Sabtu, 29 Agu 2026
light_mode

Komnas HAM: Polri teror wartawan di Bima

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
  • print Cetak

strong>JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo diminta untuk menghimbau anggota-anggotanya di Bima, Nusa Tenggara Barat untuk segera menghentikan intimidasi terhadap sejumlah pekerja jurnalistik.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menanggapi pernyataan Ketua Komnas HAM terkait adanya teror terhadap sejumlah wartawan di Bima. “Berdasarkan informasi ini, kita meminta kepada Kapolri untuk menghentikan langkah-langkah aparat kepolisian di bawahnya, dalam rangka untuk tidak melakukan teror atau intimidasi terhadap pekerja jurnalistik di Bima. Saya kira tidak bisa terus-terus dilakukan seperti itu,” ujar Yani di Kantor Komnas HAM, Jakarta, hari ini.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mengatakan, intimidasi itu terkait video yang dipunyai oleh Komnas HAM mengenai kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian saat membubarkan paksa pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, pada 24 Desember 2011.

Informasi itu didapat dari laporan sejumlah wartawan yang sedang berada di Bima. Polisi, kata Ifdal, mengintimidasi dengan cara meneror melalui pesan singkat, bahkan ada yang mendatangi sejumlah wartawan tersebut. Menurut Yani, informasi intimidasi itu harus segera ditangani serius oleh Kepolisian agar tidak menjadi persoalan baru dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, tambahnya, dalam waktu dekat ini Komisi III juga akan meminta penjelasan secara langsung dari Kapolri terkait kasus tersebut.

“Segera mungkin kita kontak Kapolri untuk memerintahkan Kapolda NTB dan Kapolresta Bima untuk menghentikan intimidasi atau tekanan psikologis atau tekanan fisik dan sebagainya, baik berupa sms maupun datang ke rumah-rumah pekerja jurnalistik di sana. Mungkin sebelum kita berangkat ke Bima pekan depan,” kata Yani.

Seperti diberitakan, Komnas HAM, Selasa (3/1/2012), merilis video tindakan represif polisi saat membubarkan demonstran di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 24 Desember 2011. Dalam video, jelas sekali terlihat sejumlah polisi menembaki warga saat membubarkan secara paksa pengunjuk rasa.

Video versi Komnas HAM itu diawali dengan gambar penyerbuan polisi ke kantor Pelabuhan Sape, tempat pengunjuk rasa bersembunyi. Aparat lalu menangkap demonstran yang bersembunyi. Beberapa kali polisi menembak dari jarak jauh secara horizontal dari tepi laut. Di bagian lain, sejumlah warga yang berada di pantai, di luar areal kantor Pelabuhan Sape juga ditangkapi. Komnas HAM juga mencermati aksi polisi mengumpulkan selongsong peluru setelah penembakan.

Komnas HAM kini tengah menyelidiki apakah selongsong peluru itu adalah peluru karet atau tajam.(waspada)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Bupati Madina Jakfar Sukahiri Kecam Aksi Bom di Gereja Katedral Makasar

    Wakil Bupati Madina Jakfar Sukahiri Kecam Aksi Bom di Gereja Katedral Makasar

    • calendar_month Senin, 29 Mar 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Madina, Jakfar Sukhairi Nasution mengutuk keras aksi teror bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar, hari Minggu lalu. Sukhairi yang juga calon Bupati Madina nomor 01 ini menyatakan bom Makassar merupakan kejahatan terhadap toleransi antar umat beragama yang sudah tumbuh dengan baik di Indonesia. “Terorisme adalah kejahatan terhadap […]

  • Komersialisasi Kursi Perguruan Tinggi, Bukti Pendidikan Berwajah Kapitalistik?

    Komersialisasi Kursi Perguruan Tinggi, Bukti Pendidikan Berwajah Kapitalistik?

    • calendar_month Sabtu, 27 Agt 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I Dosen Pendidikan lslam Perguruan Tinggi kini tengah dihebohkan dengan kasus Rektor Unila, Profesor Karomani. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Profesor Karomani dengan kasus dugaan suap dari jalur penerimaan mahasiswa baru. Tarif yang dipatok tidak main-main. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan nominal uang disekapati bervariasi. Kisaran minimal 100 juta hingga 350 […]

  • Penerima Raskin Madina Berkurang 1.854 RTS

    Penerima Raskin Madina Berkurang 1.854 RTS

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penerima beras miskin (raskin) untuk Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2013 ini berkurang sebanyak 1.854 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Pengurangan ini akibat berkurangnya jumlah keluarga miskin di Madina. Demikian data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dilansir Bagian Perekonomian Pemkab Madina. Kepala Bagian Prekonomian Madina, Suandi Usman Nasution melalui Kasubbag […]

  • Daftar parpol yang dicoret ikut Pemilu 2014

    Daftar parpol yang dicoret ikut Pemilu 2014

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi atau mencoret sejumlah partai peserta Pemilu 2014. Otomatis, partai-partai ini nantinya tidak bisa ikut Pemilu 2014. Hanya, pencoretan dilakukan pada beberapa daerah, tidak bersifat nasional. Pencoretan lantaran terlambat menyerahkan dana kampanye dari jadwal yang sudah ditentukan. Ada sembilan partai yang dicoret dari sejumlah daerah. Diantara partai-partai itu adalah […]

  • Inilah anggota DPR yang "jalan-jalan" ke Eropa

    Inilah anggota DPR yang "jalan-jalan" ke Eropa

    • calendar_month Kamis, 6 Sep 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (MO)- Angoota DPR RI tampaknya tidak mengindahkan reaksi masyarakat yang menyoroti seringnya melakukan kunjungan ke luar negeri. Kali ini 22 anggota DPR RI yang berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, tengah berada di Denmark dan Turki untuk membahas lambang Palang Merah (Red Cross) dan Bulan Sabit Merah yang digunakan di Indonesia. Ketua Baleg […]

  • MENEGUHKAN PERAN ULAMA SEBAGAI MITRA PENGUASA

    MENEGUHKAN PERAN ULAMA SEBAGAI MITRA PENGUASA

    • calendar_month Jumat, 4 Des 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin pernah mengingatkan bahwa tujuan dari MUI adalah melayani umat (khadimul ummah) dan menjadi mitra pemerintah (shadiqul hukumah). Ia lalu menegaskan bahwa ke depan kemitraan antara MUI dan Pemerintah harus diperkuat (Gatra.com, 27/7/2019). Pengganti KH Ma’ruf Amin, yakni KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI yang baru […]

expand_less