Senin, 2 Mar 2026
light_mode

Hancurkan Mafia Pendidikan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 21 Jul 2011
  • print Cetak


Korupsi Membuat Pendidikan Semakin Mahal dan Menurunkan Kesejahteraan Pegawai serta Pekerja Pendidikan
awan-kawan sekalian, satu-persatu kasus korupsi yang di lakukan oleh M.Nazaruddin mantan bendahara umum Partai Demokrat terungkap ke permukaan. Setelah kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait dalam pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Sumatera Selatan, ternyata korupsi yang dilakukan nazarudin merembet pula ke kementerian pendidikan nasional (kemendiknas). Terjadi korupsi dalam proyek pengadaan prasarana dan revitalisasi peningkatan mutu pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan berbiaya Rp 142 miliar pada anggaran 2007.

Serta yang terbaru adalah terjadinya korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar rumah sakit pendidikan di Kementerian Kesehatan senilai hampir Rp 500 miliar. Dan yang terbaru korupsi menyangkut tender pengadaan barang di beberapa PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di Indonesia dengan beberapa perusahaan M.Nazaruudin maupun koleganya. Disebutkan ada keterlibatan M.Nazaruddin untuk meloloskan sejumlah kucuran anggaran negara bagi beberapa proyek di badan usaha milik negara (BUMN) dan kampus-kampus negeri di Indonesia. seperti Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, Universitas Udayana, Bali; Universitas Brawijaya; Universitas Malang, Universitas Airlangga, dan lain sebagainya.

Terungkapnya politik korupsi di kemendiknas yang menyebabkan Negara mengalami kerugian ratusan milyaran rupiah tersebut, tentunya sangat memprihatinkan sekali. Dunia pendidikan yang semestinya untuk membangun karakter dan mendidik generasi bangsa, ternyata di pemegang kebijakannya melakukan korupsi terhadap anggaran pendidikan. Politik korupsi tersebut telah menggerogoti anggaran subsidi pendidikan, yang semestinya di peruntukan untuk operasional pendidikan Indonesia. Dan semakin ironisnya, terkuaknya kasus korupsi di kemendiknas ini hampir bersamaan dengan terjadinya kasus kenaikan biaya pendidikan di berbagai PTN dan sekolah di Indonesia, tak terkecuali di Universitas kami, Universitas Airlangga.

Kawan-kawan sekalian, terjadinya korupsi di Kemendiknas ini menggambarkan bahwa dalam dunia pendidikan Indonesia ternyata terbangun sebuah Mafia Pendidikan, yang kerjanya hanya “menggerogoti” anggaran pendidikan untuk keuntungan pribadi. Sehingga tidak di pungkiri adanya mafia pendidikan inilah yang membuat pendidikan Indonesia hari ini semakin mahal dan tidak ramah terhadap rakyat miskin. Tidak hanya itu, politik korupsi ini juga berdampak pula terhadap menurunnya kesejahteraan para guru, dosen, pegawai maupun pekerja di suatu lembaga pendidikan.

Oleh karena itulah, dalam aksi ini kami dari Forum Advokasi Mahasiswa Universitas Airlangga menyatakan sikap:

1. Hancurkan Mafia Pendidikan karena nyata telah menggerogoti anggaran pendidikan yang semestinya di peruntukan untuk pembiayaan operasional pendidikan.

2. Menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut secara tuntas kasus korupsi di Kemendiknas, karena politik korupsi secara nyata telah menyebabkan pendidikan Indonesia semakin mahal dan menurunnya kesejahteraan pegawai serta pekerja pendidikan.

3. Menyerukan kepada masyarakat dan civitas akademika Universitas Airlangga untuk berpartisipasi dalam penggalangan petisi bersama dalam rangka melakukan desakan politik kepada KPK dan instansi terkait mengusut tuntas kasus korupsi di kemendiknas.

4. Bangun gerakan politik alternatif sebagai kontrol terhadap politik korupsi dan membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari mafia pendidikan.

Demikian siaran pers aksi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamannya kawan-kawan media, kami mengucapkan banyak terima kasih..

Sumber: FAM Unair

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Walikota Putuskan Kontrak 31 Proyek

    Walikota Putuskan Kontrak 31 Proyek

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Padangsidimpuan. Walikota Padangsidimpuan Zulkarnaen Nasution memutuskan kontrak 31 proyek yang tidak selesai hingga 30 Desember 2012 kemarin. Pemutusan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Perpres No. 54 tahun 2010. Sebelumnya walikota Padangsidimpuan telah memonitoring pelaksanaan proyek di lapangan. Monitoring tersebut juga disertai Inspektorat dan dinas terkait. Saat itu ditemukan berbagai masalah, seperti kurangnya kualitas […]

  • LHKPN Saipullah Sah, Rekomendasi Bawaslu Cacat Hukum

    LHKPN Saipullah Sah, Rekomendasi Bawaslu Cacat Hukum

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) resmi menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Madina nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 perihal pelanggaran administratif Paslon nomor urut 2, Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi (SAHATA) , Senin (25/11/2024). Dalam menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu, KPU Madina mengeluarkan jawaban dengan nomor surat 1512/PL.03.3-SD/1213/2/2024. Poin ketiga nomor tiga […]

  • Narasi Jahat Mengkaitkan Perempuan dengan Terorisme

    Narasi Jahat Mengkaitkan Perempuan dengan Terorisme

    • calendar_month Senin, 5 Apr 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Djumriah Lina Johan Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban Aksi terorisme belum lama ini kembali terjadi di Indonesia, kali ini menyasar Katedral Makassar dan Mabes Polri, Jakarta. Dari tiga pelaku, dua diantaranya berjenis kelamin perempuan. Peneliti hukum dan HAM LP3ES sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Milda Istiqomah mengatakan, ada peningkatan tren aksi teror yang melibatkan perempuan dalam beberapa […]

  • Pelayanan Dinilai Pilih Kasih, Notaris Demo BPN Madina

    Pelayanan Dinilai Pilih Kasih, Notaris Demo BPN Madina

    • calendar_month Jumat, 13 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Sejumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Madina di Komplek Perkantoran Bupati Payaloting, Rabu (11/05/2011). Para PPAT (Notaris) mengecam pelayanan BPN Madina yang dinilai pilih kasih. Fitrisna Borotan, salah seorang notaris yang merasa keberatan atas kinerja BPN mengatakan, kedatangan mereka karena merasa tidak senang […]

  • Ketua Fraksi Golkar: Bupati Harus Klarifikasi SK Pencabutan IUP

    Ketua Fraksi Golkar: Bupati Harus Klarifikasi SK Pencabutan IUP

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUGAN (Mandailing Online) – Menyusul sikap Pemerintah Indonesia yang tegas mempertahankan PT.SMGP melanjutkan eksplorasi panas bumi bagi pembangkit listrik di Mandailing Natal (Madina),  Ketua Fraksi Golkar DPRD Madina, As Imran Khaitamy Daulay,SH pun mempertanyakan keabsahan surat keputusan (SK) pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.SMGP oleh Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution berapa bulan lalu. “Jika […]

  • Kapolresta Siantar Kembali ‘Ancam’ Wartawan Trans TV

    Kapolresta Siantar Kembali ‘Ancam’ Wartawan Trans TV

    • calendar_month Senin, 6 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PEMATANGSIANTAR : AKBP Fatori akan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolresta Pematangsiantar akibat melakukan penganiayaan terhadap wartawan Trans TV, Andi Siahaan dalam sel tahanan. Fatori kembali melakukan ‘pengancaman’ terhadap Andi Siahaan, dengan cara akan menembak bagian kepala. Minggu 5 Desember 2010 pukul 08.10 WIB. Bahkan Fatori meludahi Andi Siahaan saat berada dalam sel tahanan. Hal tersebut […]

expand_less