Senin, 27 Apr 2026
light_mode

Ombudsman Sumut Benarkan Terima Laporan Mantan Inspektur Madina, Proses Minta Keterangan Pemkab Jalan

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month 1 menit yang lalu
  • print Cetak

Rahmad Daulay

MADINA||Mandailing Online – Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Herdensi Adnin membenarkan pihaknya menerima laporan Rahmad Daulay, mantan Kepala Inspektorat Mandailing Natal yang didemosi jadi staf pelaksana.

“Kami menerima laporan atas nama Rahmad Daulay, mantan Inspektur Madina,” kata Herdensi Adnin, Senin sore (27/4/2026).

Laporan itu terkait SK Bupati Madina No. 800/0961/K/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Rahmad dicopot dari jabatan dan diturunkan jadi pelaksana selama 12 bulan. Seminggu kemudian menyusul SK pembebasan sementara No. 820/1019/K/2025.

Adnin menyebut pihaknya langsung bergerak. “Kami sudah meminta keterangan dari para pihak, khususnya terlapor Pemkab Madina. Kalau terkait hasilnya belum keluar,” ujarnya lewat pesan singkat.

Diberitakan sebelumnya, Kepada Mandailing Online, Senin (27/4/2026), Rahmad Daulay membeber kronologi dan alasan gugatannya. Usai didemosi, ia sempat ajukan keberatan 17 November 2025. Namun ditolak Bupati lewat SK 11 Desember 2025. Tak terima, Rahmad lapor ke Ombudsman Sumut 17 Januari 2026 dan BKN 2 Maret 2026.

Ada 4 poin yang dipersoalkan Rahmad:

1. Tim Pemeriksa Tak Lengkap : PP 94/2021 wajibkan tim berisi atasan langsung, unsur pengawasan, dan kepegawaian. Faktanya tim pimpinan Sekda tak libatkan unsur pengawasan. Tim hanya pakai LHP Inspektorat Sumut tanpa pendapat ahli BPK-BKN. Rahmad juga tak diberi salinan BAP.

2. Abaikan Faktor Meringankan : Sanksi terbit tanpa menimbang latar belakang. “Biaya Operasional Pengawasan” sudah ada sejak 2020 lewat Perbup 45/2020 untuk rapat MCP KPK 2019 dan Rakornas BPKP 2020. Semua temuan BPK juga sudah dikembalikan lunas.

3. Salah Terapkan Aturan: Temuan BPK harusnya diselesaikan lewat ganti rugi sesuai Per BPK 3/2024 dan Permendagri 133/2018, bukan sanksi disiplin PP 94/2021. Hukuman berat hanya untuk pelanggaran berdampak nasional seperti bocorkan rahasia negara.

4. Tak Ada Restu BKN : Demosi wajib lewat aplikasi I-Mut SIASN dan kantongi Pertimbangan Teknis Kepala BKN sesuai SE BKN 7/2024. SK Bupati tak menyebut itu.

Rahmad sendiri menuntut dua hal yakni

1. Batalkan SK Bupati No. 800/0961/K/2025 dan No. 820/1019/K/2025.

2. Selesaikan sisa temuan BPK soal jasa audit pakai aturan ganti rugi.(*)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jual Tape Ubi, Awalnya Modal 5 Juta, Kini Omzet 450 Juta

    Jual Tape Ubi, Awalnya Modal 5 Juta, Kini Omzet 450 Juta

    • calendar_month Senin, 2 Mei 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tamat kuliah jangan berfikir melamar kerja. Itu bukan lagi zamannya. Jangan mau jadi pekerja. Sebab, pekerja itu tak ada bedanya pegawai, karyawan, buruh, kuli, jongos. Jangan menggantungkan hidupmu pada gaji. Jadilah enterpreneur. Mandiri. Membuka usaha. Jadilah pengusaha. Tak usah dulu modal besar. Mulailah dengan yang kecil, modal kecil. Peluang usaha menabur di hadadapan Anda. Kuncinya […]

  • Penghentian Operasional Tambang Emas Martabe Perburuk Citra RI

    Penghentian Operasional Tambang Emas Martabe Perburuk Citra RI

    • calendar_month Sabtu, 6 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO)-Penghentian sementara operasional tambang Martabe di Tapanuli Selatan, Sumut, merupakan sebuah kerugian besar bagi Indonesia. Terutama bagi citra Indonesia di mata dunia internasional. Bahwa ternyata iklim investasi di negara ini masih tidak kondusif, hanya karena tarik ulur antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, terkait masalah pemasangan pipa pembuangan sisa limbah […]

  • Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di 133 Desa/Kelurahan Madina

    Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di 133 Desa/Kelurahan Madina

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut terus bergerak dalam percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di desa dan kelurahan sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Muktar Afandi Lubis, S.Sos, MM, Kamis (8/5/2025) menyatakan dari total  377 desa dan 27 kelurahan di Madina, saat […]

  • 187 Pelamar CPNS di Tapsel

    187 Pelamar CPNS di Tapsel

    • calendar_month Kamis, 25 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Hingga hari ketiga dibukanya pendaftaran CPNS di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Selasa (23/11), pelamar yang telah mendaftar sebanyak 187 orang. Kepala BKD Tapsel, Drs Aswad Daulay MH ketika dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Penerimaan dan Perencanaan Pegawai, Syafi’I menuturkan, hari pertama pendaftaran Sabtu (20/11) lalu, jumlah yang melamar untuk tenaga kependidikan atau guru sebanyak 9 orang, […]

  • Bolos, 15 Siswa & Dua PNS Dijaring

    Bolos, 15 Siswa & Dua PNS Dijaring

    • calendar_month Kamis, 11 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA-; Personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Pemkab Mandailing Natal (Madina) menjaring 15 siswa SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Kecamatan Panyabungan, dalam operasi kasih sayang yang digelar Rabu (10/11). Selain itu, Satpol PP juga berhasil menjaring dua PNS yang berkeliaran saat jam kerja. Kepala Satpol PP Pemkab Madina Nurkholis SH saat ditemui […]

  • DPRD Madina Gagal Agendakan Naga Juang

    DPRD Madina Gagal Agendakan Naga Juang

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rapat dengar pendapat membahas kasus Naga Juang gagal dilaksanakan DPRD yang sejatinya dilaksanakan pada Senin (01/04/2013 sesuai janji pimpinan DPRD Madina As Imran Khaitamy dan Fakrizal Efendi Nasutioan kepada masyarakat Naga Juang. Rapat itu beragenda meminta keterangan pihak muspida serta pihak PT. Sorikmas Mining (SM) serta masyarakat dalam rangka mencari format […]

expand_less