Sabtu, 21 Nov 2026
light_mode

Hilangnya Frasa “Agama”, Peta Pendidikan Semakin Kehilangan Arah?

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 11 Mar 2021
  • print Cetak

Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam
Dosen dan Pengamat Politik

Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai polemik.  Pasalnya, dalam draf sementara Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, frasa ‘agama’ dihapus kemudian digantikan dengan akhlak dan budaya. Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pendeta Henrek Lokra, turut menanggapi Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang menjadi polemik.

Ia mengkritik peta jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang menghilangkan frasa agama. Menurut dia, frasa budaya dan akhlak tidak bisa menggantikan frasa agama itu sendiri. Menurut dia, PGI berpendapat jika agama harus lebih menekankan pada budi pekerti. Sebelumnya, Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 mendapat kritik dari sejumlah ormas Islam. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, mengatakan, Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 tidak sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945.

Menurutnya, hilangnya frasa ‘agama’ merupakan bentuk melawan konstitusi (inkonstitusional). Menurut hierarki hukum, produk turunan kebijakan seperti peta jalan tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya, yakni peraturan pemerintah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UUD 1945, dan Pancasila. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi, mengatakan, agama merupakan tiang bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang didasarkan pada agama dan menjalankan syariatnya menurut agama masing-masing. Tanpa adanya agama, bangunan atau pendidikan yang sudah berjalan akan jatuh dan roboh. (republika.co.id. 08/03/2021)

Belum selesai masalah miras, kini ramai lagi persoalan pendidikan. Draf peta pendidikan nasional yang dinilai para ahli dan pengamat syarat dengan masalah yang sangat krusial, yaitu agama. Frasa “agama” raib dari peta pendidikan yang sedang digodok kementerian pendidikan.

Tentu saja hal itu menuai polemik di masyarakat, khususnya kalangan ahli dan pengamat. Pasalnya, frasa agama adalah ciri khas dari pendidikan nasional yang menandakan bahwa Indonesia adalah negara pancasila yang agamis bukan anti agama. Sayangnya, draf peta pendidikan yang menuai kontroversi ini mencoba mengangkangi dasar negara, dan UU Dasar 45 serta UU Sisdiknas seperti yang disampaikan oleh Professor Haidar Nashir, ketua PP Muhammadiyah.

Bahkan seperti yang disayangkan oleh komunitas PGI, sepakat bahwa frasa “agama” seharusnya tidak boleh hilang dari sistem pendidikan nasional. Sebab kata substitusi yang dipakai, yaitu budaya dan akhlak tidaklah sepenuhnya mewakili maksud dari agama. Karena agama menurtu PGI adalah urusan kepercayaan yang mampu melahirkan budi pekerti. Artinya, tanpa agama maka budi pekerti tidak akan lahir ,bukan?

Sungguh menjadi pertanyaan besar, apa yang ada dibenak para penyusun peta pendidikan tersebut? Apakah mereka sengaja atau memang tidak paham sedang memancing kericuhan? Bagaimana mungkin mereka yang mengaku beragama bisa lupa memasukkan agama mereka sebagai hal yang urgen membentuk karakter generasi bangsa dalam sistem pendidikan. Ataukah memang mereka sengaja ingin membawa pendidikan nasional menuju liberalisasi yang sempurna? Karena menganggap agama sebagai penghambat kemajuan pendidikan?

Jika demikian, maka negeri ini harus bersiap-siap semakin memasuki era liberalisasi di segala lini. Termasuk pendidikan yang kian tidak terkendali. Padahal sebelumnya, tanpa peta pendidikan yang baru, pendidikan nasional sudah tidak jelas arah. Ditambah adanya penghapusan frasa agama, maka peta perjalanan pendiidkan nasioanal akan semakin kehilangan arah.

Walaupun tim penyusun berkelit dan mengatakan akan mengkaji ulang serta berterima kasih telah memberikan kritik, namun yang harus terus dikawal adalah tujuan dari peta pendidikan tersebut, apakah menuju pendidikan yang berkualitas atau semakin tidak jelas.

Jika terjadi kesengajaan dalam menghilangkan frasa ‘agama” tersebut, maka tujuan tersembunyi dibaliknya adalah murni liberalisasi. Dan induk dari agenda tersebut karena negeri ini tengah mengadopsi sekulerisme kapitalis. Segala cabang sistem penopang negara harus sejalan dengan ide induknya, bukan?

Inilah bukti bahwa pendidikan nasional juga tidak bisa dipisahkan dari penerapan ideologi sekuler-kapitalis yang terus mencoba menjauhkan manusia dari keyakinannya (baca: agama). Bagi penganut sekulerisme, agama adalah salah satu penghambat kemajuan dunia. Maka agama cukup pada porsi privasi masing-masing. Tidak diperlukan dalam ranah umum apalagi pendidikan. Karena bercermin dari negara-negara barat yang dianggap maju karena mengesampingkan agama. Padahal, peradaban Barat yang dianggap maju itu hanyalah semu.

Sangat berbeda dengan pendidikan di bawah naungan Islam sebagai ideologi yang diadopsi. Kemajauan dan kejayaan yang diraih adalah hakiki. Karena selain mencerdaskan taraf berfikir/intelektual masyarakat, juga menjadikan manusia semakin taqwa. Dan kehidupan masyarakat dan bernegara terarah dan jelas tujuannya.

Oleh karena itu, menyelamatkan pendidikan nasional tidak bisa jika hanya dengan menghentikan peta pendidikan yang liberal ini saja. Tetapi harus dengan mendorong para penguasa untuk membuang sekulerisme-kapitalis dan mengambil Islam sebagai jalan alternatif untuk menyelamatkan kondisi bangsa yang sudah semakin hilang arahnya. Dengan penerapan syariat Islam, pendidikan terarah, generasi selamat, negara terjaga. Wallahu a’lam bissawab.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilegal, Polisi Harus Tutup Tong Pengolahan Limbah Tambang Emas

    Ilegal, Polisi Harus Tutup Tong Pengolahan Limbah Tambang Emas

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA-Mandailing Online: Ternyata tak satupun keluar izin operasional tong raksasa pengolah batuan mengandung emas yang beroperasi di daerah Mandailing Natal ( Madina ). Tercatat salah satu tong raksasa yang menggunakan bahan kimia berbahaya itu adalah milik ND yang beralamat di desa panyabungan jae, kecamatan panyabungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPSTP […]

  • Mahasiswa Sosa Desak Wisjnu Selidiki Pembalak Liar di Palas

    • calendar_month Kamis, 19 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Belasan massa dari Ikatan Mahasiswa Sosa dan Sekitarnya (IMSS) menuntut Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro melakukan pemeriksaan terhadap PT Evi Group, yang diduga melakukan pembalakan liar hasil hutan dikawasan Hutang Batang Lubu Sutam, Padang Lawas (Palas). Dalam pernyataan sikapnya, pengunjuk rasa, menggelar orasi di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Sumut, Kamis (19/7/2012), […]

  • Lokasi Grosir Bahan Bakar Harus Dikaji Pemkab Madina

    Lokasi Grosir Bahan Bakar Harus Dikaji Pemkab Madina

    • calendar_month Selasa, 27 Sep 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal dihimbau mengkaji persyaratan terhadap pedagang yang membuka usaha grosir bahan bakar, terutama minyak tanah dan gas LPJ. Himbauan itu sebagai upaya mengantisipasi agar jangan lagi terulang musibah kebakaran berrantai seperti yang terjadi di Keluraha Pasar Hilir, Panyabungan, Mandailing Natal (Madina) pada Senin pagi (26/9). Kebakaran itu menghanguskan setidaknya […]

  • USU Tentukan Ranking CPNS

    USU Tentukan Ranking CPNS

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, – Kepala Humas Univeristas Sumatera Utara (USU) Bisru Hafi SSos Msi mengatakan pihaknya ikut menentukan ranking peserta ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang menjadi mitra kerjanya. Ranking ini akan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sehingga bila BKD daerah mengubahnya akan ketahuan. ”Semua berkas lembaran jawaban ini akan dinilai tim yang terdiri dari […]

  • Jembatan Batang Batahan Rawan Kecelakaan

    Jembatan Batang Batahan Rawan Kecelakaan

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 7Komentar

    BATAHAN (Mandailing Online) – lantai jembatan Batang Batahan menghubungkan Kecamatan Sinunukan dengan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sudah rapuh menyebabkan situasinya rawan kecelakaan. Dedi Saputra seorang sopir truk kepada wartawan Rabu (2/10/2013) mengungkapkan setiap melewati jembatan itu karnet harus turun mengarahkan agar jangan sampai ban mobil terperosok. “Lantai jembatan sudah mulai berlobang. Satu orang […]

  • SBY resmi berhentikan Bupati Karo

    SBY resmi berhentikan Bupati Karo

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberhentikan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dari jabatan Bupati Karo, Sumatera Utara, sebagaimana usulan DPRD kabupaten setempat. "Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumut mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama memimpin Pemkab Karo," ujar Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho saat menyerahkan secara langsung surat keputusan presiden kepada […]

expand_less