Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

Didemo Mahasiswa, Kejari Madina Akui Kegiatan Garda Desa Kegiatan Kejaksaan Namun Tidak Tau Anggaran Ditampung di APBDes

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
  • print Cetak

Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) demo kantor Kejari Madina Rabub16/7/2025 ( fikri )

PANYABUNGAN (Mandailing Online) –Jupri Wandry Banjarnahor, S.H., M.H., selalu Kepala Seksi Intelijen Kejari Madina mengakui  kegiatan garda desa yang dilaksanakan di setiap desa di Madina merupakan kegiatan Kejaksaan Negeri Madina. Namun ia mengaku tidak tahu bahwa kegiatan itu ditampung di APBDes tahun 2025.

“Benar itu memang kegiatan kami, tapi soal ditampung di APBDes kami tak tau soal itu. Saya akan sampaikan hal ini pada pimpinan,” Ujar Jupri saat menemui Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) yang berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Madina hari ini rabu 16/7/2025.

Jawaban Kepala Seksi Inteligen Kejari Madina terkait kegiatan garda desa itupun dinilai pengunjuk rasa tidak begitu memuaskan.

“9 juta setiap desa harus mengeluarkan uang dari APBDes demi kegiatan garda desa. Bayangkan 377 Desa di Madina apabila dikalikan dengan 9 juta itu dana yang pantastis” kata Fajar salah seorng peserta aksi.

Fajar menilai dana desa diperlakukan seperti sapi perah. Tiap tahun kegiatan itu dilaksanakan yang dananya dari APBDes . Fajar menuding Kejari Madina sendiri yang bermain dengan dana desa itu. Harusnya dana desa juga di efisiensi pada kegiatan atau program yang tepat.

Sementara itu Fadly Kordinator Umum Pada Aksi tersebut didepan kantor Kejaksaan Madina meminta agar tidak ada interpensi terhadap kegiatan dana desa di Madina serta tak membebani desa agar penggunaan dana desa efektif di seluruh Madina.

“Kegiatan Garda Desa yang diistilahkan itu jelas mubazzir karena desa tidak akan faham  kegiatan yang menelan anggaran miliaran itu  “, tegas Fadly.

Dalam aksi damai mahasiswa itu tidak tampak Kepala Kejaksaan Negeri Madina Muhammad Ikbal SH.MH. Mahasiswa sendiri melakukan aksi sejak pukul 11.30 hingga 12.00. aksi tersebut berjalan lancar sampai mahasiswa membubarkan diri. Namun mahasiswa menyampaikan akan melakukan aksi lanjutkan terkait Garda Desa yang diduga selalu jadi bancakan yang tak berorientasi kegiatannya. ( flkri )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga 4 Desa Minta Lahan Mereka Dikeluarkan dari Izin Lokasi KP USU

    Warga 4 Desa Minta Lahan Mereka Dikeluarkan dari Izin Lokasi KP USU

    • calendar_month Sabtu, 14 Mei 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga empat desa di Kecamatan Muara Batang Gadis meminta bupati Mandailing Natal mengeluarkan lahan seluas 2.542 hektar dari Izin Lokasi KP USU. Ini mengindikasikan, bahwa kebijakan pemerintah di era bupati Amru Daulay yang memberikan izin lokasi kepada KP USU tak berterima di tingkat rakyat di empat desa selaku pemilik lahan. Juga […]

  • Bantu Korban Bencana Alam, PMII Psp-Tapsel Galang Dana

    Bantu Korban Bencana Alam, PMII Psp-Tapsel Galang Dana

    • calendar_month Minggu, 7 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIDIMPUAN- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Padangsidimpuan (Psp)-Tapanuli Selatan (Tapsel), turun ke jalan menggalang dana untuk membantu korban bencana alam di Indonesia, Jumat (5/11). Pengurus dan kader PC PMII Psp-Tapsel saat melakukan aksi galang dana, Jumat (5/11). Ketua Umum Pengurus Cabang (Ketum PC) PMII Psp-Tapsel, Kobol Nasution didampingi Sekretaris Umum (Sekum), Dedy Kurniawan Nasution, […]

  • Konsumsi Dalam Negeri Solusi Naikkan Harga Karet

    Konsumsi Dalam Negeri Solusi Naikkan Harga Karet

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      JAKARTA – Mendongkrak konsumsi di dalam negeri menjadi fokus bahasan di Kemenko Perekonomian, Senin (14/10/2019) untuk menaikkan harga karet alam. Konsumsi dalam negeri yang bisa menggunakan karet alam meliputi aspal jalan raya, pembuatan traffic cone, bantal rel kereta api hingga dock fender dan masih banyak lagi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) […]

  • Bupati Madina: Penting Kerjasama BUMDes – Koperasi Merah Putih 

    Bupati Madina: Penting Kerjasama BUMDes – Koperasi Merah Putih 

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution menekankan pentingnya kerja sama antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Saipullah mendorong agar kedua lembaga ini bersama-sama mengembangkan enam gerai penting di desa, yaitu gerai sembako, LPG, pupuk, apotek/klinik, cold storage, dan gudang penyimpanan. Cold storage, kata Saipullah, menjadi kunci untuk menjaga kualitas hasil pertanian […]

  • Penerima Raskin di Panyabungan Dikutip Baiya Transpor

    Penerima Raskin di Panyabungan Dikutip Baiya Transpor

    • calendar_month Sabtu, 27 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Warga Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengeluhkan harga beras bagi keluarga miskin (Raskin) pada November 2010 sebesar Rp 2.000/kg. Padahal, harga sebelumnya Rp 1.600/kg. Naiknya harga karena warga dibebani biaya transportasi Rp 400/kg. “Kita merasa keberatan karena yang kita tahu harga Raskin hanya Rp 1.600/Kg. Kalau alasannya untuk biaya operasional […]

  • Akhirnya! DK PBB Keluarkan Resolusi Penghancuran Senjata Kimia Suriah

    Akhirnya! DK PBB Keluarkan Resolusi Penghancuran Senjata Kimia Suriah

    • calendar_month Senin, 30 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    NEW YORK, – Dewan Keamanan PBB akhirnya mengesahkan resolusi yang memerintahkan penghancuran senjata kimia Suriah. Dengan suara bulat, negara-negara anggota DK PBB juga mengecam serangan gas beracun di Damaskus, Suriah bulan Agustus lalu. Ini merupakan resolusi DK PBB pertama mengenai konflik Suriah yang telah berlangsung 30 bulan. Sebelumnya, tiga resolusi mengenai Suriah selalu digagalkan oleh […]

expand_less