Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Ekonomi Syariah Tanpa Islam Kaffah, Bukti Pengaruh Kapitalisme Masih Kuat

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 9 Jun 2023
  • print Cetak

Oleh: Vita Sari
Ibu Peduli Negeri

“Pemerintah ingin memposisikan Indonesia sebagai pelaku utama, sekaligus hak ekonomi syariah serta produsen pusat halal dunia,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Jakarta, pada Jumat (26/05).

Selanjutnya, Bu Ani selaku Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris dari KNEKS menyampaikan bahwa pemberian Anugerahan Adinata Syariah 2023 ini ditujukan kepada pemerintah provinsi yang memiliki kapabilitas di dalam memimpin dan mengembangkan serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.

“Saya berharap pemberian penghargaan ini tidak hanya menjadi titik akhir dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi syariah, namun menjadi titik awal pemicu dan pemacu proses bagi semua pengembangan ekonomi syariah di daerah,” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga berharap bahwa pengembangan ekonomi ini juga dapat menitikberatkan kepada hal-hal substantif dan menghadirkan sebuah ekosistem perekonomian syariah yang bermakna kepada kemakmuran, keadilan, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Di samping itu, Menkeu menyebut bahwa implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah telah memberikan dampak positif yang tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah, dimana Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam hal ini sebagai salah satu motor penggerak utama keuangan syariah. Namun, untuk merawat pencapaian ini dibutuhkan sinergi antar seluruh pelaku ekonomi, mulai dari stakeholder dan juga antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS yang diharapkan dapat berperan dalam memastikan ekonomi syariah dapat tumbuh dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah.

Untuk itu, Kementerian Keuangan mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah melalui kolaborasi dengan memanfaatkan jaringan dari seluruh kantor perwakilan Kementerian Keuangan di Indonesia untuk mengembangkan perekonomian berbasis syariah tersebut.

Selain itu, pemerintah juga terus memberikan dukungan bagi industri makanan, minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik, serta pariwisata dan media. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal, serta dukungan dari sisi perpajakan dan pembiayaan.

“Ekonomi termasuk ekonomi syariah tidak akan mungkin bisa berkembang maju tanpa pendalaman ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu terus dilakukannya inovasi kreativitas dan pendalaman dari sisi likuiditas,” Pungkas Menteri Keuangan.

Kenapa harus ada Label “Syariah”?

Ekonomi syariah diambil karena ada sisi kemanfaatannya. Seolah olah negara sudah insyaf dengan menerapkan sistem ekonomi syariah. Hal ini menguatkan wajah sekular kapitalisme negeri ini dengan mengkotak-kotakan label syariah. Sementara Islam Kaffah dianggap tidak layak diterapkan di negeri ini bahkan dianggap membahayakan. Ajaran Islam yang berkaitan dengan metode penerapan pemikiran Islam semisal dakwah, jihad diabaikan.

Dalam Islam, semua persepsi terhadap pemenuhan kebutuhan tegaknya di atas Syariah Islam yang bersumber dari akidah. Dengan kata lain keterikatan dengan syariah merupakan landasan perspeksional dalam sebuah kegiatan ekonomi masyarakat, baik kegiatan produksi distribusi maupun konsumsi. Syariah merupakan asas yang dijadikan landasan masyarakat untuk mempersepsi pemenuhan terhadap keutuhan kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Problem ekonomi adalah distribusi harta dan jasa pada seluruh individu rakyat, serta bagaimana memampukan rakyat dalam memanfaatkan barang dan jasa dengan cara memberi kesanggupan mereka untuk mendapatkan dan mengusahakan keduanya. Dengan kata lain problem ekonomi adalah distribusi bukan produksi.

Ditambah parah dengan berlepas-tangannya negara terhadap kebutuhan rakyat. Sehingga ekonomi kapitalislah yang masih tetap bercokol di negeri ini meski sebagian diterapkan ekonomi syariah. Karena tidak dicabut dari akarnya, maka proses tambal sulam yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalah ekonomi tidak kunjung selesai bahkan semakin parah.

Mempertahankan pengaruh kapitalis sama artinya dengan melanggengkan penderitaan dan kesengsaraan manusia. Sebaliknya, menjauhi sistem buruk ini merupakan tindakan yang akan menyelamatkan kehidupan umat manusia. Hanya dengan penerapan Islam Kaffah akan menyelesaikan problem dunia dan akan menjadi rahmat seluruh alam.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dahlan Dilantik Sebagai Plt Bupati Madina

    Dahlan Dilantik Sebagai Plt Bupati Madina

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Madina Dahlan Nasution, resmi dilantik sebagai Plt Bupati Madina, menyusul Hidayat Batubara menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Prosesi pelantikan Dahlan berlangsung di salah satu ruangan, rumah dinas Gubernur Sumut. Sebelumnya, direncanakan penyerahan SK Plt Dahlan, oleh Gatot Pujo Nugroho, berlangsung di lantai 10 kantor […]

  • Rapat Paripurna DPRD Madina Gagal Gara-gara Hanya 2 Pejabat Pemkab Yang Hadir

    Rapat Paripurna DPRD Madina Gagal Gara-gara Hanya 2 Pejabat Pemkab Yang Hadir

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rapat Paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD (Mandailing Natal) Madina, Selasa, (12/5) ditunda.  Penundaan ini  terjadi  akibat hanya 2 orang pejabat  Pemkab Madina yang hadir. Wakil Ketua DPRD Madina Jakfar Suhairi Nasution sebelum memukul palu penundaan paripurna sempat berucap bahwa  para pejabat di Pemkab Madina lebih mementingkan berkumpul di rumah […]

  • Yusuf Nasution Dilantik Jadi Sekda

    Yusuf Nasution Dilantik Jadi Sekda

    • calendar_month Rabu, 19 Feb 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Drs. M.Yusuf Nasution, M.Si dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) oleh Plt Bupati Madina, Dahlah Hasan Nasution, Rabu (19/2/2014). Yusuf Nasution diangkat menjadi Sekda defenitif berdasar SK Mendagri nomor X.133.12/18/SJ tanggal 17 Februari 2014 serta SK Gubernur Sumateta Utara Nomor 821.23/450/2014. Dia menggantikan Marwan Bhakti Siregar yang selama ini […]

  • Kasus Sibanggor, DPR Lebih Resfon Dibanding DPRD Madina

    Kasus Sibanggor, DPR Lebih Resfon Dibanding DPRD Madina

    • calendar_month Rabu, 3 Feb 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPR RI lebih resfon dibanding DPRD Mandailing Natal terkait kasus keracunan warga Sibanggor menewaskan 5 orang di lokasi PT SMGP. Buktinya, hingga kini pihak DPRD Mandailing Natal belum melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PT SMGP. Sementara Komisi VII DPR RI hari ini, Rabu (3/2/2020) telah melakukan RDP dengan memanggil […]

  • BDB Untuk Pendidikan Tidak Ada Masalah

    BDB Untuk Pendidikan Tidak Ada Masalah

    • calendar_month Selasa, 11 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Madina), Imron Lubis, S.Pd. MM mengungkapkan anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang diposkan pada Dinas Pendidikan Madina sampai saat ini tidak ada persoalan. Itu dikatakannya menjawab wartawan, Selasa (11/6/2013) menyusul batalnya pembangunan RSU Panyabungan yang juga bersumber dari BDB terkait tertangkapanya bupati Madina oleh KPK atas […]

  • Susunan Pengurus Lembaga Adat Budaya Mandiling Priode 2017-2022

    Susunan Pengurus Lembaga Adat Budaya Mandiling Priode 2017-2022

    • calendar_month Selasa, 28 Feb 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

                          Susunan Pengurus Lembaga Adat Budaya Mandiling Priode 2017-2022 PENGETUA ADAT Patuan Mandailing Nasution Hutasiantar Mangaraja Sian Nasution Panyabungan Tonga Sutan Parluhutan Nasution Panyabungan Julu Sutan Batara Nasution Pidoli Dolok Mangara Kumala Oloan Nasution Gunung Tua Baginda Mangaraja Sualoon Nasution Pidoli Lombang Sutan Mangasa Pintor […]

expand_less