PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ada beberapa alasan DPP IMA Madina meminta Pemerintah Pusat menolak akuisisi PT.SMGP. Alasan itu dituangkan dalam surat Organisasi Mahasiswa itu ke Kementerian BUMN dan ESDM dan berikut isinya.
1. Bahwa sesuai dengan Izin Pemakaian dan Modifikasi Jalan pihak PT SMGP diwajibkan melaksanakan pemeliharaan jalan secara rutin supaya kondisi jalan terpelihara dengan baik. Demikian juga pihak perusahaan diwajibkan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka modifikasi jalan maupun jembatan yang digunakan untuk kegiatan proyek. Oleh karena aturan tersebut tidak diindahkan maka Pemkab Madina sudah memberikan teguran sebanyak tiga kali, namun sampai saat ini secara umum teguran tersebut tidak dilaksanakan meskipun sebagian kecil ruas jalan yang digunakan pihak PT SMGP sudah di rehabiltasi. Atas pembangkangan yang disengaja ini semestinya pihak Pemkab Madina sudah saatnya membatalkan izin tersebut dan pihak PT SMGP tidak berhak lagi menggunakan jalan milik Pemkab Madina tersebut.
2. Berdasarkan laporan singkat komisi VII DPR-RI perihal kebocoran sumur gas PT SMGP yang menyebabkan korban jiwa 5 orang dan 50 orang warga menjalani perawatan tanggal 25 Januari 2021 merekomendasikan antara lain dilaksanakannya audit lingkungan akibat insiden kebocoran gas yang berasal dari aktifitas proyek dan untuk menghitung kerugian masyarakat serta proyeksi dampak lingkungan oleh aktifitas proyek di masa yang akan datang. Namun sampai saat ini audit lingkungan dimaksud belum dilaksanakan pihak PT SMGP sementara proyek tersebut terbukti sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan manusia dengan seringnya terjadi insiden yang selalu menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
3. Oleh karena insiden demi insiden di wilayah kerja PT SMGP yang menimbulkan keresahan masyarakat Madina yang juga saat itu menjadi issu nasional dan merespon asfirasi yang berkembang luas maka Bupati Madina menyurati Menteri ESDM meminta sebagaian kewenangan yang dimiliki Menteri untuk mengawasi dan membina PT SMGP sehingga rentetan insiden dapat dikendalikan serta proyek tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat Madina, yaitu pihak PT SMGP memberikan sebagian saham kepada Pemkab Madina dan/atau menambah persentasi bonus produksi. Renegosiasi saham dan/atau bonus produksi ini seyogyanya direspon oleh PT SMGP melihat minimnya APBD Madina untuk alokasi pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan yang angkanya cukup tinggi.
Berdasarkan poin tersebut, DPP.IMA Madina menyimpulkan
1. Oleh karena ketidakpatuhan PT SMGP terhadap kewajiban memenuhi ketentuan perizinan meminta bapak Direktur Utama PT PGE membatalkan proses Akuisisi PT. SMGP.
2. Meminta bapak Menteri BUMN sebagai pemegang saham BUMN memerintahkan direktur utama PT PGE membatalkan proses akuisisi saham KS Orka sebagai saham pengendali di PT SMGP.
3. Meminta bapak Menteri ESDM memerintahkan PT SMGP mengundang auditor independen melakukan audit lingkungan terhadap seluruh aktifitas proyek PT SMGP sebagaimana rekomendasi komisi VII DPR-RI.
4. Meminta direktur utama PT SMGP dalam hal ini pemegang saham KS Orka memberikan sebagian kepemilikan kepada Pemkab Madina dan/atau menambah persentasi bonus produksi untuk keadilan bagi masyarakat Madina.
Ketua DPP IMA Madina Abdul Khoir yang dikonfirmasi Mandailing Online Minggu 10/13/2023 membenarkan isi sutat tersebut bahwa Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA Madina) menolak rencana akuisisi PT. SMGP oleh PT. PGE. Penolakan tersebut berdasarkan sejumlah alasan konkret serta klaim bahwa PT. SMGP belum tuntaskan sejumlah persoalan.
“Ya benar, IMA Madina menolak akusisi itu,” Kata Abdul Khobir Ketua DPP IMA Madina.
Dia menilai PT. SMGP telah mangkir dari tanggung jawab yang belum terealisasi. Sehingga Ketua Organisasi Kemahasiswaan tersebut, mendesak Pemerintah Pusat yakni Menteri BUMN, ESDM, Direktur Utama PT. SMGP dan Direktur PT PGE untuk memperhatikan beberapa hal yang dilampirkan dalam isi surat tersebut, serta mengaudit kembali mengenai hal hal yang belum terealisasi dan terselesaikan.
Saat ini kata Ketua DPP IMA Madina, pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah Provinsi dan Daerah.
“Kita akan terus berkomunikasi dengan pihak pihak terkait, dan tidak menutup kemungkinan jika tidak ada respon positif dari pihak PT. Ima Madina tidak segan segan akan melakukan aksi baik di daerah maupun pusat,” Ungkapnya
Ia menyarakan agar PT SGMP menyelesaikan komitmen terlebih dahulu kepada Masyarakat dan Pemda Madina.
“Kita standby dan open ketika SMGP di akuisisi perusahaan apapun, namun perusahaan SMGP menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu Seperti membangun infrastruktur dan hal lainya, kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat Madina,” Tandasnya.
Untuk diketahui rencana estimasi akuisisi itu berkisar 1juta US dollar atau 15 Triliun. ( fikri )
