Kamis, 23 Jul 2026
light_mode

Dishub razia 12 Jembatan Timbang

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 8 Mei 2011
  • print Cetak


MEDAN –
Jajaran Dinas Perhubungan Sumatera Utara melakukan razia besar-besaran di 12 jembatan timbang di Sumut, terhadap truk dan angkutan barang yang melebihi tonase. Untuk pengusaha dan para supir dalam beberapa hari belakangan ini sudah disebarkan surat pemberitahuan agar mematuhi peraturan yang berlaku. Razia itu akan terus dilakukan dalam tiga bulan sekali.

Kadis Perhubungan Sumut Rajali membenarkan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, setelah mengadakan sosialisasi dengan jajaran Dinas Perhubungan dan pengusaha angkutan, tadi malam.

Kata Rajali, surat yang disebarkan ke jajaran pemilik dan pengusaha angkutan sebagai sosialisasi kepada mereka. “Jadi, kalau masih juga ditemukan membandel, pasti ada tindakan sesuai prosedur hukum,” ujar Kadishub Sumut. Demikian juga petugas jajaran jembatan timbang diingatkan agar jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.

“Kalau ada yang main mata antara supir bahkan pemilik truk bakal ketahuan, karena tim tidak hanya petugas Dishub bahkan petugas kepolisian dilibatkan,” ujar Rajali yang pada kesempatan itu masing-masing didampingi Kasubdis Wasdal Octa Fianus, Kasi jembatan timbang TB. Simajuntak dan Kasi pengawasan kenderaan bermotor di jalan Ali Aman.

Kadishub menjelaskan, sesuai Perda no.14/2007, seperti pelanggaran angkutan 5 hingga 15 persen dari jumlah berat diizinkan (JBI), diwajibkan membayar denda Rp80 ribu/kenderaan sesuai berat speksi. Jika pelanggaran 15 hingga 25 persen dari JBI, dikenakan denda Rp100 ribu/kenderaan dan pelanggaran lebih dari 25 persen kenderaan ditahan dan tidak boleh melanjutkan perjalanan. “Jadi, semua biaya dari denda pelanggaran dialokasikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut,” ujar Rajali.
Sumber : waspada

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alat Kelengkapan DPRD Madina Cacat Hukum

    Alat Kelengkapan DPRD Madina Cacat Hukum

    • calendar_month Rabu, 17 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rangkaian pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD harus mengikuti aturan berdasar perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan, tidak boleh melanggarnya agar produk yang dihasilkan lembaga legislatif tidak cacat hukum. Semangat dan prinsip inilah yang dipertahankan sejumlah anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) yang dikenal sebagai Kelompok 19 terdiri dari Fraksi Hanura, Fraksi Keadilan […]

  • Ibu Pembuang Bayi di Hutabargot, Ternyata Seorang Guru

    Ibu Pembuang Bayi di Hutabargot, Ternyata Seorang Guru

    • calendar_month Sabtu, 10 Mar 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ibu kandung yang mebuang bayi di kawasan Hutabargot ternyata seorang guru SMP. Tersangka berinisial RH (31) warga Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot, Mandailing Natal (Madina), pekerjaannya guru honor di salah satu SMP Negeri di Panyabungan. Wanita ini ditangkap Polres Madina di kawasan Lingkar Timur Panyabungan depan rumanh makan Paranginan usai menyaksikan […]

  • Fraksi Golkar Prioritaskan Peningkatan SDM Cerdas Berakhlakul Karimah

    Fraksi Golkar Prioritaskan Peningkatan SDM Cerdas Berakhlakul Karimah

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Fraksi Partai Golkar DPRD Madina berupaya mendorog peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul dilandasi ahlakul karimah. Dan itu akan menjadi prioritas program kebijakan Fraksi Golkar dalam perumusan APBD Madina tahun 2020, disamping sektor lain seperti ekonomi, infrastruktur dan lainnya yang tetap menjadi perhatian Fraksi Golkar. “Menciptakan SDM unggul harus dimulai […]

  • Gaji Anggota KPPS Gunung Barani Disunat Alasan Pajak

    Gaji Anggota KPPS Gunung Barani Disunat Alasan Pajak

    • calendar_month Sabtu, 17 Feb 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Gaji anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Gunung Barani, Kecamatan Panyabungan Kota, Mandailing Natal diduga sunat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS). Diketahui gaji anggota KPPS Sendiri sesuai dengan ketentuan PKPU Rp. 1.100.000 setiap anggota yang bekerja di setiap TPS dan Ketua PPS Rp. 1.200.000. Namun, Salah seorang anggota KPPS di […]

  • Menkominfo: 3.059 Data Tentang Indonesia di Wikileaks

    Menkominfo: 3.059 Data Tentang Indonesia di Wikileaks

    • calendar_month Senin, 13 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengungkapkan bahwa ada sekitar 3.059 data tentang Indonesia yang dipublikasikan bersama dokumen Amerika Serikat di situs web WikiLeaks. “Ada 3.059 data tentang Indonesia dalam Wikileaks dan saya ditugaskan Menkopolhukam untuk memonitoring hal itu,” kata Tifatul Sembiring usai menghadiri HUT ke-73 Perum ANTARA di Jakarta, Senin. Menurut […]

  • Hukum Menabung di Bank (1)

    Hukum Menabung di Bank (1)

    • calendar_month Selasa, 17 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Menabung di bank telah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat modern. Guna meningkatkan kesejahteraannya, sebagian besar masyarakat telah memiliki kebiasaan untuk menabung di bank. Tabungan merupakan simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Lalu  apa hukumnya menabung di bank? Adakah  jenis tabungan yang dilarang oleh ajaran Islam? ‘’Kegiatan tabungan […]

expand_less