Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Komnas HAM: Polri teror wartawan di Bima

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
  • print Cetak

strong>JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo diminta untuk menghimbau anggota-anggotanya di Bima, Nusa Tenggara Barat untuk segera menghentikan intimidasi terhadap sejumlah pekerja jurnalistik.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menanggapi pernyataan Ketua Komnas HAM terkait adanya teror terhadap sejumlah wartawan di Bima. “Berdasarkan informasi ini, kita meminta kepada Kapolri untuk menghentikan langkah-langkah aparat kepolisian di bawahnya, dalam rangka untuk tidak melakukan teror atau intimidasi terhadap pekerja jurnalistik di Bima. Saya kira tidak bisa terus-terus dilakukan seperti itu,” ujar Yani di Kantor Komnas HAM, Jakarta, hari ini.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mengatakan, intimidasi itu terkait video yang dipunyai oleh Komnas HAM mengenai kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian saat membubarkan paksa pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, pada 24 Desember 2011.

Informasi itu didapat dari laporan sejumlah wartawan yang sedang berada di Bima. Polisi, kata Ifdal, mengintimidasi dengan cara meneror melalui pesan singkat, bahkan ada yang mendatangi sejumlah wartawan tersebut. Menurut Yani, informasi intimidasi itu harus segera ditangani serius oleh Kepolisian agar tidak menjadi persoalan baru dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, tambahnya, dalam waktu dekat ini Komisi III juga akan meminta penjelasan secara langsung dari Kapolri terkait kasus tersebut.

“Segera mungkin kita kontak Kapolri untuk memerintahkan Kapolda NTB dan Kapolresta Bima untuk menghentikan intimidasi atau tekanan psikologis atau tekanan fisik dan sebagainya, baik berupa sms maupun datang ke rumah-rumah pekerja jurnalistik di sana. Mungkin sebelum kita berangkat ke Bima pekan depan,” kata Yani.

Seperti diberitakan, Komnas HAM, Selasa (3/1/2012), merilis video tindakan represif polisi saat membubarkan demonstran di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 24 Desember 2011. Dalam video, jelas sekali terlihat sejumlah polisi menembaki warga saat membubarkan secara paksa pengunjuk rasa.

Video versi Komnas HAM itu diawali dengan gambar penyerbuan polisi ke kantor Pelabuhan Sape, tempat pengunjuk rasa bersembunyi. Aparat lalu menangkap demonstran yang bersembunyi. Beberapa kali polisi menembak dari jarak jauh secara horizontal dari tepi laut. Di bagian lain, sejumlah warga yang berada di pantai, di luar areal kantor Pelabuhan Sape juga ditangkapi. Komnas HAM juga mencermati aksi polisi mengumpulkan selongsong peluru setelah penembakan.

Komnas HAM kini tengah menyelidiki apakah selongsong peluru itu adalah peluru karet atau tajam.(waspada)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • WNI dipaksa wajib militer di Singapura?

    WNI dipaksa wajib militer di Singapura?

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Bergabungnya dua Warga Negara Indonesia (WNI) dengan militer Singapura, mendapat protes keras dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko terhadap pemerintah Singapura. Hal ini diketahui, saat dilakukannya latihan gabungan Indonesia-Singapura di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Bahkan, Moeldoko sempat mengancam Panglima Angkatan Bersenjata Singapura melalui hubungan telepon, soal WNI yang bergabung dengan […]

  • Daftar Tunggu Calon Haji Madina Tembus Tahun 2027

    Daftar Tunggu Calon Haji Madina Tembus Tahun 2027

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Daftar tunggu calon jemaah haji di Mandailing Natal  sampai saat ini sudah mencapai tahun 2027. Hal ini berdasarkan estimasi dari jumlah calon jemah haji Madina yang sudah mendaftar  mencapai 6431 orang. Demikian diungkap Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Drs. Muskin Batubara, M.Pd didampingi Kasi Haji Ahmad Zainul Khobir […]

  • Ketum Forum Pemred Kecam Keras Perusakan Kantor PWI Babel

    Ketum Forum Pemred Kecam Keras Perusakan Kantor PWI Babel

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

      Jakarta ||Mandailing Online – Ketua Umum Forum Pemred Media Siber Indonesia, Dar Edi Yoga, melontarkan pernyataan keras atas perusakan kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Bangka Belitung oleh orang tak dikenal. Dar Edi Yoga menilai aksi tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk intimidasi serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. “Ini tidak bisa […]

  • Paspor Nazaruddin Milik Seorang Dosen

    Paspor Nazaruddin Milik Seorang Dosen

    • calendar_month Rabu, 10 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara, membenarkan bahwa paspor yang dimiliki oleh mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin, buron dalam dugaan kasus korupsi wisma atlit, adalah paspor milik Syarifuddin warga Kota Medan. Hal ini dikatakan Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumut Bambang Widodo di Medan, Selasa (09/08/2011). Terkait […]

  • Bupati Madina Serahkan SK Pelantikan Seribuan Pegawai Formasi 2024

    Bupati Madina Serahkan SK Pelantikan Seribuan Pegawai Formasi 2024

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution menyerahkan petikan Surat Keputusan  (SK) pelantikan pengawai pemerintah, formasi tahun 2024. Bertempat di Gedung Serba Guna H.Amru Daulay, Panyabungan, Selasa (29/4/2025). Jumlah yang menerima SK pelantikan meliputi 325 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.261 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelantikan […]

  • QRIS dan KKP Diharap Genjot ETPD di Madina

    QRIS dan KKP Diharap Genjot ETPD di Madina

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berupaya terus mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hal ini sebagaimana hasil dalam rapat evaluasi Roadmap dan rencana aksi ETPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2025 berlangsung di aula kantor bupati Madina, Jumat (4/10/2024). Rapat […]

expand_less