Senin, 2 Mar 2026
light_mode

Lembaga Keuangan Non Riba Saatnya Berdiri di Daerah

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 13 Agt 2020
  • print Cetak

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyerahkan pinjaman non bunga kepada pengusaha kecil, Rabu (12/08/2020).

 

Lembaga keuangan non riba atau pinjaman tanpa bunga menjadi solusi penting menyelamatkan keterpurukan usaha kecil menengah di daerah.

Cara ini patut ditiru oleh Pemkab Mandailing Natal (Madina).

Pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan sejumlah bank dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mendirikan lembaga keuangan non riba ini.

Lembaga keuangan non riba ini menjadi solusi penting bagi UMKM di daerah agar keluar dari jeratan bunga pinjaman.

Lembaga seperti ini sudah berdiri di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Basisnya di masjid.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB meluncurkan program Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid).

Peluncuran Mawar Emas dilakukan di Masjid Nurul Ikhsan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Rabu (12/08/2020).

Peluncuran itu dilakukan berawal dari keprihatinan Gubernur Zul melihat masih banyaknya masyarakat yang terjerat rentenir, khususnya untuk mendapatkan akses modal usaha dan keperluan lainnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

TPAKD Provinsi NTB terdiri dari sejumlah instansi dan lembaga keuangan seperti OJK, Bank Indonesia, Bank NTB Syariah, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Masyarakar Ekonomi Syariah (MES) NTB.

Bang Zul, sapaan sang Gubernur, merasa optomistis, dengan dukungan OJK, program “Mawar Emas” akan sukses, sebab OJK menjadi lokomotif di depannya.

“Mawar Emas” merupakan program Pemprov NTB untuk membantu UMKM dan pedagang-pedagang kecil yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi. “Akibat berbunga tinggi akhirnya jadi beban yang sangat berat dan membuat lingkaran setan kemiskinan yang susah diputus,” sebut Bang Zul dikutip Mataramnews.co.id.

Gubernur menyebut mungkin program ini yang pertama di Indonesia. Sehingga, kesempatan itu harus dijadikan momentum untuk meningkatkan legasi daerah, bukan hanya di NTB, tapi menjadi contoh di Indonesia. Menurut secara ide semua orang memang bisa tapi secara praktik tak semua orang dapat melakukan.

Peluncuran Mawar Emas digelar bertepatan dengan Hari Nasional UMKM 2020. Hadir sebanyak 50 peserta Mawar Emas dan menerima pembiayaan mikro pada acara itu. Mereka hadir mewakili 417 orang dari seantero Pulau Lombok yang sudah siap menerima pencairan Mawar Emas tahap 1.

Mawar Emas diluncurkan secara resmi oleh Gubernur NTB. Turut hadiri Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy, unsur Forkopimda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur, Kepala OJK Provinsi NTB, Perwakilan Bank Indonesia NTB, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah NTB, Direksi Bank NTB Syariah, Pimpinan Cabang PNM Mataram, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Gubernur NTB berharap, dengan Mawar Emas ini pedagang dan masyarakat kecil akan bisa difasilitasi dan didekatkan dengan institusi keuangan, seperti Bank NTB Syariah. Sehingga, mampu mendapatkan pinjaman dan memperoleh modal di Bank NTB Syariah dengan lebih mudah dan lebih nyaman, dibandingkan ke rentenir.

“Mudah-mudahan dengan masyarakat kecil bisa meminjam uang dan modal ke masjid, akan membuat masjid selain sebagai pusat ibadah bisa sekaligus menjadi pusat ekonomi dan sosial,” ujarnya berharap.

Oleh karena itu, Bang Zul mengapresiasi dan berterima kasih kepada TPAKD “Mawar Emas” seperti OJK, BI, Bank NTB Syariah, PNM dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB yang membuat program ini menjadi mungkin terlaksana.

Dimulai dari Lombok Timur, katanya, untuk selanjutnya menyusul di Kabupaten dan Kota se-NTB.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Sukiman mengatakan, saat ini rentenir sudah merasuki semua sendi kehidupan masyarakat di Lombok Timur (Lotim). Mulai dari petani, nelayan, bahkan para TKI juga tak luput dari praktik rentenir.

Sehingga, dalam sambutannya itu, Sukiman berharap besar kepada 1,2 juta penduduk Lotim, jika masyarakat bisa tersentuh program Mawar Emas, maka akan mendatangkan berkah bagi masyarakat Lotim dan akan menjalar ke Kabupaten lainnya di NTB.

Menurut Asisten III Provinsi NTB, L Syafii, Mawar Emas akan memberikan edukasi terhadap masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbankan, menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengakses modal lewat bank.

Program ini pun diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai makan penting keberadaan masjid, yaitu tak cuma sebagai pusat pengembangan agama, melainkan untuk pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan pula.

Sumber : mataramnews / hidayatulloh
Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wikileaks: SBY Di Bawah Kendali Ibu Ani

    Wikileaks: SBY Di Bawah Kendali Ibu Ani

    • calendar_month Jumat, 11 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA : Koran Australia The Age menggempur Presiden SBY atas penyalahgunaan kekuasaan. The Age bahkan menuding Ibu Negara Ani Yudhoyono, memegang kendali di belakang Presiden SBY dan mengeruk keuntungan finansial dengan posisi yang dipegangnya. The Age merilis bocoran Wikileaks soal kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta dalam berita utamanya edisi Jumat (11/3/2011). Di dalamnya termasuk […]

  • Diguyur Hujan, Bupati Madina Tetap Teguh Pimpin Upacara HGN

    Diguyur Hujan, Bupati Madina Tetap Teguh Pimpin Upacara HGN

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-80 di pelataran Masjid Agung Nur Alan Nur, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Selasa (25/11/ 2025) tetap berjalan khidmat meski berlangsung di bawah guyuran hujan, Bupati H. Saipullah Nasution yang bertindak sebagai inspektur upacara tetap teguh berdiri bersama ratusan guru di bawah guyuran hujan […]

  • Kadis Tarukim ‘disuap’ kontraktor?

    Kadis Tarukim ‘disuap’ kontraktor?

    • calendar_month Jumat, 5 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Pengerjaan proyek jaringan optimalisasi dan pengembangan jaringan pipa air limbah Kota Metro 2011, yang meliputi zona 1 s/d 8 di kawasan Kecamatan Medan Area, yang dikerjakan kontraktor PT Nugraha Adi Taruna asal Jakarta, diduga Kepala Dinas (Kadis) Tarukim Sumut, menerima uang pelicin dari kontraktornya. “Dalam masalah ini Kadis Tarukim Sumut bisa dijerat […]

  • Penerimaan CPNS Pemprov Sumut Dimulai Oktober 2010

    Penerimaan CPNS Pemprov Sumut Dimulai Oktober 2010

    • calendar_month Kamis, 30 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk pemprov Sumut dijadwalkan akan mulai dilakukan pada pertengahan Oktober 2010 mendatang. Maka untuk itu, masyarakat yang ingin melamar sudah bisa menyiapkan berkas-berkasnya. Kepastian itu disampaikan Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut, Pandapotan Siregar. “Pertengahan Oktober ini sudah bisa berjalan […]

  • Tes Kehamilan Mencegah Pergaulan Bebas, Efektifkah?

    Tes Kehamilan Mencegah Pergaulan Bebas, Efektifkah?

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Hadi Kartini Baru-baru ini beredar video di media sosial yang menunjukkan sejumlah siswa SMA melakukan tes kehamilan. Tes kehamilan dalam video tersebut dilakukan oleh SMA Sulthan Baruna, Desa Padaluyu, Kecamatan Cikarang, Cianjur. Menurut pihak sekolah, tes kehamilan dilakukan setiap usai liburan semester. Hal ini dipicu, tiga tahun lalu ada orang tua siswa menginformasikan kepada […]

  • Hasil Tes Honorer K2 Batal Diserahkan ke Daerah

    Hasil Tes Honorer K2 Batal Diserahkan ke Daerah

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Penyerahan hasil tes kompetensi dasar (TKD) CPNS dari honorer kategori dua (K2) kepada seluruh kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, batal dilakukan kemarin. Pasalnya, hasil rapat jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan seluruh kepala BKD provinsi dan seluruh sekdaprov, menyepakati pengumuman kelulusan honorer K2 yang dijadwalkan 5 Februari 2014, […]

expand_less