Korupsi Membuat Pendidikan Semakin Mahal dan Menurunkan Kesejahteraan Pegawai serta Pekerja Pendidikan
awan-kawan sekalian, satu-persatu kasus korupsi yang di lakukan oleh M.Nazaruddin mantan bendahara umum Partai Demokrat terungkap ke permukaan. Setelah kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait dalam pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Sumatera Selatan, ternyata korupsi yang dilakukan nazarudin merembet pula ke kementerian pendidikan nasional (kemendiknas). Terjadi korupsi dalam proyek pengadaan prasarana dan revitalisasi peningkatan mutu pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan berbiaya Rp 142 miliar pada anggaran 2007.

Serta yang terbaru adalah terjadinya korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar rumah sakit pendidikan di Kementerian Kesehatan senilai hampir Rp 500 miliar. Dan yang terbaru korupsi menyangkut tender pengadaan barang di beberapa PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di Indonesia dengan beberapa perusahaan M.Nazaruudin maupun koleganya. Disebutkan ada keterlibatan M.Nazaruddin untuk meloloskan sejumlah kucuran anggaran negara bagi beberapa proyek di badan usaha milik negara (BUMN) dan kampus-kampus negeri di Indonesia. seperti Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, Universitas Udayana, Bali; Universitas Brawijaya; Universitas Malang, Universitas Airlangga, dan lain sebagainya.

Terungkapnya politik korupsi di kemendiknas yang menyebabkan Negara mengalami kerugian ratusan milyaran rupiah tersebut, tentunya sangat memprihatinkan sekali. Dunia pendidikan yang semestinya untuk membangun karakter dan mendidik generasi bangsa, ternyata di pemegang kebijakannya melakukan korupsi terhadap anggaran pendidikan. Politik korupsi tersebut telah menggerogoti anggaran subsidi pendidikan, yang semestinya di peruntukan untuk operasional pendidikan Indonesia. Dan semakin ironisnya, terkuaknya kasus korupsi di kemendiknas ini hampir bersamaan dengan terjadinya kasus kenaikan biaya pendidikan di berbagai PTN dan sekolah di Indonesia, tak terkecuali di Universitas kami, Universitas Airlangga.

Kawan-kawan sekalian, terjadinya korupsi di Kemendiknas ini menggambarkan bahwa dalam dunia pendidikan Indonesia ternyata terbangun sebuah Mafia Pendidikan, yang kerjanya hanya “menggerogoti” anggaran pendidikan untuk keuntungan pribadi. Sehingga tidak di pungkiri adanya mafia pendidikan inilah yang membuat pendidikan Indonesia hari ini semakin mahal dan tidak ramah terhadap rakyat miskin. Tidak hanya itu, politik korupsi ini juga berdampak pula terhadap menurunnya kesejahteraan para guru, dosen, pegawai maupun pekerja di suatu lembaga pendidikan.

Oleh karena itulah, dalam aksi ini kami dari Forum Advokasi Mahasiswa Universitas Airlangga menyatakan sikap:

1. Hancurkan Mafia Pendidikan karena nyata telah menggerogoti anggaran pendidikan yang semestinya di peruntukan untuk pembiayaan operasional pendidikan.

2. Menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut secara tuntas kasus korupsi di Kemendiknas, karena politik korupsi secara nyata telah menyebabkan pendidikan Indonesia semakin mahal dan menurunnya kesejahteraan pegawai serta pekerja pendidikan.

3. Menyerukan kepada masyarakat dan civitas akademika Universitas Airlangga untuk berpartisipasi dalam penggalangan petisi bersama dalam rangka melakukan desakan politik kepada KPK dan instansi terkait mengusut tuntas kasus korupsi di kemendiknas.

4. Bangun gerakan politik alternatif sebagai kontrol terhadap politik korupsi dan membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari mafia pendidikan.

Demikian siaran pers aksi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamannya kawan-kawan media, kami mengucapkan banyak terima kasih..

Sumber: FAM Unair

Comments

Komentar Anda