonesia.
Sumber : jpnn
