Senin, 2 Mar 2026
light_mode

Disdik Madina Tidak Tolerir Guru PPPK yang Jadi Anggota BPD Desa Hutarimbaru

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Gempar Alam Oknum PPPK yang bertugas di SDN 378 Sikara Kara, Kecamatan Natal ( Madina ) yang rangkap sebagai BPD Hutarimbaru, Panyabungan Timur dapat teguran keras dari Kadis Pendidikan Madina.

Plt Kadis Pendidikan Rahmat Hidayat nyatakan tidak mentolerir Guru PPPK yang tidak mengutamakan proses pembelajaran. Setelah mengetahui ada Oknum PPPK rangkap jabatan, apalagi menurut Rahmat para Guru PPPK itu di gaji Negara.

“Harusnya, Guru konsentrasi dengan proses pembelajaran dan mengutamakan perkembangan peserta didik. Mereka sudah di gaji negara,” Ucap Rahmat Pada Mandailing Online saat di jumpai diruangan nya. Kamis, (05/12/2024).

Mengikuti Petunjuk Tekhnis (Juknis) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kata Rahmat. Ia telah meminta ketegasan Gempar Alam. Oknum Gempar Alam mestinya memlih salah satu diantara 2 Pilihan, menjadi BPD Hutarimbaru atau sebagai tenaga pengajar  PPPK seperti sebelumnya.

“Saya sudah tegaskan pada yang bersangkutan, kalau ingin menjadi tenaga pengajar PPPK segera membuat pengunduran diri dari BPD, dan sebaliknya,” Ungkap Rahmat. Besok Jum’at (06/12) disampaikan Rahmat, Oknum PPPK yang bersangkutan akan mendatangi kantor dinas pendidikan didampingi korwil untuk memberikan surat pengunduran dirinya dari BPD Hutarimbaru, setelah Plt kadis pendidikan menindaklanjuti laporan warga melalui Media.

Rahmat berharap. Hal itu juga di indahkan oleh oknum yang sama statusnya, guna bisa menyeimbangkan dunia pendidikan dan efesiensi serta efektivitas proses pembelajaran.

Sebelumnya, Gempar Alam diketahui adalah seorang tenaga pengajar di SDN 378, Sikara Kara, Kecamatan Natal, serta rangkap jabatan jadi salah satu anggota BPD di Desa Hutarimbaru. Hal itu menjadi kontroversial menurut warga Hutarimbaru, karena jarak tempuh Kecamatan Natal dan Desa Hutarimbaru yang sangat jauh, hingga menurut warga insiden itu bukan hal biasa, mengingat BPD adalah, pengawas, penyalur aspirasi dan lainnya, maka seorang BPD harus stay di lokasi bertugas.( fikri )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Dana DAK Dinas Pendidikan Madina, DPRD Jangan Jadi Penonton

    Kasus Dana DAK Dinas Pendidikan Madina, DPRD Jangan Jadi Penonton

    • calendar_month Senin, 19 Apr 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Saat ini pembahasan LKPJ bupati tahun anggaran 2020 sedang terjadwal di DPRD Mandailing Natal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Oleh karena itu kasus dana DAK di Dinas Pendidikan Mandailing Natal seharusnya […]

  • Wabub Aceh Tenggara Silaturrahmi ke Madina

    Wabub Aceh Tenggara Silaturrahmi ke Madina

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Aceh Tenggara (Agara) H. Ali Basrah bersilaturrahmi ke Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sekaligus saling tukar informasi pembangunan daerah, Jum’at (17/10/2014). Rombongan diterima langsung oleh Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution di ruang kerjanya. Dalam acara silaturrahmi tersebut bupati Madina memaparkan perkembangan Kabupaten Mandailing Natal dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan […]

  • Kronologi PT. Palmaris vs Warga Batahan

    Kronologi PT. Palmaris vs Warga Batahan

    • calendar_month Senin, 21 Mar 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sudah lama masyarakat Batahan menuntut pengembalian tanah yang diserobot oleh PT. Palmaris, sudah lama masyarakat Batahan berjuang, sudah lama masyarakat merasa dizolimi, sudah lama masyarakat Kecamatan Batahan menuntut keadilan, ternyata sudah lama pula pemerintah daerah lemah tak bertindak, bahkan sejak pemerintahan bupati Amru Daulay. Hingga pemerintahan daerah dipimpin Pl. Bupati Aspan Sopyan Batubara sampai era […]

  • ULAMA POLITIK DAN POLITIK ULAMA

    ULAMA POLITIK DAN POLITIK ULAMA

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Moechtar Nasution Ulama dan pesantren kerap jadi sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap pemilu, maka suara tokoh dan santri selalu diperebutkan, bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja, melainkan juga partai-partai politik yang berbasis nasionalis. Kunjungan elit partai kepesantren menjadi wajib dengan harapan bisa mendulang suara. Pesantren […]

  • Pulang Kunker, Tas Oknum Anggota Dewan Kebongkaran Di Lion Air

    Pulang Kunker, Tas Oknum Anggota Dewan Kebongkaran Di Lion Air

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    Panyabungan, MADINA Tindak kejahatan pencurian terjadi di maskapai penerbangan Lion Air, kali ini dialami salah seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Dodi Martua. Ketika hendak pulang kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Madina ke Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur bersama sejumlah anggota lainnya dan Dinas Pendidikan Pemkab Madina pada hari Senin (11/11) […]

  • Agar Keluar dari PPKM Level 4, Madina Harus Capai Target Ini

    Agar Keluar dari PPKM Level 4, Madina Harus Capai Target Ini

    • calendar_month Jumat, 17 Sep 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejak Inmendagri Nomor 40 keluar pada tanggal 6 September 2021 yang menetapkan Mandailing Natal (Madina) PPKM Level 4 Covid-19, sekolah kembali ditutup dan pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat harus diambil pemerintah. Untuk keluar dari PPKM level 4, Pemkab Madina minimal harus mencapai 20 persen dari total target vaksinasi. Target itu […]

expand_less