Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

NAA bantah Indonesia miliki Inalum 100%

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 11 Nov 2013
  • print Cetak

TOKYO – Pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) membantah klaim pemerintah Indonesia soal pengambilalihan 100 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

NAA menyatakan proses nasionalisasi Inalum dianggap belum selesai dan tidak benar kalau saat ini 100 persen saham sudah milik pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan seorang eksekutif NAA yang tak mau disebutkan namanya seperti dilansir Tribunnews.com.

“Pemberitaan yang menyatakan 100 persen saham sudah di tangan pemerintah Indonesia sangat tidak benar. Pihak NAA masih memiliki saham di Inalum sebesar 58,9 persen sampai saat ini. Pembicaraan dan negosiasi belum selesai dan kami akan melanjutkan pembicaraan kemungkinan di Singapura minggu depan,” lanjutnya lagi.

Hal itu diungkapkan untuk membantah pernyataan pemerintah Indonesia, yang mengklaim Inalum telah diambil alih 100 persen per 1 November 2013dengan penawaran harga 558 juta dollar AS.

“Soal uang juga sama sekali kita belum setuju dan masih harus banyak dibicarakan lagi dengan berbagai ketentuan lainnya. Jadi bukan soal uang saja tapi soal lain juga masih harus kita negosiasikan dengan Indonesia,” lanjutnya.

Sumber itu juga belum mau bicara lebih lanjut mengenai hal lain terkait pengambilalihan Inalum. “Pada pokoknya, semua masih harus dibicarakan, dilanjutkan dan kita siap bicara dan negosiasi terus sampai dengan kedua pihak sepakat pada satu titik yang sama.”

Selain itu sumber juga mengungkapkan bahwa karyawan NAA sama sekali tak diperkenankan masuk bekerja lagi di Inalum per 1 November terlebih yang warga negara Jepang,

“Kami sih tidak mau bertengkar dengan pihak Indonesia. Mungkin dititipkan pesan ke bagian keamanan agar orang Jepangnya jangan diperbolehkan masuk,” lanjutnya lagi.

Jadi masih banyak yang harus kita verifikasi mengenai perkembangan terakhir Inalum saat ini dengan pihak Indonesia dan sekali lagi sama sekali tidak benar kalau 100 persen saham Inalum telah dipegang oleh pihak Indonesia dan kami pun di Jepang sama sekali belum terima uang apa pun dari Indonesia, tekannya lebih lanjut.

Sumber itu juga berharap pertemuan minggu depan dapat membuka jalan lebih lanjut mengenai kasus Inalum ini dan berharap bisa diselesaikan baik-baik, tak perlu sampai ke arbitrase internasional.(tribun)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pangdam: Penembakan di Aceh tak ganggu pilkada

    Pangdam: Penembakan di Aceh tak ganggu pilkada

    • calendar_month Selasa, 3 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEULABOH – Panglima Kodam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Adi Mulyono menegaskan bahwa aksi penembakan yang menewaskan warga Aceh di malam pergantian tahun baru 2012 tidak terkait unsur politik pemilukada. “Saya tegaskan aksi penembakan yang terjadi selama ini sama sekali tidak mengarah untuk menganggu berlangsungnya pemilukada di Aceh,” katanya tadi malam. Pernyataan tersebut menanggapi adanya […]

  • Front Ulama Madina Dukung Prabowo-Hatta

    Front Ulama Madina Dukung Prabowo-Hatta

    • calendar_month Jumat, 4 Jul 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Front Ulama Kabupaten Mandailing Natal (Fuma) mencuatkan dukungan kepada Prabowo-Hatta pada Pilpres ini. Dukunngan itu dicuatkan pada acara safari Ramadhan yang bertempat di Masjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan, Rabu (2/7/2014). Front Ulama ini menyerukan masyarakat Madina agar memilih dan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta pada tanggal 9 Juli mendatang, […]

  • Jika Industri Madina Bisa Lompat, Ekonomi Sumut Bakal Loncat

    Jika Industri Madina Bisa Lompat, Ekonomi Sumut Bakal Loncat

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epicentrum Jalan mulai dibuka. Bandara sudah operasi. Pelabuhan bersiap jadi bagian KEK. Tetapi, mampukah Mandailing Natal bikin lompatan dan menjadi mesin baru ekkonomi Sumatera Utara? Setiap kali angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diumumkan, perhatian publik hampir selalu tertuju pada Medan, kawasan industri, dan angka investasi besar. Tetapi di balik itu, ada […]

  • Atika Sebut, Sanitasi dan Spam Pengaruhi Penurunan Angka Stunting

    Atika Sebut, Sanitasi dan Spam Pengaruhi Penurunan Angka Stunting

    • calendar_month Sabtu, 26 Agt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online ) Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi mengaku dana DAK tahun 2024 senilai 28,6 miliar untuk proyek sanitasi dan air berseih sangat berkaitan dengan progrem pengentasan stunting di Kabupaten ini. Ia mengaku, 23 Desa yang memperoleh proyek sanitasi di 2024 ini adalah desa desa yang memang perlu perhatian khusus karena minimnya […]

  • Tradisi Nazar Memberi Makan Yatim Usai Panen di Desa Huraba

    Tradisi Nazar Memberi Makan Yatim Usai Panen di Desa Huraba

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 5Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal (Madina) ada suatu tradisi memberikan makan kepada para anak yatim usai panen padi sawah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun dan berlanjut hingga era sekarang. Biasanya diselenggarakan setelah semua petani sudah menyelesaikan kegiatan panen. Tradisi ini terjadi terkait dengan adanya niat bernazar dari […]

  • Banggar Kangkangi Ketetapan Bamus,  Produk DPRD Madina Dikhawatirkan Cacat Hukum

    Banggar Kangkangi Ketetapan Bamus, Produk DPRD Madina Dikhawatirkan Cacat Hukum

    • calendar_month Selasa, 18 Sep 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Banggar Kangkangi Ketetapan Bamus, Produk DPRD Madina Dikhawatirkan Cacat Hukum   PANYABUNGAN (Mandailing Onlne) – Badan Anggaran DPRD Madina dinilai mengangkangi jadwal pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 yang ditetapkan pihak Badan Musyawarah DPRD Madina. Kondisi ini dikhawatirkan menghasilkan produk DPRD yang cacat hukum. Dampaknya, pihak Fraksi Golkar menilai Badan Anggaran (Banggar) DPRD […]

expand_less