Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

FPI Ancam Tindak Greenpeace

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 21 Agt 2011
  • print Cetak


Jakarta –
Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DKI Jakarta mengancam akan mengambil langkah tegas terhadap LSM asing Greenpeace, jika pemerintah tidak menindaknya.
“Greenpeace sebagai LSM asing jelas sudah melanggar hukum. Pemerintah harus tegas,” kata Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas, di Jakarta, Selasa.

Menurut Habib Selon, panggilan akrab Habib Salim Alatas, FPI mendapat banyak laporan dari masyarakat dan ormas tentang sepak terjang Greenpeace.

Menurutnya, ada tiga dosa yang dilakukan LSM asing tersebut.

Pertama, keberadaan Greenpeace di Jakarta sebagai LSM adalah liar karena tidak melapor dan terdaftar di Kesbangpol DKI Jakarta.

Dosa kedua, Greenpeace sering melakukan kebohongan dengan data-data palsu dan menggunakan data tersebut untuk menjelek-jelekkan Indonesia di luar negeri.

“Jelas sekali kehadiran Greenpeace adalah perwakilan negara asing untuk menekan negara kita,” katanya.

Dosa ketiga, lanjutnya, Greenpeace dalam membiayai kegiatannya disokong oleh dana haram yaitu dana lotere dari negara Belanda.

Bukti yang tidak dapat dielakkan, kata Habib Selon, dapat dilihat di situs Greenpeace.

Dalam situs tersebut, katanya, terpampang foto perwakilan Greenpeace menerima dana haram dari lotere di Belanda dan Eropa. Untuk tahun 2010 saja, Greenpeace menerima dana 2.250.000 poundsterling atau senilai Rp31,153 m,iliar dari Postcode Lottery.

“Ini duit haram, duit judi. Ini LSM Greenpeace udah kagak bener, FPI bakal usir mereka dari Jakarta,” katanya.

Atas dasar tersebut, FPI mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkumham harus segera mengusir dan melarang kegiatan Greenpeace di Indonesia.

Pemerintah dapat meniru langkah pemerintah Kanada, Selandia Baru, dan China yang telah mengusir dan mengharamkan Greenpeace di negaranya.

“Greenpeace tidak lebih hanya sebagai kaki tangan negara asing, negara-negara kafir. Greenpeace dengan dana haramnya memang sengaja di-setting untuk menekan negara-negara berkembang seperti Indonesia,” katanya.
(S024/I007)
Sumber : analisadaily.com

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • OKP Dukung Program Pemerintah Berantas Pekat

    OKP Dukung Program Pemerintah Berantas Pekat

    • calendar_month Selasa, 12 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA; Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan mahasiswa mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) tentang pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Hal itu bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Madina yang madani seperti motto Kabupaten Madina. Demikian disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Madina, Drs Zainal Arifin MM beserta beberapa pimpinan OKP di […]

  • Korupsi & Pelayanan Publik Daerah

    Korupsi & Pelayanan Publik Daerah

    • calendar_month Senin, 29 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Hasil survei KPK dan TII secara bersamaan menempatkan Medan sebagai kota yang korup dan buruk pelayanan publiknya Tanggal 1 November 2010 KPK telah mempublikasikan hasil survei terhadap instansi pusat, instansi vertikal dan pemerintah daerah yang disebut Indeks Integritas Nasional (IIN) 2010. Ini merupakan indeks gabungan antara nilai rata-rata di instansi pusat, instansi vertikal dan Pemko. […]

  • Pol PP Madina Beri Teguran Pada PKL Disepanjang Jalan Kota Panyabungan

    Pol PP Madina Beri Teguran Pada PKL Disepanjang Jalan Kota Panyabungan

    • calendar_month Jumat, 8 Sep 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online )- Petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri serta Dinas Perhubungan melakukan penyuluhan ke pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di trotorar jalan dan sepanjang pinggiran jaringan irigasi batang gadis lintas timur kota Panyabungan, Mandailing Natal( Madina ). Kamis 7/9/2023. Sebelum melakukan tindakan penggusuran terhadap para pedagang, petugas terlebih dahulu memberi surat […]

  • Mendagri Bantah Wali Kota Surabaya Mundur

    Mendagri Bantah Wali Kota Surabaya Mundur

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah adanya rumor yang beredar tentang mundurnya Tri Rismaharini dari posisi Wali Kota (Walkot) Surabaya.   Gamawan mengatakan bahwa absennya Risma, sapaan Rismaharini selama sekitar satu pekan dari kantornya hanya karena sakit. Bahkan, dalam pertemuannya dengan Risma beberapa waktu lalu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gamawan sudah […]

  • APBD Madina 2014 Disahkan Sebesar 847,2 Milyar

    APBD Madina 2014 Disahkan Sebesar 847,2 Milyar

    • calendar_month Rabu, 18 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Mandailing Natal (Madina) menetapkan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 sebesar 847, 2 milyar rupiah. Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPRD Madina, Selasa (18/12/2013) dipimpin Ketua DPRD Madina, As Imran Khaytami, dihadiri Plt. Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution serta pihak muspida. Pagu anggaran pendapatan ditetapkan sebesar […]

  • 83 Persen Pendidikan Honorer K2 di Bawah SMA

    83 Persen Pendidikan Honorer K2 di Bawah SMA

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah Daerah diwajibkan meningkatkan kompetensi Honorer Kategori Dua (K2). Pasalnya, Honorer K2 saat ini didominasi lulusan di bawah SMA. “Data yang kami punya, 83 persen honorer K2 berpendidikan di bawah SMA. Ini sangat memprihatinkan karena seorang guru harus meningkatkan kompetensinya agar kualitas pendidikan siswa juga meningkat,” kata Asdep Koordinasi Kebijakan Penyusunan Evaluasi Program […]

expand_less