Masyarakat Hutapuli Keluhkan Sertifikat Gratis dari BPN Madina

Madina,
Terkait program pemerintah pusat tentang Program Nasional Pembaharuan Agararia Negara (PPAN) Tahun 2009 memberikan sertifikat secara gratis kepada masyarakat khususnya lahan persawahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak semulus sebagaimana disebutkan waktu sosialisasi sebab hingga saat ini belum juga terealisasi sepenuhnya.

Dari hasil investigasi yang dilakukan Analisa di lapangan masyarakat petani mulai mengeluhkan sertifikat gratis tersebut tidak pernah muncul. Padahal sudah dilengkapi semua administrasinya. Karena sebanyak 900 bidang tanah lebih sudah dilaksanakan pengukurannya di areal persawahan di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu.

Dahrul Ependi (36) Masyarakat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Madina, Jumat (24/9), mengatakan mereka sangat kecewa terhadap BPN Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai pilih bulu untuk mengeluarkan sertifikat tanah persawahan mereka, padahal tanah mereka sudah diukur pada tahun 2009 yang lalu dan sesuai dengan informasi dari pihak BPN bahwa tidak ada masalah lagi.

Kami menilai bahwa dalam pelaksanaan program nasional ini ada permainan pihak BPN Madina. Karena sebagian kecil saja yang keluar sertifikatnya, kita yakin bahwa program nasional tersebut sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya namun kenyataannya berbeda dengan apa yang ada dilapangan.

Kita berharap kepada BPN Provinsi Sumatera Utara untuk segera menanggapi permasalahan ini karena ini program nasional, jangan program nasional ini dipermainkan oleh petugas yang ada di daerah Madina.

“Kita yakin kalau pesoalan ini tidak segera ditindaklanjuti BPN Provinsi Sumatera Utara maka program nasional ini akan disalahgunakan oleh petugas yang ada di daerah ini,” katanya.

Kepala Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Madina Idham Kholid mengatakan memang pada sekitar bulan Juli 2009 yang lalu BPN Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan pengukuran terhadap tanah persawahan masyarakat di Desa Huta Puli ini sebanyak 960 bidang yang akan disertifikatkan namun sampai hari ini baru sekitar 100 sertifikat yang sudah masyarakat terima.

Sementara itu Kakan BPN Kabupaten Mandailing Natal yang dikonfirmasi melalui ponselnya via pesan singkat tidak memberikan jawaban apa-apa dan di telepon ke ponselnya tidak diangkat. (man)
sumber: analisadaily