Kamis, 5 Mar 2026
light_mode

Demi Citra, PM Malaysia Suap Stasiun TV

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 7 Agt 2011
  • print Cetak


KUALA LUMPUR –
Stasiun TV internasional CNBC membatalkan siaran program utama mereka World Business yang diduga menerima suap dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk wawancara khusus dan pencitraan pemerintah Malaysia.

Situs themalaysianinsider.com pada Kamis malam (4/8/2011) merilis laporan FBC Media sebuah perusahaan jasa humas di Inggris menerima uang jutaan Ringgit Malaysia untuk merekayasa pemberitaan.

CNBC menyatakan sedang menginvestigasi sepak terjang FBC Media dengan PM Najib dan pemerintah Sarawak agar stasiun TV internasional yang dipercaya pelaku bisnis dunia itu tidak terkena nasib seperti tabloid News of The World, yang tutup setelah terlibat skandal pemberitaan yang melanggar hukum.

“Sebagai jawaban atas pertanyaan Malaysian Insider kami mengakui sudah menutup program World Business karena dugaan jual-beli berita dan mulai menginvestigasi FBC dan praktik bisnis mereka,” kata Wakil Presiden Komunikasi dan Pemasaran CNBC Charlotte Westgate dalam surat elektronik.

World Business dipimpin Redaktur Pelaksana CNBC, John Defterios langsung dihentikan tayangannya setelah sebuah pemberitaan internet di Negara Bagian Sarawak melansir berita dugaan suap oleh PM Najib dan pemerintah Sarawak terhadap program paling bergengsi, yang juga ditonton jutaan pebisnis di Indonesia itu. Berita online oleh Anil Neto di Sarawak menulis “CNBC Memutus Hubungan Dengan FBC Media!”.

Seorang whistle blower di London mengungkapkan betapa politisi kubu penguasa Malaysia, Barisan Nasional (BN) membayar jutaan Ringgit dari anggaran nasional ke FBC untuk mengatur pemberitaan yang “baik-baik” di Stasiun TV CNBC.

Laporan dari Sarawak menampilkan sederet nama politisi seperti PM Najib Razak, mantan PM Abdullah Badawi, Menteri Kepala Sarawak Tan Sri Taib Mahmud, menggunakan suap untuk membeli pencitraan di TV CNBC dan media internasional lainnya.

“Mengijinkan program dibayar oleh politisi merupakan praktik penipuan jutaan pemirsa yang mengira mereka sedang menonton tayangan yang obyektif dan tidak memihak. Ini merupakan kejahatan berat terhadap hukum penyiaran. Terlebih bagi perusahaan global sekelas CNBC dan induk usahanya NBC di Amerika Serikat,” ujar laporan dari Sarawak itu.

Charlotte Westgate, menolak memberikan keterangan lebih lanjut untuk saat ini karena pihaknya masih terus menyelidiki skandal itu. Selain dengan CNBC, FBC mengakui pihaknya juga berhubungan profesional dengan BBC dan CNN. (Themalaysianinsider.com/anilneto.com/Iwan Santosa)
Sumber : tribunnews.com/

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Komisi II DPR: Pemekaran Nanti lah, Sabar

    Ketua Komisi II DPR: Pemekaran Nanti lah, Sabar

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi II DPR belum berani memastikan kapan lima Rancangan Undang-undang (RUU) pemekaran di wilayah Sumut akan dibahas lagi. Lima RUU itu, empat masuk paket 65 RUU, yakni RUU pembentukan Provinsi Tapanuli Utara (Protap), Provinsi Kepulauan Nias, Kabupaten Simalungun Hataran, dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Keempat RUU itu sudah keluar ampresnya dan sudah dibahas […]

  • Demokrasi Suburkan Korupsi, Islam Punya Solusi

    Demokrasi Suburkan Korupsi, Islam Punya Solusi

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Anita Safitri, S.Pd Aktivis dakwah & anggota komunitas Madina Menulis     Korupsi di Indonesia saat ini sudah tidak terkendali, dari tahun ke tahun semakin meningkat seolah menjadi tren dimana-mana. Di tahun 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sebanyak 3.708 laporan dugaan korupsi sejak Januari hingga November 2021. Dari 3.708 laporan tersebut, […]

  • Awal Juni Ada Razia Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Madina

    Awal Juni Ada Razia Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Madina

    • calendar_month Jumat, 31 Mei 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online) : Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT Pependa) atau Kantor Samsat Panyabungan bekerjasama dengan PT. Ak. Jasaraharja dan Satlantas Polres Mandailing Natal akan menggelar Razia Gabungan Kepatuhan Pajak Kenderaan Bermotor yang dimulai Tanggal 3 hingga 6 Juni 2024. Kepala UPT. Pependa Kantor Samsat Panyabungan Salamat Nasution S.Sos mengatakan razia gabungan dilaksanakan […]

  • Capaian Vaksinasi untuk Maksimalkan Pembangunan

    Capaian Vaksinasi untuk Maksimalkan Pembangunan

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Capaian vaksinasi ternyata berpengaruh terhadap maksimalisasi anggaran untuk pembangunan, baik fisik maupun SDM. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution dalam acara launching Digitalisasi Transaksi Penerimaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal di gedung serbaguna Parbangunan, Rabu (15/12). Wabup Atika menyampaikan, capaian vaksinasi di Madina masih kurang 14 […]

  • Lagi, Pembakar Camp PT ALM Ditangkap

    Lagi, Pembakar Camp PT ALM Ditangkap

    • calendar_month Selasa, 24 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Pelarian Kepala Desa Sukamakmur Khoirun Nasution dan Ketua LSM Badan Investigasi Nasional (BIN) Parlindungan Hasibuan, berakhir. Dua tersangka pembakaran camp PT Anugerah Langkat Makmur (ALM) di Desa Sukamakmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Madina ini, ditangkap petugas dari dua lokasi berbeda di Kota Padangsidimpuan. “Kita berhasil mengamankan keduanya dari lokasi berbeda di Padangsidimpuan pada Sabtu […]

  • Ajak Warga Awasi ADD, Pemkab Madina Sediakan SMS

    Ajak Warga Awasi ADD, Pemkab Madina Sediakan SMS

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Terkait peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 di Madina, yaitu 16 milyar dari APBD Madina dan Dana Desa 99,3 milyar dari APBN, Pemkab Madina mengajak warga melakukan pengawasan. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Madina telah menyediakan sarana telekomunikasi (SMS) melalui nomor 081214055800 bagi warga yang hendak memberikan laporan dan […]

expand_less