JAKARTA-
Kinerja kabupaten/kota di wilayah Sumut mengecewakan. Untuk tingkat kabupaten misalnya, dari 344 kabupaten se-Indonesia, tidak satu pun kabupaten di Sumut yang masuk 10 besar.
Terbaik di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Utara yang menduduki peringkat 48 dengan skor 2,5876. Menyusul kemudian Serdang Bedagai 63 (2,5639), Langkat 103 (2,4669), Samosir peringkat 107 (skor 2,4592), Deli Serdang 110 (2,4445), Dairi 120 (2,4157), dan Tapteng peringkat 135 (2,3898).
Selanjutnya Madina peringkat 172 (skor 2,3230), Simalungun 174 (2,3172), Tobasa 184 (2,2958), Humbahas 185 (2,2936), Tapsel 205 (2,2407), Karo 219 (2,1852), Asahan peringkat 228 (skor 2,1578). Sementara, Labuhan Batu peringkat 230 (2,1500), Pakpak Bharat 249 (2,0932), Nias 259 (2,0582), dan Nisel 280 (1,9416).
Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini disusun berdasarkan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2009. Pengumuman dibacakan di peringatan hari otonomi daerah di Bogor, Senin (25/4). “Ini hanya pengumumannya saja. Pemberian penghargaan saat 17 Agustus oleh presiden di Istana,” terang Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan.
Untuk tingkat kabupaten ini, peringkat pertama Kabupaten Jombang, Jatim. Sedang terburuk Kabupaten Seram Bagian Timur. Aspek yang dinilai adalah kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan publik, dan daya saing.
Sementara, untuk tingkat kota, dari 86 kota, tak satu pun kota di Sumut yang masuk 10 besar. Tertinggi dari Sumut Kota Tanjang Balai yang menduduki peringkat 17 dengan skor 2,6423, disusul Kota Binjai 39 (2,5111), Kota Medan 51 (2,4635), Kota Tebing Tinggi 58 (2,4004), Kota Padangsidimpuan 66 (2,3493), Kota Sibolga 74 (2,2351), dan Kota Pematangsiantar peringkat 77 dengan skor 2,1919. Untuk tingkat kota, peringkat pertama Kota Surakarta dan terburuk Kota Kupang.
Yang lumayan untuk tingkat provinsi. Dari 33 provinsi, Pemprov Sumut menduduki peringkat 10. “Penaialain kabupaten/kota terpisah dengan provinsi. Bisa provinsinya baik, kabupatennya jelek, atau sebaliknya,” kata Djohermansyah.
Ditanya apakah suatu daerah yang kepala daerahnya tersangkut hukum mempengaruhi penilaian? “Ya, karena menyangkut ketaatan terhadap UU, transparansi pengelolaan keuangan,” jawab Djohermansyah. Sekedar diketahui, Syamsul tersangkut perkara korupsi. Hanya saja, kasusnya terjadi saat dia masih menjadi bupati Langkat.
Untuk kinerja kabupaten daerah hasil pemekaran sejak 1999-2009, masih lumayan. Kabupaten Samosir menduduki peringkat ketiga dari 164 kabupaten hasil pemekaran yang dievaluasi. Disusul Serdang Bedagai di peringkat 5, Humbahas 49, Batu Bara 62, Pakpak Bharat 64, Padang Lawas 65, Labuhanbatu Utara 78, Labuhanbatu Selatan 92, Nias Selatan 105, Padang Lawas Utara 146, Nias Barat 148, dan Nias Utara peringkat 161. Untuk peringkat pertama kabupaten hasil pemekaran diduduki Dharmas Raya, Sumbar. Sedang untuk kota hasil pemekaran, Kota Padangsidimpuan peringkat 22 dari 34 kota. Sedang Kota Gunungsitoli berada di nomor buncit, yakni 34.
Ditanya sanksi bagi daerah yang kinerjanya merah, Djohermansyah mengatakan, tidak akan disiapkan sanksi. “Tapi akan ada pembinaan,” ujarnya.
Dijelaskan, rata-rata daerah masih kurang dalam penciptaan good governance, khususnya pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Dikatakan, untuk kinerja Pemda tahun 2010 juga akan dievaluasi. (sam)
Sumber : Metrotabagsel
