Selasa, 19 Mei 2026
light_mode

PDI Perjuangan Madina : Kami Wajib Bela Shafron

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 22 Nov 2019
  • print Cetak

 

Ketua DPC PDI Perjuangan Madina, Teguh W Hasahatan (tengah), Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Madina, Shafron (kiri) dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Madina, Khoiril Amri (kanan) di DPP PDI Perjuangan, Jakarta.

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madina, Teguh W Hasahatan Nasution mulai bersikap terhadap polemik antara para tokoh Pantai Barat versus PT. Tri Bahtera Srikandi soal hutan mangrove.

Dalam siaran pers, Teguh menyatakan bahwa PDI Perjuangan wajib membela Shafron yang saat ini menghadapi persoalan hukum di Poldasu.

Sikap ketua PDI Perjuangan Madina itu menanggapi pengaduan Evaline Sago terhadapa Shafron ke Siber Ditreskrimsus Poldasu pada 25 Oktober 2019 dalam Tindak Pidana UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teguh W Hasahatan Nasution dalam pers releasenya yang dilansir Madina Pos, Kamis (21/11/2019) mengatakan, pengaduan Eveline Sago itu sangat erat kaitan dengan pengaduan yang dilakukan Shafron dan kawan-kawannya ke Polres Madina pada 26 Agustus 2019 tentang indikasi pengerusakan hutan mangrove di Desa Sikara-kara dan Buburan Kecamatan Natal yang patut diduga dilakukan oleh PT. Tri Bahtera Srikandi salah satu perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Natal.

Evaline Sago merupakan putri dari Ignasius Sago Direktur Utama PT. Tri Bakhtera Srikandi.

“Sebagai ketua partai, saya berkewajiban memberikan pembelaan terhadap kader dan pengurus PDI Perjuangan Kab. Madina yang menghadapi persoalan hukum. Jadi, 18 November 2019 kami dari DPC PDIP Kab. Madina sudah mengirimkan surat kepada DPD PDIP Sumut di Medan untuk memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada Shafron sekalu Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kab. Madina melalui Badan Bantuan Hukum (BBH)  DPD PDIP Sumatera Utara,” ujarnya.

Dan menyangkut pernyataan Eveline Sago yang diduga bernada ancaman yang viral di beberapa media online ‘Kalau Tidak Lari, Shafron Selesai Desember Ini’, Teguh W Hasahatan juga mengatakan sekarang tidak zamannya lagi main gertak.

”Itu pola-pola Orde Baru yang sudah lama ditinggalkan, dan perlu saya tegaskan kami anak-anak Madina tidak akan gentar terhadap ancaman maupun intimindasi”, ujar Teguh.

Teguh W Hasahatan Nasution yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Madina dari Dapil IV Madina yang meliputi Kecamatan Natal, Batahan, Sinunukan dan Muara Batang Gadis menyampaikan mengetahui di daerah Sikara-Kara dan Buburan itu sepanjang pinggiran pantai banyak ditumbuhi mangrove.

“Dan untuk membuktikan nanti, kita akan mendorong kawan-kawan dari Komisi I, Komisi II serta para instansi terkait untuk turun sama-sama ke lapangan untuk membuktikan itu”, ujar Teguh yang juga anggota Komisi II yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan.

Sumber : Madinapos.com/Alqaf/rilis
Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sumut butuh tambahan guru daerah terpencil

    Sumut butuh tambahan guru daerah terpencil

    • calendar_month Kamis, 12 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN – Sumatera Utara dinilai masih membutuhkan tambahan tenaga pendidik yang akan ditempatkan di daerah terpencil dan tertinggal, mengingat dewasa ini sebagian besar tenaga guru masih terpusat di daerah-daerah perkotaan saja. “Beberapa daerah di Sumut masih ada yang kekurangan tenaga guru seperti di Nias dan Pakpak Bharat. Ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah bagimana kekurangan […]

  • Walhi Temukan Indikasi Pelanggaran HAM Oleh PT SMGP

    Walhi Temukan Indikasi Pelanggaran HAM Oleh PT SMGP

    • calendar_month Rabu, 13 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara menemukan indikasi pelanggaran HAM oleh PT SMGP di Sibanggor, Mandailing Natal. Pelanggaran HAM itu merujuk fakta-fakta yang ditemukan pada peristiwa keracunan 58 warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi pada 6 Maret 2022 yang ditengarai terpapar zat H2S ketika pihak SMGP melakukan uji […]

  • Jumlah Pemilih di Aek Nabara Hanya 27 Orang

    Jumlah Pemilih di Aek Nabara Hanya 27 Orang

    • calendar_month Jumat, 29 Jun 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN TIMUR (Mandailing Online) – Desa Aek Nabara, Panyabungan Timur, Mandailing Natal termasuk rendah populasi penduduknya. Akibatnya, jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di ajang Pilgubsu 2018 ini hanya sekitar 27 orang. Terdiri dari 14 pria, 13 perempuan. Desa ini memang tergolong terpencil. Lokasi pemukimannya masuk ke dalam kawasan hutan, teramat sulit dijangkau kenderaan roda dua. […]

  • Pemekaran Pantai Barat Ditagih

    Pemekaran Pantai Barat Ditagih

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Masyarakat Pantai Barat kembali menagih realisasi pendirian kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat menilai, dengan pemekaran ini akan mengeluarkan mereka dari keterisoliran. Sekretaris Gerakan Mahasiswa Pantai Barat Bersatu (Gema PBB) M Fadri Lubis, Minggu (18/1) yang dilansir surat kabar Metro Tabagsel mengatakan, masyarakat Pantai Barat saat ini mulai […]

  • Bayi Lahir Cacat Jangan Divonis Akibat Merkuri

    Bayi Lahir Cacat Jangan Divonis Akibat Merkuri

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kelahiran bayi cacat dengan kelainan otak di luar tempurung kepala (Anenchepali) di Madina jangan divonis akibat merkuri bahan kimia tambang emas. Bayi asal Desa Aek Garingging, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Senin (18/11) cukup menggemparkan masyarakat hingga ke jejaring media sosial. Bayi ini masih dalam perawatan dokter […]

  • RUU HKPD Jembatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik

    RUU HKPD Jembatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik

    • calendar_month Senin, 15 Nov 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) diharapkan bisa menjadi jembatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution di sela-sela kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Sumatera Utara di Medan, Senin (15/11). “RUU ini kita […]

expand_less