Sabtu, 28 Feb 2026
light_mode

Komisi II : Izin Lokasi PTPSU 2 Ribu Hektar Masuk HPT

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 17 Nov 2014
  • print Cetak

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Anggota Komisi II DPRD Mandailing Natal (Madina)

Teguh W Hasahatan Nasution mensinyalir PT Perkebunan Sumatera Utara (PTPSU) diduga melakukan pengalihfungsian lahan. Sebab dari enam ribu hektar izin lokasi yang mereka miliki, di dalamnya ada sekitar dua ribuan hektar yang masuk Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Itu diungkapkannya usai rapat dengar pendapat Komisi II dengan manajemen PTPSU, Senin (17/11) di ruang komisi II.

“Dari penjelasan pihak perusahaan, kami menangkap ada sejumlah permasalahan yang dilakukan perusahaan itu sejak awal berdirinya,” katanya.

Yang pertama, izin lokasi perkebunan berada di HPT sekitar 2 ribuan Ha, jika dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, juga berkaitan dengan Peraturan BPN nomor 2 tahun 1999, serta SK 44 tahun 2005 Kementerian Kehutanan RI tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumut.

“Berdasarkan peraturan dan undang-undang itu, izin lokasi PTPSU dari 6 ribu Ha, ada sekitar 2 ribuan Ha yang berada di kawasan hutan, dan itu sudah melanggar ketentuan undang-undang,” sebut politisi dari PDI-Perjuangan dapil Pantai Barat ini.

Selain masalah pelanggaran undang-undang kehutanan, Teguh juga menyebut ada beberapa masalah lain seperti pengolahan limbah, pencaplokan lahan dan sebagainya.

Karena itulah, Teguh memandang DPRD Madina perlu memanggil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Madina untuk memintai keterangan seputar pemberian rekomendasi perizinan kepada PTPSU, Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanahan (BLH KP) juga dipandang Teguh perlu memberikan penjelasan mengenai teknis pengolahan limbah yang meresahkan masyarakat, apakah benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

“RDP dengan PTPSU bukan berarti sudah selesai, karena kami kemungkinan akan memanggil beberapa SKPD seperti Dishutbun dan BLH KP‎ untuk memberikan penjelasan, kemungkinan juga kami akan memanggil Direktur Utama PTPSU Darwin Nasution, karena beliau merupakan pengambil keputusan diperusahaan itu, dan dia yang paling tahu mengenai sejumlah permasalahan yang ada,” tambahnya

Dalam RDP ini hadir Manager PTPSU, Darwin Sembiring bersama dua orang stafnya. Sementara dari Komisi II ada Ketua Komisi Sahirman dan Sekretaris Wildan Nasution, bersama anggota dewan lainnya seperti Teguh W Hasahatan Nasution, HM Dahler Nasution, dan beberapa orang lainnya.

 

Peliput : Ridwan

Editor  : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korpri Madina Ikuti Munas IX Secara Virtual

    Korpri Madina Ikuti Munas IX Secara Virtual

    • calendar_month Sabtu, 29 Jan 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengikuti musyawarah nasional yang diselenggarakan auditorium BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, Jumat-Sabtu (28-29/1). Mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19, Munas ini dilaksanakan dengan metode hibrid. Korpri Madina yang hadir secara virtual tetap memberikan kontribusi berupa pemikiran baik ide atau gagasan terkait […]

  • Curah Hujan Tinggi Produksi dan Harga Karet di Madina Turun

    Curah Hujan Tinggi Produksi dan Harga Karet di Madina Turun

    • calendar_month Minggu, 7 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Hujan yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam satu pekan terakhir mengakibatkan produksi dan harga getah karet di pasar-pasar lelang karet menurun. Seperti di Kelurahan Kota Siantar, harga getah karet turun dari semula Rp15.000 menjadi Rp13.500 per kilogramnya. Begitu juga di Desa Gunungtua Kecamatan Panyabungan, harganya hanya Rp13.000 per kg, dan di […]

  • Kasus CPNS Dilaporkan ke KPK

    Kasus CPNS Dilaporkan ke KPK

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan segera melaporkan kasus dugaan suap dalam penentuan kelulusan CPNS di 33 pemkab dan pemko se Sumatera Utara Tahun 2010 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Direktur LBH Medan Nuriono di Medan, Sabtu (01/01/2011). Dijelaskannya, kasus yang sama terjadi di Pemkab Padang Lawas pada Tahun 2009 lalu. Saat itu, […]

  • KEBUDAYAAN MANDAILING (Bagian I)

    KEBUDAYAAN MANDAILING (Bagian I)

    • calendar_month Kamis, 21 Mar 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

        Oleh : ASKOLANI NASUTION     PENGANTAR Harus diakui, amat sedikit referensi tentang kebudayaan Mandailing secara utuh. Beberapa sumber antropologi yang ada selama ini lebih menekankan Mandailing dari pendekatan ilmuan Barat yang memposisikan kebudayaan Mandailing sebagai sub kebudayaan Batak. Antropolog Kuntjoroningrat misalnya masih juga menyebut Mandailing dalam pendekatan orientalis seperti itu. Juga artikel-artikel […]

  • Pengungsi Sinabung Segera Terima Bantuan Rp 12,8 M

    Pengungsi Sinabung Segera Terima Bantuan Rp 12,8 M

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Tanahkaro  – Sebanyaka 3.084 kepala keluarga (KK) pengungsi Sinabung dari 9 desa, akan menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp12,8 miliar. Bantuan ini terbagi dalam tiga item seperti sewa rumah lanjutan, sewa rumah dan sewa lahan tambahan serta pendanaan padat karya disalurkan melalui BRI Cabang Kabanjahe, setelah dokumen identitas kepala keluarga 9 […]

  • Kejaksaan Geledah Ruangan Sekretaris DPRD Langkat

    Kejaksaan Geledah Ruangan Sekretaris DPRD Langkat

    • calendar_month Kamis, 25 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Langkat, – Kejaksaan Negeri Stabat melakukan penggeledahan ruangan kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk mencari berkas sebagai bukti tambahan bagi tersangka Sekretaris DPRD HS. “Kita mengumpulkan bukti bukti kasus dugaan korupsi Sekwan (Sekretaris Dewan/DPRD) Langkat,” kata Kepala seksi Pidana Khusus Kejaksaaan Negeri Stabat Ricardo Marpaung di Stabat, Kamis. Ricardo […]

expand_less