Jumat, 14 Agu 2026
light_mode

Warga Hutarimbaru Tolak Tirta Madina

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 22 Apr 2016
  • print Cetak
Ketua Komisi III DPRD Madina Erwin Nasution bersama tokoh Desa Hutarimbaru meninjau lokasi sumber air bersih

Ketua Komisi III DPRD Madina Erwin Nasution bersama tokoh Desa Hutarimbaru meninjau lokasi sumber air bersih

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga Desa Hutarimbaru Kecamatan Kotanopan menolak Aek Garingging sebagai sumber pengambilan air untuk perusahaan daerah air bersih Tirta Madina.

Alasan warga, jangankan untuk Tirta Madina, untuk kepentingan pengairan areal persawahan petani saja debit air Aek Garingging masih kurang, apalagi jika musim kemarau.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Hutarimbaru, M. Darwin menjelaskan bahwa penolakan tersebut  merupakan hasil keputuasan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat dan ratusan warga desa.

Alasan penolakan Desa Hutarimbaru ini serupa dengan alasan penolakan yang dilakukan warga Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan sekitar tahun 2000 lalu, yakni debit air Sungai Rantopuran akan berkurang untuk kepentingan persawahan di kawasan itu jika air dari Rura Siharimau diambil. Namun, sekarang Tirta Madina sudah memipakan air dari Rura Siharimau, dan debit air ke sawah petani tak berkurang.

Terkait penolakan Hutarimbaru ini, pihak Komisi III DPRD Madina mekakukan peninjauan, Rabu (20/4) dipimpin Ketua Komisi III, Erwin Efendi Nasution SH diikuti anggota Arsidin Batubara, H. Bahri Efendi, Hamsyah Lubis dan H Maraganti.

Selain melakukan dialog dengan warga, Komisi III sempat melakukan kunjungan ke lokasi pengambilan air minum dan melakukan pertemuan dengan masyarakat desa Hutarimbaru.

Selain kekhawatiran berkiurangnya debit air, warga juga mengaku selama ini  merasa dibodoh-bodohi  oleh Tirta Madina, karena hingga saat ini perjanjian antara pihak Tirta Madina dengan warga soal jaringan air untuk keperluan masjid belum direalisasikan pihak Tirta Madina.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Madina, Erwin Efendi Nasution, SH  kepada Mandailing online, Jum’at (22/4)  mengatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil Tirta Madina untuk  dimintai penjelasan penolakan warga Hutarimbaru itu. Komisi III juga akan terus berupaya menjembatani aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat desa Hutarimbaru.

Peliput : Holik Nasution

Editor  : Dahlan Batubara

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Maksimalkan Peran Pemuda dalam Perubahan

    Maksimalkan Peran Pemuda dalam Perubahan

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Siti Hadijah, S.Pdi Pengamat Kebijakan Publik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan sosialisasi mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya kepada generasi muda melalui acara ‘Nusantara Goes  to Campus’ di Gedung Auditorium Universitas Mulawarman, pada Senin (07/08/2023), Poskaltim.id. Nusantara Goes to Campus merupakan rangkaian acara yang dilakukan oleh OIKN untuk memberikan pemahaman terkait pembangunan dan […]

  • Jual Beli Paket Proyek Penyebab Bangunan Pemerintah Amburadul

    Jual Beli Paket Proyek Penyebab Bangunan Pemerintah Amburadul

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Salah satu penyebab bobroknya kualitas proyek di Mandailing Natal (Madina) ditengarai akibat terjadinya jual beli proyek antara pejabat di daerah dengan kontraktor. Penentuan pemenang tender proyek pemerintah bukan berdasar mekanisme proses tender, melainkan siapa kontraktor yang membeli paket kepada oknum pejabat dengan nilai rupiah tinggi. Uang pembelian ini masuk ke kantong […]

  • Tinggalkan Aceh

    Tinggalkan Aceh

    • calendar_month Sabtu, 14 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sejumlah pekerja asal Pulau Jawa yang bekerja di Aceh tiba di stasiun bus Kurnia Medan untuk transit ke Jakarta, Jumat (13/1). Sejumlah pekerja pendatang yang mengerjakan sejumlah proyek pembangunan di sejumlah wilayah provinsi Aceh berbondong-bondong pergi meninggalkan Aceh dengan alasan keamanan dan keselamatan jiwa terkait pembunuhan yang terjadi belakangan ini.(antara)

  • Terdakwa Kasus Penipuan CPNS Dituntut 30 Bulan Penjara

    Terdakwa Kasus Penipuan CPNS Dituntut 30 Bulan Penjara

    • calendar_month Jumat, 18 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Sidang kasus penipuan 51 orang pelamar CPNS Pemkab Deli Serdang Formasi Tahun 2007/2008 dengan terdakwa Ermaida Tambunan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (15/03/2011), kembali memanas. Dewi, anak salah seorang terpidana yang sudah diputus dalam kasus yang sama pada persidangan sebelumnya, mengamuk ketika mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irma Hasibuan menuntut Ermaida Tambunan, pegawai […]

  • Penambang Emas Liar di Huta Bargot Abaikan Pemerintah

    Penambang Emas Liar di Huta Bargot Abaikan Pemerintah

    • calendar_month Rabu, 23 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Gencarnya upaya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam menertibkan penambangan emas liar di Kecamatan Huta Bargot melalui surat peringatan maupun sosialisasi, tak membuat penambang emas liar menghentikan aktifitasnya. Penambang tidak menghiraukan larangan pemerintah. Jumlah penambang malah semakin bertambah dan marak melakukan penggalian tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar dan rusaknya lingkungan akibat bahan kimia yang […]

  • Terkait Penanganan PETI, PMII Madina Nilai Kapolres Lempar Tanggung Jawab

    Terkait Penanganan PETI, PMII Madina Nilai Kapolres Lempar Tanggung Jawab

    • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyampaikan respons kritis terhadap pernyataan Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh, SH, SIK dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beberapa waktu lalu diaula kantor Bupati Madina. Alih-alih menunjukkan komitmen penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin […]

expand_less