Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Ekonomi Syariah Tanpa Islam Kaffah, Bukti Pengaruh Kapitalisme Masih Kuat

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 9 Jun 2023
  • print Cetak

Oleh: Vita Sari
Ibu Peduli Negeri

“Pemerintah ingin memposisikan Indonesia sebagai pelaku utama, sekaligus hak ekonomi syariah serta produsen pusat halal dunia,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Jakarta, pada Jumat (26/05).

Selanjutnya, Bu Ani selaku Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris dari KNEKS menyampaikan bahwa pemberian Anugerahan Adinata Syariah 2023 ini ditujukan kepada pemerintah provinsi yang memiliki kapabilitas di dalam memimpin dan mengembangkan serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.

“Saya berharap pemberian penghargaan ini tidak hanya menjadi titik akhir dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi syariah, namun menjadi titik awal pemicu dan pemacu proses bagi semua pengembangan ekonomi syariah di daerah,” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga berharap bahwa pengembangan ekonomi ini juga dapat menitikberatkan kepada hal-hal substantif dan menghadirkan sebuah ekosistem perekonomian syariah yang bermakna kepada kemakmuran, keadilan, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Di samping itu, Menkeu menyebut bahwa implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah telah memberikan dampak positif yang tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah, dimana Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam hal ini sebagai salah satu motor penggerak utama keuangan syariah. Namun, untuk merawat pencapaian ini dibutuhkan sinergi antar seluruh pelaku ekonomi, mulai dari stakeholder dan juga antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS yang diharapkan dapat berperan dalam memastikan ekonomi syariah dapat tumbuh dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah.

Untuk itu, Kementerian Keuangan mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah melalui kolaborasi dengan memanfaatkan jaringan dari seluruh kantor perwakilan Kementerian Keuangan di Indonesia untuk mengembangkan perekonomian berbasis syariah tersebut.

Selain itu, pemerintah juga terus memberikan dukungan bagi industri makanan, minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik, serta pariwisata dan media. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal, serta dukungan dari sisi perpajakan dan pembiayaan.

“Ekonomi termasuk ekonomi syariah tidak akan mungkin bisa berkembang maju tanpa pendalaman ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu terus dilakukannya inovasi kreativitas dan pendalaman dari sisi likuiditas,” Pungkas Menteri Keuangan.

Kenapa harus ada Label “Syariah”?

Ekonomi syariah diambil karena ada sisi kemanfaatannya. Seolah olah negara sudah insyaf dengan menerapkan sistem ekonomi syariah. Hal ini menguatkan wajah sekular kapitalisme negeri ini dengan mengkotak-kotakan label syariah. Sementara Islam Kaffah dianggap tidak layak diterapkan di negeri ini bahkan dianggap membahayakan. Ajaran Islam yang berkaitan dengan metode penerapan pemikiran Islam semisal dakwah, jihad diabaikan.

Dalam Islam, semua persepsi terhadap pemenuhan kebutuhan tegaknya di atas Syariah Islam yang bersumber dari akidah. Dengan kata lain keterikatan dengan syariah merupakan landasan perspeksional dalam sebuah kegiatan ekonomi masyarakat, baik kegiatan produksi distribusi maupun konsumsi. Syariah merupakan asas yang dijadikan landasan masyarakat untuk mempersepsi pemenuhan terhadap keutuhan kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Problem ekonomi adalah distribusi harta dan jasa pada seluruh individu rakyat, serta bagaimana memampukan rakyat dalam memanfaatkan barang dan jasa dengan cara memberi kesanggupan mereka untuk mendapatkan dan mengusahakan keduanya. Dengan kata lain problem ekonomi adalah distribusi bukan produksi.

Ditambah parah dengan berlepas-tangannya negara terhadap kebutuhan rakyat. Sehingga ekonomi kapitalislah yang masih tetap bercokol di negeri ini meski sebagian diterapkan ekonomi syariah. Karena tidak dicabut dari akarnya, maka proses tambal sulam yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalah ekonomi tidak kunjung selesai bahkan semakin parah.

Mempertahankan pengaruh kapitalis sama artinya dengan melanggengkan penderitaan dan kesengsaraan manusia. Sebaliknya, menjauhi sistem buruk ini merupakan tindakan yang akan menyelamatkan kehidupan umat manusia. Hanya dengan penerapan Islam Kaffah akan menyelesaikan problem dunia dan akan menjadi rahmat seluruh alam.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Petani Makin Malas Tanam Padi

    Petani Makin Malas Tanam Padi

    • calendar_month Jumat, 8 Jul 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Kepala Biotech Center IPB University, Dwi Andreas Santosa mengatakan, tren penurunan luas areal tanam padi di Indonesia akan terus berlanjut. Ini disebabkan biaya produksi yang semakin mahal, sementara harga gabah terus turun sehingga membuat bertanam padi tak lagi menarik dan menguntungkan bagi petani. “Peralihan lahan pertanian ke non pertanian akan semakin pesat. Hingga mencapai […]

  • Sungai Barumun dan Sosa Meluap, Ratusan Rumah Terendam

    Sungai Barumun dan Sosa Meluap, Ratusan Rumah Terendam

    • calendar_month Minggu, 17 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PALAS, (MO) – Dua sungai besar di Palas yaitu sungai Barumun dan Sosa, serta sungai kecil sungai Galanggang, sungai Sihoping meluap secara bersamaan Kamis malam (14/2) sekitar pukul 23.00 WIB. Akibatnya, ratusan rumah di sekitar aliran sungai terendam. Pantauan wartawan Kamis malam sekitar pukul 23.00 WIB, pasca hujan turun deras yang mengguyur Palas sekitar 3 […]

  • APBD Madina 1,5 Triliun, Dibahas Dalam Waktu Singkat

    APBD Madina 1,5 Triliun, Dibahas Dalam Waktu Singkat

    • calendar_month Rabu, 6 Jan 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Para anggota DPRD Madina yang mensahkan APBD Tahun anggaran 2016 bukan saja bertanggungjawab kepada rakyat, tetapi juga bertanggungjawab kepada Allah SWT jika pembahasan Rancangan APBD itu memiliki unsur kesengajaan tak dibahas secara serius. Pada Selasa (5/1) DPRD mensahkan APBD Mandailing Natal (Madina) sebesar Rp. 1.505.647.106.422. Pembahasan dilakukan hanya sekitar 5 hari […]

  • Pemuda Desa Pidoli Lombang Libatkan diri Cari Pelaku Perkosaan Terhadap Warganya

    Pemuda Desa Pidoli Lombang Libatkan diri Cari Pelaku Perkosaan Terhadap Warganya

    • calendar_month Minggu, 10 Nov 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan ( Mandailing Online ): kasus perkosaan yang dialami SN ( 20 ) warga desa pidoli lombang, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) masih terus jadi tanda tanyak Pasalnya dari 4 orang yang terlibat dari  pengakuan korban. Baru 1 orang yang diamaankan kepolisian dari Polres Madina yakni inisial I bekerja sebagai tenaga […]

  • Poda Tu Danak Mangaranto

    Poda Tu Danak Mangaranto

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Na Nisuratkon : Zulkifli Lubis Marudur do sude angka koum sahutai Pabuat ko na kehe mangalangka tu pandaramani Maraburan ilu palua ho langka bohal nasuadai Lao maho tu gasgas naso binoto rimbanai Marpupu do hami mandoahon ko sian hutai Dumenggan ma nian ngolumu mangarantoi Ngada tarbagi hami diho bohal na mangkalobi Arani parsabahan dohot suanon […]

  • Fakrizal Efendi Nasution Reses di Panyabungan, Timbulkan Kesadaran Pentingnya Putra Daerah di DPRD Sumut

    Fakrizal Efendi Nasution Reses di Panyabungan, Timbulkan Kesadaran Pentingnya Putra Daerah di DPRD Sumut

    • calendar_month Kamis, 5 Okt 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Keberadaan putra daerah Mandailing Natal di lembaga DPRD Sumut kian terasa sebagai kebutuhan urgen, karena lebih memahami kondisi dan aspirasi rakyat setempat sebagai kampung halamannya. Putra daerah yang dimaksud adalah figur yang lahir, besar dan tinggal di Mandailing Natal. Figur seperti ini, selain lebih memahami situasi daerahnya, juga memiliki beban kewajiban […]

expand_less