Minggu, 31 Mei 2026
light_mode

Bamus DPRD Madina Gagal Lagi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 13 Agt 2012
  • print Cetak

foto gedung dewanPanyabungan (MO) – Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Madina gagal lagi, Senin (13/8) untuk menetapkan jadwal agenda pembahasan Perhitungan APBD 2011. Ini gagal kali kedua setelah pada Jum’at (10/8) gagal rapat akibat tak mencukupi quorum.

Kegagalan kali kedua ini juga akibat jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi quorum. Dari 23 total jumlah anggota Bamus plus pimpinan dewan, hanya 10 orang yang hadir, sehingga tidak mencapai angka setengah + 1.

Kesepuluh anggota Bamus yang hadir adalah Jakfar Rangkuti (Golkar), Syariful Sarling Lubis (Golkar), Hj. Riadoh (PKB), Siti Aisyah Nasfah (Golkar), Ali Hanapiah Nasution (PDI P), Irwan Nasution (Demokrat), Harminsyah Batubara (Demokrat), Edi Anwar (PKB), Syafaruddin Ansyari Nasution (Wakil Ketua DPRD/Demokrat) dan As Imran Khaytami Daulay (Ketua DPRD/Golkar).

Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bertugas menetepkan jadwal-jadwal agenda persidangan DPRD yang bersifat urgen. Dan Perhitungan APBD 2011 atau lazim disebut LKPJ (laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati merupakan agenda yang sangat urgen dalam sistem tahapan keungan daerah dan nasional.

Kondisi tertunda-tundanya rapat Bamus ini makin memperlambat agenda dan tugas-tugas kedewanan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2012. Ini memprihatinkan karena DPRD masih harus mengejar 2 agenda penting hingga penghujung Desemeber, yakni pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 dan agenda pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah 2013.

Tidak cukupnya quorum pada dua kali rapat Bamus tersebut sebagai dampak terpecahnya lembaga legislatif tersebut ke dalam dua kekuatan kelompok.

Kelompok pertama adalah kubu Fraksi Hanura, Fraksi PKS, Fraksi Bersatu, anggota dewan dari Partai PAN, yang menciptakan kekuatan dalam rangka memberikan tekanan kepada pemerintahan Hidayat-Dahlan dalam rangka mendorong terjadinya perubahan perjalanan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik.

Kelompok kedua meliputi Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi Perjuangan Reformasi. Kelompok ini tetap konsisten menyelenggarakan agenda-agenda DPRD dan menyangga kebijakan pemerintahan Hidayat-Dahlan. (dab)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saroha Malaysia Akan Investasi di Madina, Ketua HIPMI: Kita Sambut Baik Rencana Itu

    Saroha Malaysia Akan Investasi di Madina, Ketua HIPMI: Kita Sambut Baik Rencana Itu

    • calendar_month Rabu, 29 Jun 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN, (Mandailing Online) – Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mandailing Natal (Madina) menyambut baik keinginan Perkumpulan Saroha Malaysia berinvestasi di Bumi Gordang Sambilan. Hal itu disampaikan Ketua Umum BPC HIMPI Madina Mhd. Zainal Arifin, M.Si saat meninjau lahan pertanian dan peternakan di wilayah Panyabungan Barat, Rabu (29/6). “HIPMI berkomitmen untuk terus berkontribusi […]

  • Dua Pengedar Narkoba Diringkus Polsek Batahan Ada 34,5 Gram Sabu Jadi Barang Bukti

    Dua Pengedar Narkoba Diringkus Polsek Batahan Ada 34,5 Gram Sabu Jadi Barang Bukti

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA( Mandailing Online ):  – Jajaran Personel Polsek Batahan, Polres Mandailing Natal (Madina) berhasil mengamankan dua orang pengedar narkoba golongan I jenis sabu-sabu, Selasa lalu (29/10/2024). 34,57 Gram sabu disita. Sesuai Rilis Pers Humasy Polres Madina, Kedua pengedar itu adalah FP (34) dan MN (29). Mereka tercatat sebagai penduduk Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan. Kapolsek […]

  • Madina Persiapkan MTQ Tingkat Kabupaten

    Madina Persiapkan MTQ Tingkat Kabupaten

    • calendar_month Rabu, 19 Feb 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXIV tingkat kabupaten. Berlangsung dari 21 hingga 24 Februari 2025, dan menjadi bagian dari peringatan HUT ke-26 Madina serta persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Madina, Bahrudin Juliadi, mengatakan bahwa MTQ merupakan agenda tahunan untuk menanamkan nilai-nilai […]

  • Kepala BIN: Pilkada Ditunda Jika Daerah Hanya ada Satu Calon

    Kepala BIN: Pilkada Ditunda Jika Daerah Hanya ada Satu Calon

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan pilkada serentak bisa ditunda jika ada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. “Belakangan ini ada beberapa kendala yang tidak disangka-sangka adalah ada Kabupaten atau kota yang tidak ada calonnya. Itu konsekuensinya harus ditunda pada periode berikutnya,” ujar Sutiyoso di Balai Kartini, Jakarta, Kamis […]

  • Warga Hayu Raja Curigai Pencairan BLT 24 Desember 2020

    Warga Hayu Raja Curigai Pencairan BLT 24 Desember 2020

    • calendar_month Kamis, 4 Feb 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN SELATAN (Mandailing Online) – Penduduk Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing Natal mencurigai masa pembagian BLT Dana Desa yang harus di tanggal 24 Desember 2020. Padahal, menurut warga, BLT itu bisa disalurkan jauh sebelum Desember yang sejatinya tanpa kendala. Pejabat pemerintah desa beralasan pihak bank Sumut Panyabungan selaku bank penyalur Dana Desa kehabisan […]

  • Mantan Koruptor Jadi Caleg Bikin Dilematis

    Mantan Koruptor Jadi Caleg Bikin Dilematis

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Direktur Bidang Politik dan Jaringan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Ridwan Darmawan, menilai Undang-undang yang membolehkan mantan narapidana korupsi dan narkoba bisa maju menjadi Calon Legislatif 2014 memang membuat dilematis. “Di satu sisi, itu hak politik setiap orang sesuai prinsip HAM, di sisi lain kondisi penegakan hukum bagi koruptor juga […]

expand_less